MUARA ENIM, cimutnews.co.id – Pemerintah Kabupaten Muara Enim mulai menyiapkan langkah penguatan pemerintahan digital dengan melakukan studi tiru ke Pemerintah Kota Surabaya, Jawa Timur, Kamis (10/9/2026). Kunjungan tersebut diarahkan untuk mempelajari strategi, tata kelola, integrasi sistem hingga inovasi digital yang diterapkan Surabaya dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Studi tiru ini menjadi penting karena arah evaluasi pemerintah digital di Indonesia mulai bergeser. Pemerintah tidak lagi hanya dituntut memiliki sistem dan aplikasi digital, tetapi juga harus mampu menunjukkan manfaat nyata teknologi terhadap kualitas layanan yang diterima masyarakat.
Muara Enim Pelajari Tata Kelola Digital Surabaya
Plt. Bupati Muara Enim, Ir. Hj. Sumarni, M.Si., memanfaatkan kunjungannya ke Surabaya seusai menghadiri penganugerahan Inovator Komunikasi Publik Inspiratif dari Media Ketik.Com untuk melihat langsung praktik pemerintahan digital di kota tersebut.
Kunjungan berlangsung di Kantor Wali Kota Surabaya dan diterima Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kota Surabaya, Achmad Zaini, S.Sos., M.Si., serta Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya, Dr. Drs. Eddy Christijanto, M.Si.
Dalam pertemuan itu, Pemkab Muara Enim tidak hanya melihat aspek teknologi. Rombongan juga mempelajari strategi kebijakan, tata kelola, integrasi sistem, pengelolaan data serta inovasi yang menjadi bagian dari ekosistem pemerintahan digital.
Menurut Pemkab Muara Enim, Surabaya dipilih sebagai salah satu rujukan karena dinilai memiliki pengalaman kuat dalam penerapan pemerintahan digital dan disebut meraih indeks SPBE tertinggi di Indonesia. Surabaya juga disebut menjadi salah satu rujukan dalam penerapan pemerintahan digital di kawasan Ibu Kota Nusantara.
Dari Mengejar Indeks ke Dampak Pelayanan
Kepala Diskominfo-SP Kabupaten Muara Enim, Vivi Mariani, S.Si., M.Biomed., Apt., turut mendampingi Plt. Bupati dalam kunjungan tersebut.
Sumarni menyampaikan bahwa pembelajaran ke Surabaya dilakukan agar Muara Enim tidak berhenti pada pencapaian angka evaluasi. Menurut dia, transformasi digital harus bermuara pada pelayanan yang lebih mudah, cepat dan efisien bagi masyarakat.
Arah tersebut sejalan dengan perubahan kebijakan nasional. Kementerian PANRB melalui Peraturan Menteri PANRB Nomor 8 Tahun 2026 mengatur Evaluasi Kinerja Pemerintah Digital, yang ditetapkan pada 1 Juni 2026 dan diundangkan pada 5 Juni 2026
Kementerian PANRB menjelaskan bahwa evaluasi pemerintah digital 2026 menjadi pengukuran perdana terhadap kemajuan penerapan kebijakan pemerintah digital. Orientasinya tidak sekadar mengubah prosedur manual menjadi aplikasi, tetapi juga mendorong perubahan cara kerja dan memastikan transformasi tersebut berdampak terhadap masyarakat.
Dengan demikian, capaian indeks SPBE yang sudah dimiliki Muara Enim tetap menjadi modal penting, tetapi bukan tujuan akhir.
Muara Enim Punya Modal SPBE 3,7
Pemkab Muara Enim menyebut daerah tersebut memiliki indeks SPBE 3,7 dengan predikat sangat baik dan menjadi yang tertinggi di Sumatera Selatan.
Angka tersebut menunjukkan bahwa Muara Enim telah memiliki fondasi dalam penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik. Namun, perubahan pendekatan evaluasi membuat pemerintah daerah perlu memperluas fokus dari kesiapan internal menuju kualitas dan dampak layanan digital.
Perubahan tersebut juga menjadi bagian dari tren nasional. Kementerian PANRB menyatakan bahwa paradigma pemerintah digital bergerak dari penataan prosedural menuju orientasi dampak, termasuk memperhatikan kualitas, inklusi serta kepuasan pengguna layanan digital.
Artinya, keberadaan banyak aplikasi belum otomatis menunjukkan keberhasilan transformasi digital apabila masyarakat masih harus menghadapi layanan yang terpisah, proses berulang atau sistem yang tidak saling terhubung.
