LAHAT, cimutnews.co.id — Pemerintah Kabupaten Lahat kembali mencatat capaian penting dalam tata kelola keuangan daerah. Untuk ke-12 kalinya secara berturut-turut, Kabupaten Lahat berhasil mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Prestasi tersebut diserahkan langsung dalam agenda Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) di Kantor BPK Perwakilan Sumatera Selatan, Palembang, Selasa (9/6/2026).
Namun di balik deretan penghargaan yang terus bertambah, muncul pertanyaan yang kerap disuarakan masyarakat: apakah capaian administratif tersebut sudah sepenuhnya berdampak pada kehidupan warga di lapangan?
Prestasi yang Terjaga Selama 12 Tahun
Penghargaan WTP diterima langsung Bupati Lahat Bursah Zarnubi didampingi Ketua DPRD Kabupaten Lahat Fitrizal Homizi.
Turut hadir Sekretaris Daerah Kabupaten Lahat, Inspektur Kabupaten Lahat, Plh Sekretaris DPRD, serta jajaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).
Dalam sambutannya, Kepala BPK Perwakilan Sumatera Selatan Rio Tirta menjelaskan bahwa opini WTP merupakan bentuk penilaian profesional auditor terhadap kewajaran penyajian laporan keuangan pemerintah daerah berdasarkan standar akuntansi dan prosedur audit yang berlaku.
Menurut Rio Tirta, keberhasilan mempertahankan WTP menunjukkan adanya komitmen pemerintah daerah dalam menyusun laporan keuangan secara akuntabel dan sesuai ketentuan.
Pemerintah Klaim Transparansi Terus Diperkuat
Bupati Lahat Bursah Zarnubi menyebut capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh perangkat daerah yang selama ini berupaya menjaga tata kelola pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab.
Menurutnya, WTP bukan hanya simbol keberhasilan administrasi, tetapi juga bentuk tanggung jawab pemerintah dalam memastikan anggaran daerah digunakan secara efektif dan tepat sasaran.
“Prestasi ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah, memperkuat transparansi, serta memastikan setiap program pembangunan berjalan sesuai kebutuhan masyarakat,” ujar Bursah.
Meski opini WTP kembali diraih, sejumlah pengamat tata kelola pemerintahan menilai penghargaan tersebut tidak otomatis menggambarkan seluruh kualitas pelayanan publik yang dirasakan masyarakat.
WTP pada dasarnya menilai kewajaran laporan keuangan, bukan secara langsung mengukur keberhasilan pembangunan maupun tingkat kepuasan warga terhadap layanan pemerintah.
Namun fakta di lapangan menunjukkan masih terdapat sejumlah pekerjaan rumah yang kerap menjadi perhatian masyarakat, mulai dari pemerataan pembangunan infrastruktur, kualitas pelayanan publik di beberapa wilayah, hingga efektivitas pelaksanaan program daerah yang manfaatnya diharapkan dapat dirasakan lebih luas.
Di sisi lain, kondisi berbeda dirasakan sebagian warga yang menilai keberhasilan administrasi keuangan perlu dibarengi dengan peningkatan kualitas pelayanan yang lebih nyata di tingkat desa maupun kecamatan.
Harapan Masyarakat Tidak Berhenti pada Penghargaan
Sejumlah warga mengaku bangga atas prestasi yang diraih daerahnya karena menunjukkan bahwa Kabupaten Lahat mampu menjaga kepercayaan dalam pengelolaan keuangan publik.
Namun sebagian lainnya berharap capaian tersebut tidak berhenti sebagai penghargaan tahunan.
Menurut warga yang ditemui di beberapa kesempatan kegiatan pemerintahan daerah, keberhasilan tata kelola keuangan idealnya dapat terlihat dari pembangunan yang semakin merata, akses layanan yang semakin mudah, dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat.
Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana indikator keberhasilan pengelolaan keuangan daerah dapat diterjemahkan menjadi manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat hingga ke tingkat paling bawah.
Tantangan Setelah WTP
Mempertahankan WTP selama 12 tahun berturut-turut tentu bukan perkara mudah.
Namun tantangan yang lebih besar justru berada setelah penghargaan tersebut diraih.
Pemerintah daerah dituntut tidak hanya menjaga kualitas pelaporan keuangan, tetapi juga memastikan setiap rupiah anggaran mampu menghasilkan program yang efektif, tepat sasaran, dan berdampak langsung bagi masyarakat.
Berdasarkan temuan di lapangan, masyarakat saat ini tidak hanya menilai pemerintah dari penghargaan yang diperoleh, tetapi juga dari perubahan nyata yang mereka rasakan dalam kehidupan sehari-hari.
Hingga kini, belum semua indikator manfaat pembangunan dapat dilihat secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat.
Karena itu, keberhasilan mempertahankan opini WTP ke-12 menjadi momentum penting untuk membuktikan bahwa tata kelola keuangan yang baik benar-benar mampu menghadirkan perubahan yang dirasakan warga.
Apakah capaian tersebut akan menjadi fondasi bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat yang lebih luas, atau masih menyisakan pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan pada tahun-tahun mendatang? Pertanyaan itu masih menunggu jawaban dari realitas pembangunan di lapangan. (Antoni)
Berita Terkait :
Pimpin Jam Pimpinan, Kapolres Lahat Tekankan Disiplin, Pelayanan Humanis, dan Kesiapsiagaan Personel
Pemkab Lahat Raih Penghargaan Implementasi 100 Persen SIPD RI Online Tahun 2025
HPN 2026, PT Bukit Asam Kirim Nasi Tumpeng ke DPC PJS Lahat, Perkuat Sinergi Pers dan Dunia Usaha
Pemuda Diduga Edarkan Ganja di Tepian Ayek Lematang Ditangkap Polisi, Satresnarkoba Lahat Kejar Pemasok
