SUKABUMI, cimutnews.co.id — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus digaungkan sebagai salah satu upaya meningkatkan kualitas gizi masyarakat. Namun di tengah pelaksanaannya, Badan Gizi Nasional (BGN) justru menghentikan sementara operasional 11 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kota Sukabumi, Jawa Barat.
Keputusan itu memunculkan pertanyaan baru. Di saat program terus diperluas, mengapa sejumlah dapur penyedia makanan justru dihentikan operasionalnya?
Berdasarkan Surat BGN Nomor 2739/D.TWS/05/2026 tertanggal 25 Mei 2026, penghentian sementara dilakukan karena ditemukan fasilitas pengolahan limbah yang belum memenuhi standar yang ditetapkan.
Dalam surat tersebut, BGN menegaskan bahwa langkah itu dilakukan sebagai bentuk pengawasan terhadap kualitas produksi makanan, mutu gizi, hingga keamanan pangan dalam Program MBG.
“Mempertimbangkan risiko yang dapat ditimbulkan terhadap kualitas produksi, mutu gizi, dan keamanan pangan, maka dengan ini ditetapkan Pemberhentian Operasional Sementara terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) terlampir,” demikian isi surat resmi BGN.
Fakta tersebut menjadi sorotan karena program MBG selama ini dipromosikan sebagai program strategis nasional yang mengedepankan kualitas dan kesehatan masyarakat.
Namun fakta di lapangan menunjukkan masih adanya fasilitas penunjang yang diduga belum siap sepenuhnya, terutama terkait Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).
BGN menyebut sejumlah SPPG bahkan belum memiliki IPAL, sementara beberapa fasilitas lain dinilai belum memenuhi baku mutu yang dipersyaratkan.
Kondisi ini dinilai penting karena dapur produksi makanan dalam skala besar berpotensi menghasilkan limbah yang cukup signifikan apabila tidak dikelola sesuai standar lingkungan dan kesehatan.
Di sisi lain, kondisi berbeda dirasakan sejumlah warga sekitar yang mengaku sempat mempertanyakan pengelolaan limbah dari aktivitas dapur MBG tersebut.
“Kalau produksi makanan besar tentu limbahnya juga banyak. Warga sebenarnya berharap semuanya sudah aman sejak awal,” ujar seorang warga yang enggan disebutkan namanya.
Sejumlah pengamat menilai penghentian sementara ini dapat menjadi alarm bagi pelaksanaan program nasional agar tidak hanya fokus pada percepatan operasional, tetapi juga kesiapan fasilitas pendukung.
Sebab, program sebesar MBG tidak hanya berbicara soal distribusi makanan, melainkan juga standar higienitas, pengelolaan limbah, hingga dampak lingkungan jangka panjang.
Hal ini menimbulkan pertanyaan, apakah pengawasan fasilitas selama ini sudah berjalan maksimal, atau justru baru diperketat setelah ditemukan persoalan di lapangan?
Hingga kini, belum ada penjelasan rinci terkait kapan 11 SPPG tersebut akan kembali beroperasi setelah perbaikan dilakukan.
Sementara itu, penghentian sementara tersebut menjadi perhatian publik karena berkaitan langsung dengan program yang menyasar kebutuhan dasar masyarakat.
Apakah evaluasi ini akan menjadi momentum perbaikan sistem secara menyeluruh, atau justru mengungkap persoalan lain yang selama ini belum terlihat? (Timred/CN)
Berita Terkait :
Tim SAR Gabungan Berhasil Evakuasi Wanita Diduga Bunuh Diri di Jembatan Loji Pekalongan
Pesan Penting Bupati Blitar Untuk PPDI Kabupaten Blitar, Perlunya Strategi Membangun Desa
Polda Sumut Tegaskan Proses Transparan Dugaan Penganiayaan Pengendara Motor oleh Anggota Polisi
Polres Tulang Bawang Gelar Perayaan Natal 2025 dan Sambut Tahun Baru 2026, Perkuat Komitmen Pelayanan Humanis
