PALEMBANG, cimutnews.co.id — Pemerintah Kota Palembang mulai mematangkan persiapan penilaian PHBS dan Posyandu Sumsel 2026. Persiapan itu dibahas dalam rapat teknis yang dipimpin Asisten I Setda Kota Palembang Sulaiman Amin di Ruang Rapat Asisten I Setda Kota Palembang, Selasa (11/8/2026).
Rapat tersebut menekankan kesiapan seluruh pihak, koordinasi, dan sinergi agar proses penilaian Desa/Kelurahan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), Posyandu, serta kader bidang kesehatan tingkat Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026 dapat berjalan tertib sesuai ketentuan.
Pemkot Palembang Matangkan Persiapan Penilaian
Pembahasan teknis menjadi tahap penting sebelum pelaksanaan penilaian di lapangan. Pemerintah daerah menilai kesiapan tidak hanya berkaitan dengan administrasi, tetapi juga koordinasi antarpihak yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan.
Sulaiman Amin memimpin rapat dengan menekankan perlunya persiapan yang terukur. Dalam konteks penilaian tingkat provinsi, koordinasi diperlukan agar informasi, pelaksanaan kegiatan, serta kesiapan objek penilaian dapat berjalan dalam satu arah.
Berdasarkan informasi yang disampaikan Pemkot Palembang, rapat tersebut belum merinci jadwal pelaksanaan penilaian di lapangan, daftar lokasi yang akan dinilai, maupun hasil penilaian karena agenda pada 11 Agustus masih berfokus pada persiapan teknis.
PHBS dan Posyandu Bukan Sekadar Agenda Penilaian
Penilaian PHBS dan Posyandu memiliki arti lebih luas karena berkaitan dengan bagaimana upaya kesehatan masyarakat dijalankan pada tingkat paling dekat dengan warga.
Kementerian Kesehatan menempatkan penguatan layanan promotif dan preventif sebagai bagian penting transformasi layanan kesehatan primer. Dalam kerangka tersebut, penguatan peran kader, Posyandu, Puskesmas, edukasi masyarakat, serta skrining kesehatan menjadi bagian dari upaya menjaga masyarakat tetap sehat, bukan semata-mata mengobati ketika sudah sakit
Karena itu, penilaian terhadap desa atau kelurahan, Posyandu, dan kader kesehatan dapat menjadi instrumen untuk melihat sejauh mana praktik kesehatan berbasis masyarakat berjalan di tingkat lokal.
Skala Sumatera Selatan Membuat Koordinasi Menjadi Kunci
Kebutuhan koordinasi tersebut semakin relevan jika melihat cakupan wilayah Sumatera Selatan. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan pada 2025 terdapat 3.285 desa/kelurahan di Sumatera Selatan, terdiri atas 21 desa/kelurahan yang berada di tepi laut dan 3.264 yang bukan tepi laut.
Angka tersebut bukan berarti seluruh desa dan kelurahan otomatis menjadi peserta penilaian tahun 2026. Namun, data itu memberikan gambaran mengenai luasnya jejaring pemerintahan paling bawah yang menjadi ruang pelaksanaan berbagai program kesehatan masyarakat di Sumatera Selatan.
Dengan karakter wilayah yang luas dan kondisi masyarakat yang beragam, standar pelaksanaan menjadi penting agar penilaian tidak berhenti pada kelengkapan dokumen atau kegiatan seremonial.
Peran Kader Semakin Strategis
Dalam transformasi layanan primer, Kementerian Kesehatan juga mendorong penguatan kapasitas kader Posyandu. Layanan Posyandu dikembangkan agar tidak hanya berorientasi pada bayi dan balita, tetapi mencakup seluruh siklus hidup, termasuk ibu hamil, anak dan remaja, usia produktif, hingga lanjut usia.
Kemenkes mencatat transformasi pelayanan Posyandu mencakup sejumlah tahapan, mulai dari pendaftaran, pengukuran, pencatatan dan pemeriksaan, pelayanan serta penyuluhan, hingga validasi dan sinkronisasi data. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa kualitas kader dan ketepatan pencatatan menjadi bagian penting dari pelayanan kesehatan primer.
Dalam konteks itu, penilaian kader bidang kesehatan tingkat provinsi dapat menjadi momentum untuk melihat kesiapan sumber daya manusia sekaligus mendorong perbaikan layanan di lapangan.
Dampak Tidak Berhenti pada Hasil Penilaian
Bagi masyarakat, keberhasilan kegiatan ini seharusnya tidak hanya diukur dari siapa yang memperoleh nilai terbaik. Ukuran yang lebih penting adalah apakah proses penilaian mampu mendorong desa dan kelurahan memperbaiki praktik hidup bersih, meningkatkan aktivitas Posyandu, dan memperkuat kapasitas kader.
Dalam jangka pendek, koordinasi yang baik dapat membantu memastikan pelaksanaan penilaian berjalan tertib dan mengurangi potensi ketidaksesuaian administrasi maupun teknis. Dalam jangka panjang, hasil evaluasi semestinya dapat digunakan sebagai dasar untuk mengidentifikasi kebutuhan pembinaan, peningkatan kompetensi kader, maupun penguatan fasilitas pelayanan kesehatan masyarakat.
Analisis: Penilaian Harus Berujung pada Perbaikan
Ada satu hal yang menjadi pembeda penting dalam agenda semacam ini: penilaian akan memiliki nilai strategis apabila hasilnya dikembalikan menjadi bahan perbaikan. Jika proses hanya berakhir pada pemeringkatan atau penghargaan, manfaatnya bagi masyarakat berpotensi terbatas.
Sebaliknya, apabila indikator penilaian mampu memetakan kekuatan dan kelemahan masing-masing wilayah, pemerintah dapat memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai aspek kesehatan masyarakat yang membutuhkan intervensi. Pendekatan tersebut sejalan dengan arah transformasi layanan primer yang menekankan penguatan promotif-preventif hingga tingkat desa dan kelurahan (Poerba)
Berita Terkait :
Penilaian PHBS dan Posyandu Sumsel 2026 Disiapkan, Pemkot Palembang Perkuat Koordinasi
Refleksi Akhir Tahun 2025: PGK Sumsel Mantapkan Konsolidasi dan Peran Kebangsaan
Hj Eva Susanti Serahkan Bantuan Bibit Ikan untuk Kelompok Pembesaran Ikan Kalidoni, Dorong Kemandirian Ekonomi Masyarakat Pesisir
Evaluasi APBD Banyuasin Digelar, Penyelesaian Temuan Pihak Ketiga Masih Jadi Sorotan
