PALEMBANG, cimutnews.co.id – Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Muba), Sumatera Selatan, mempercepat penguatan infrastruktur telekomunikasi untuk mengatasi masih adanya 74 titik blank spot di sejumlah wilayah. Pemerintah daerah menggandeng PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk Wilayah Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel) dan Telkomsel Enterprise untuk mencari solusi perluasan konektivitas digital.
Langkah tersebut menjadi penting karena kebutuhan terhadap jaringan telekomunikasi di Muba tidak lagi terbatas pada akses komunikasi masyarakat. Pemerintah daerah juga semakin mengandalkan sistem digital untuk pelayanan publik, sementara aktivitas pendidikan, usaha, perdagangan hingga layanan masyarakat kini semakin bergantung pada koneksi internet.
Pembahasan mengenai penguatan jaringan itu berlangsung ketika Bupati Muba HM Toha Tohet SH menerima jajaran Telkom Witel Sumbagsel dan Telkomsel Enterprise di Kantor Perwakilan Musi Banyuasin, Palembang, Rabu (5/8/2026).
Bupati HM Toha Tohet mengatakan digitalisasi telah menjadi bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Karena itu, kualitas jaringan telekomunikasi dinilai perlu berjalan seiring dengan peningkatan layanan berbasis daring.
“Pelayanan publik di Muba saat ini dominan menggunakan pelayanan digital dan sistem online. Karena itu saya sangat mendukung agar masyarakat Muba mendapatkan fasilitas telekomunikasi yang semakin baik, terutama untuk pelayanan publik maupun aktivitas bisnis,” ujar Toha.
74 Titik Blank Spot Masih Menjadi Tantangan
Plt Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Muba, Daud Amri SH, menyebut masih terdapat 74 titik blank spot yang tersebar di sejumlah wilayah Muba.
Menurut Daud, pemerintah daerah terus melakukan koordinasi dengan berbagai pihak agar wilayah yang masih mengalami keterbatasan sinyal dapat memperoleh layanan telekomunikasi yang lebih memadai.
Persoalan tersebut menunjukkan bahwa transformasi digital tidak cukup hanya dengan membangun aplikasi dan layanan daring. Infrastruktur dasar berupa jaringan komunikasi tetap menjadi prasyarat agar masyarakat dapat benar-benar memanfaatkan layanan digital.
Kondisi itu juga relevan dengan perkembangan nasional. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat sebanyak 72,78 persen penduduk Indonesia telah mengakses internet pada 2024, meningkat dibandingkan 69,21 persen pada 2023. Pada tahun yang sama, 68,65 persen penduduk Indonesia tercatat memiliki telepon seluler.
Dengan demikian, kebutuhan terhadap konektivitas terus berkembang. Ketika penggunaan internet meningkat, wilayah yang belum mendapatkan akses jaringan memadai berpotensi menghadapi kesenjangan digital yang semakin nyata.
Jarak Permukiman dan Infrastruktur Jadi Kendala
General Manager Telkom Witel Sumbagsel Yuniarti ST MM, didampingi Account Manager Government Telkomsel Muhammad Prima Putra, menjelaskan pembangunan jaringan di Sumatera Selatan menghadapi tantangan geografis dan teknis.
Menurut Yuniarti, jarak antarlokasi permukiman yang relatif berjauhan membuat pembangunan jaringan membutuhkan perencanaan dan investasi yang lebih matang.
Ia menjelaskan, satu menara BTS pada umumnya memiliki jangkauan sekitar tiga kilometer dengan kapasitas sekitar 1.000 perangkat. Namun, kondisi lapangan dapat memengaruhi efektivitas cakupan jaringan.
Selain faktor jarak, Yuniarti menyebut pasokan listrik yang belum stabil serta kasus pencurian baterai BTS dapat menyebabkan gangguan layanan di sejumlah lokasi.
Persoalan tersebut memperlihatkan bahwa penyelesaian blank spot tidak selalu identik dengan pembangunan menara baru. Ketersediaan listrik, keamanan infrastruktur, karakter geografis, kebutuhan pengguna, serta kelayakan investasi juga menjadi bagian dari perencanaan konektivitas.
Konektivitas Muba dalam Agenda Transformasi Digital Nasional
Penguatan jaringan di daerah sejalan dengan agenda pemerintah pusat. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025–2029 menempatkan transformasi pembangunan nasional dalam kerangka kebijakan lima tahun pemerintah, termasuk penguatan berbagai sektor pembangunan yang membutuhkan dukungan teknologi dan infrastruktur digital.
Pemerintah juga telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2025 tentang Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah. Regulasi tersebut dibentuk untuk memperkuat koordinasi dan sinkronisasi penerapan agenda prioritas transformasi layanan digital pemerintah agar lebih terintegrasi dan berdampak.
