BATAM, cimutnews.co.id — Peran wakil kepala daerah kembali menjadi sorotan dalam Bimbingan Teknis (Bimtek) Asosiasi Wakil Kepala Daerah (Aswakada) yang digelar di Planet Holiday Hotel, Batam, 22–24 Juli 2026. Forum tersebut membawa semangat memperkuat sinergi antara kepala daerah dan wakil kepala daerah agar pembangunan berjalan lebih efektif.
Namun, di balik dorongan memperkuat kolaborasi tersebut, muncul pertanyaan yang juga menjadi perhatian publik. Sejauh mana penguatan kapasitas wakil kepala daerah benar-benar berdampak terhadap pelayanan masyarakat dan percepatan pembangunan di daerah?
Isu tersebut menjadi relevan karena dalam praktik pemerintahan daerah, tidak sedikit wakil kepala daerah yang dinilai memiliki ruang gerak terbatas, sementara masyarakat lebih banyak menilai hasil nyata dibandingkan struktur organisasi pemerintahan.
Bimbingan teknis yang mengusung tema “Aswakada Bersama Daerah, Maju Untuk Indonesia” itu diikuti Wakil Bupati Banyuasin Ir. Netta Indian, SP bersama jajaran Pemerintah Kabupaten Banyuasin.
Turut mendampingi antara lain Asisten I Setda Banyuasin yang juga Plt Kepala Kesbangpol Aminuddin, Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Roni Utama, Kabid Ekososbud Kesbangpol H. M. Iqbal Hamid, serta Kabid IKP Diskominfo Banyuasin Titin Yariyanti.
Menurut Netta Indian, kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan kapasitas kepemimpinan wakil kepala daerah sekaligus memperkuat hubungan kerja dengan kepala daerah dalam menjalankan roda pemerintahan.
Ia mengatakan, bimtek tersebut dirancang agar wakil bupati maupun wakil wali kota memiliki bekal yang lebih baik dalam mendukung pembangunan daerah.
“Bimtek ini mengutamakan efektivitas serta memberikan bekal kepada wakil kepala daerah agar mampu meningkatkan kapasitas kepemimpinan dan berkontribusi dalam pembangunan wilayah,” ujarnya.
Netta juga menegaskan bahwa keberadaan Aswakada diharapkan mampu menciptakan pemerintahan yang lebih solid, harmonis, serta akuntabel sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat semakin meningkat.
Ketua Aswakada yang juga Wakil Wali Kota Surabaya, Armuji, menyampaikan organisasi tersebut dibentuk sebagai wadah memperkuat visi dan misi antara kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam membangun daerah masing-masing.
Sementara Ketua Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI), Bursah Zarnubi, menilai keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh seorang kepala daerah, melainkan juga kolaborasi yang harmonis bersama wakil kepala daerah.
“Keberhasilan pemerintah daerah adalah keberhasilan bersama bupati dan wakil bupati ataupun wali kota dan wakil wali kota,” katanya.
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dr. Dede Yusuf Macan Effendi mengingatkan bahwa pembahasan mengenai posisi wakil kepala daerah tidak boleh berhenti pada persoalan jabatan semata.
Menurutnya, yang lebih penting adalah bagaimana desain kelembagaan pemerintahan daerah mampu berjalan efektif setelah lebih dari dua dekade penerapan desentralisasi.
Meski berbagai forum penguatan kapasitas terus digelar, namun fakta di lapangan menunjukkan efektivitas hubungan kepala daerah dan wakil kepala daerah masih menjadi tantangan di sejumlah wilayah Indonesia.
Dalam beberapa daerah, pembagian kewenangan antara kepala daerah dan wakil kepala daerah masih kerap menjadi bahan evaluasi. Tidak sedikit pula publik yang mempertanyakan sejauh mana peran wakil kepala daerah dapat dioptimalkan untuk mempercepat penyelesaian berbagai persoalan pelayanan publik.
Di sisi lain, masyarakat umumnya lebih menaruh perhatian pada hasil pembangunan yang mereka rasakan secara langsung, mulai dari kualitas infrastruktur, pelayanan administrasi, pendidikan, kesehatan hingga pertumbuhan ekonomi daerah.
Karena itu, penguatan kapasitas melalui bimtek dinilai menjadi langkah awal. Namun implementasinya akan sangat bergantung pada komunikasi, pembagian tugas, serta komitmen bersama dalam menjalankan pemerintahan.
Suara dan Harapan Publik
Sejumlah pengamat tata kelola pemerintahan menilai forum seperti ini memiliki nilai strategis apabila mampu menghasilkan pola koordinasi yang lebih efektif di daerah.
Sementara itu, sejumlah warga mengaku harapan utama mereka tetap sederhana, yakni pelayanan publik yang semakin cepat, pembangunan yang merata, serta hadirnya pemerintah yang kompak dalam menyelesaikan persoalan masyarakat.
Penguatan kapasitas wakil kepala daerah menjadi bagian dari upaya memperbaiki tata kelola pemerintahan daerah. Namun keberhasilan program seperti ini tidak hanya diukur dari banyaknya kegiatan pelatihan, melainkan dari perubahan nyata yang dirasakan masyarakat.
Hal ini menimbulkan pertanyaan, apakah hasil bimbingan teknis akan benar-benar diterjemahkan menjadi kebijakan yang lebih efektif di daerah, atau hanya berhenti sebagai forum peningkatan kapasitas tanpa dampak signifikan terhadap pelayanan publik.
Hingga kini, belum semua indikator keberhasilan kolaborasi kepala daerah dan wakil kepala daerah dapat diukur secara terbuka oleh masyarakat. Transparansi terhadap pembagian peran dan capaian kinerja masih menjadi salah satu aspek yang terus dinantikan publik.
Pada akhirnya, keberhasilan sinergi tersebut akan diuji bukan di ruang pelatihan, melainkan melalui kualitas pelayanan dan pembangunan yang benar-benar dirasakan masyarakat di setiap daerah. (Noto)
Berita Terkait :
Pemkab Banyuasin Matangkan Kerja Sama Penguatan Layanan Air Bersih, Tinjau Instalasi Pengolahan di Bekasi
Patroli Kamtibmas Banyuasin Intensif, Polisi Antisipasi Kejahatan 3C dan Jaga Situasi Kondusif
HIPMI Banyuasin Bidik Peluang Pelabuhan, Peran Nyata Dipertanyakan
SPIP Banyuasin Jadi Sorotan, Pemkab Gandeng BPKP Perkuat Tata Kelola dan Pencegahan Korupsi