Command Center dan Mal Pelayanan Publik Jadi Bahan Pembelajaran
Dalam kunjungan tersebut, rombongan Pemkab Muara Enim juga meninjau pusat komando atau command center pengelolaan data serta Mal Pelayanan Publik Kota Surabaya.
Dua fasilitas tersebut menjadi bagian penting untuk melihat bagaimana teknologi, data dan pelayanan publik dapat ditempatkan dalam satu ekosistem pemerintahan.
Rombongan Muara Enim turut didampingi Kabid E-Government Ir. Hengky Kurniawan, S.T., M.Si., serta Kabid Pengelolaan Komunikasi Publik Zeno, S.Sos., M.Si.
Dari sisi kelembagaan, Pemkab Muara Enim membuka peluang agar pembelajaran tersebut tidak berhenti sebagai kunjungan. Salah satu opsi yang disiapkan adalah kerja sama lebih konkret, termasuk kemungkinan penyusunan nota kesepahaman atau MoU antara Muara Enim dan Surabaya.
Tantangan Berikutnya Bukan Sekadar Membuat Aplikasi
Studi tiru ke Surabaya memiliki makna lebih luas karena transformasi pemerintahan digital saat ini memasuki tahap ketika integrasi menjadi persoalan utama. Pemerintah daerah perlu memastikan aplikasi, data, proses bisnis dan pelayanan tidak berjalan sendiri-sendiri di masing-masing organisasi perangkat daerah.
Bagi Muara Enim, tantangannya adalah menerjemahkan praktik yang dipelajari di Surabaya ke kondisi daerah sendiri. Model digital tidak dapat sekadar disalin, karena kebutuhan masyarakat, struktur organisasi, infrastruktur teknologi dan karakter wilayah setiap daerah berbeda.
Kementerian PANRB sendiri menekankan bahwa transformasi digital perlu dilaksanakan secara terpadu dan berkelanjutan, dengan ukuran keberhasilan yang semakin menekankan manfaat bagi Masyarakat.
Ukuran keberhasilan akhirnya ada di tangan pengguna
Ada satu hal penting dari perubahan menuju pemerintah digital: masyarakat pada akhirnya tidak menilai pemerintah dari berapa banyak aplikasi yang tersedia.
Ukuran yang lebih terasa adalah apakah warga bisa mengurus layanan tanpa berpindah-pindah sistem, apakah data harus diinput berulang kali atau tidak, seberapa cepat permohonan diproses, serta apakah informasi pemerintah mudah diakses dan dipahami.
Karena itu, pembelajaran Muara Enim dari Surabaya akan memiliki nilai strategis apabila menghasilkan perubahan konkret pada pengalaman masyarakat ketika berurusan dengan pemerintah.
Kerja Sama Muara Enim-Surabaya Berpeluang Dilanjutkan
Asisten Pemerintahan dan Kesra Kota Surabaya menyambut baik kunjungan tersebut dan menyatakan kesiapan menjadi narasumber bagi Pemkab Muara Enim dalam pengembangan tata kelola pemerintahan digital.
Peluang kerja sama antardaerah juga dapat menjadi tahapan berikutnya untuk memperdalam transfer pengetahuan. Tidak hanya menyangkut teknologi, tetapi juga desain layanan, tata kelola data, penguatan sumber daya manusia, pengembangan command center serta integrasi pelayanan publik.
Bagi Muara Enim, momentum tersebut sekaligus menjadi kesempatan untuk memanfaatkan capaian SPBE yang telah dimiliki sebagai fondasi menuju sistem pemerintahan digital yang lebih berorientasi pada kebutuhan warga.
Jika ditindaklanjuti secara konsisten, studi tiru ini bukan sekadar kunjungan kerja, melainkan dapat menjadi titik awal untuk memperkuat ekosistem pemerintahan digital Muara Enim secara bertahap. (Eko)
Berita Terkait :
MUI OKI Berikan Motivasi Spiritual dalam Safari Ramadan 1446 H di Masjid Darul Hikmah Lapas Kelas IIB Kayuagung
Kolaborasi Pemkot Palembang dan Indomaret Diperkuat, Fokus PAD dan CSR 2026
Aksi Pecah Kaca Mobil Jemaah Salat Jumat di Kayuagung OKI, Polisi Selidiki
Longsor Ulak Bandung Muara Enim, Pemkab Tunggu Arahan BBWSS VIII Sebelum Keruk Sungai Lematang