Di tingkat sektoral, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) dalam Rencana Strategis 2025–2029 juga menempatkan pembangunan sektor komunikasi dan digital sebagai bagian dari perencanaan pembangunan lima tahun
Pada Mei 2026, Komdigi menyatakan pemerintah mempercepat penutupan wilayah blank spot melalui kombinasi fiber optik, BTS, dan teknologi satelit. Pemilihan teknologi disesuaikan dengan kondisi geografis dan karakteristik wilayah yang hendak dilayani
Artinya, penyelesaian 74 titik blank spot di Muba memiliki konteks lebih luas sebagai bagian dari upaya memperkecil kesenjangan akses digital antara wilayah yang telah terkoneksi dengan daerah yang masih menghadapi keterbatasan jaringan.
Dampaknya Bukan Hanya untuk Pelayanan Publik
Bagi pemerintah daerah, konektivitas yang lebih baik dapat memperkuat pelaksanaan pelayanan publik berbasis digital. Masyarakat di wilayah yang sebelumnya mengalami keterbatasan sinyal juga memiliki peluang lebih besar untuk mengakses informasi dan layanan pemerintahan tanpa harus bergantung sepenuhnya pada layanan tatap muka.
Dampaknya juga berpotensi menjalar ke sektor pendidikan dan ekonomi. Akses internet dapat mendukung pembelajaran, komunikasi usaha, pemasaran produk, transaksi digital, hingga akses informasi mengenai peluang ekonomi.
Konteks tersebut cukup penting bagi Muba. BPS mencatat perekonomian Kabupaten Musi Banyuasin pada 2025 tumbuh 5,11 persen, dengan nilai PDRB atas dasar harga berlaku mencapai Rp98,94 triliun. Lapangan usaha perdagangan besar dan eceran serta reparasi mobil dan sepeda motor menjadi salah satu sektor dengan pertumbuhan tertinggi, yakni 12,55 persen.
Namun, perluasan jaringan juga menghadirkan tantangan lanjutan. Infrastruktur yang sudah dibangun harus dipastikan berkelanjutan, termasuk dari sisi pasokan listrik, keamanan perangkat, pemeliharaan jaringan dan kapasitas layanan ketika jumlah pengguna meningkat.
Karena itu, pemetaan 74 titik blank spot menjadi tahap penting. Pemerintah daerah dan operator perlu melihat setiap lokasi berdasarkan karakteristik kebutuhan masyarakat dan kondisi infrastrukturnya, sehingga solusi yang dipilih tidak hanya menghilangkan area tanpa sinyal, tetapi juga menghasilkan koneksi yang stabil dan dapat digunakan secara berkelanjutan.
Masalah blank spot pada dasarnya bukan sekadar persoalan “ada atau tidak ada sinyal”. Ketika pelayanan pemerintahan, pendidikan dan kegiatan ekonomi semakin terdigitalisasi, kualitas konektivitas menjadi bagian dari akses masyarakat terhadap berbagai layanan dasar dan peluang ekonomi.
Keunikan persoalan Muba terletak pada karakter wilayah dengan jarak antarpusat permukiman yang relatif berjauhan. Karena itu, penyelesaiannya membutuhkan kombinasi pendekatan teknologi, investasi, infrastruktur pendukung dan pemeliharaan. Pemerintah pusat sendiri kini mendorong penggunaan berbagai teknologi, termasuk BTS, fiber optik dan satelit, sesuai karakter wilayah.
Dengan demikian, target berikutnya bukan hanya mengurangi angka 74 titik blank spot. Tantangan yang lebih besar adalah memastikan masyarakat di lokasi tersebut benar-benar memperoleh konektivitas yang dapat mendukung pelayanan publik, pendidikan dan aktivitas ekonomi dalam jangka panjang.
Pertemuan Pemkab Muba bersama Telkom dan Telkomsel menjadi salah satu langkah awal untuk memperkuat koordinasi tersebut. Pemerintah daerah berharap kerja sama dengan penyedia infrastruktur telekomunikasi dapat mempercepat pemerataan akses digital di wilayah yang masih mengalami keterbatasan jaringan.
Dalam pertemuan itu, Bupati Muba HM Toha Tohet didampingi Asisten I Setda Muba Ardiansyah PhD, Plt Kepala Dinkominfo Muba Daud Amri SH dan Kabag Prokopim Agung Perdana SSTP MSi.
Sementara dari pihak Telkom dan Telkomsel turut hadir Manager Government Service Telkom Witel Sumbagsel Bambang Eko Surya, Account Manager Government Telkom Muhammad Ihsanuddin, serta jajaran terkait. (Poerba)
Berita Terkait :
