Beranda Investigasi Hiburan Malam Diduga Langgar Maklumat, Aparat Diminta Perkuat Pengawasan di Desa Gajah...

Hiburan Malam Diduga Langgar Maklumat, Aparat Diminta Perkuat Pengawasan di Desa Gajah Mati OKI

Oleh

Selasa, 17 Februari 2026

175

judi sambung ayam dan remix dj dibiarkan — Ilustrasi suasana hiburan malam pada pesta warga yang diduga melanggar pembatasan waktu sesuai maklumat pemerintah daerah dan judi sambung ayam. (Foto:Timred/CN)

OKI, cimutnews.co.id – Dugaan pelanggaran terhadap maklumat larangan hiburan malam bermusik remix dan aktivitas perjudian sabung ayam di Desa Gajah Mati, Kecamatan Sungai Menang, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), memicu sorotan publik. Peristiwa yang terjadi pada awal Februari 2026 itu dinilai menjadi ujian bagi konsistensi penegakan aturan daerah sekaligus koordinasi antar-aparatur setempat.

Maklumat larangan hiburan malam sendiri sebelumnya telah dikeluarkan Bupati OKI bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) pada 6 Agustus 2025. Kebijakan tersebut bertujuan menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, terutama pada kegiatan hiburan menggunakan orgen tunggal, sound horek, orkes, band, maupun disc jockey (DJ) yang berpotensi berlangsung hingga larut malam.

Dalam ketentuan itu, penyelenggaraan hiburan dibatasi hanya sampai pukul 17.00 WIB serta dilarang menampilkan musik remix atau DJ. Setiap kegiatan juga wajib mengantongi izin kepolisian, diketahui perangkat desa atau kelurahan, serta disertai surat pernyataan tanggung jawab dari penyelenggara.

Namun berdasarkan penelusuran di lapangan dan keterangan sejumlah warga, sebuah pesta pernikahan yang berlangsung Selasa (9/2/2026) di Desa Gajah Mati diduga tetap menghadirkan hiburan orgen tunggal dan DJ hingga malam hari. Kegiatan tersebut disebut merupakan bagian dari rangkaian acara pernikahan warga setempat yang telah berlangsung sejak beberapa hari sebelumnya.

Tak hanya itu, warga juga menginformasikan adanya dugaan aktivitas perjudian sabung ayam di wilayah dusun yang sama sejak Sabtu (7/2/2026) hingga hari pelaksanaan pesta. Informasi yang beredar menyebutkan seorang warga berinisial JP mengalami luka dan harus mendapatkan jahitan setelah terkena serangan ayam dalam arena sabung. Hingga berita ini ditulis, informasi tersebut masih memerlukan klarifikasi lebih lanjut dari pihak berwenang.

Secara hukum, praktik perjudian termasuk sabung ayam dilarang dan dapat dikenai sanksi pidana sesuai ketentuan perundang-undangan. Sementara pelanggaran terhadap penyelenggaraan hiburan tanpa izin juga berpotensi dikenakan sanksi administratif maupun pidana ringan sesuai aturan yang berlaku.

Sejumlah pihak menilai kejadian ini menunjukkan perlunya pengawasan lebih ketat di tingkat desa hingga kecamatan. Aparat penegak hukum diharapkan tidak hanya mengedepankan imbauan, tetapi juga langkah preventif dan penindakan terukur bila ditemukan pelanggaran.

Saat dikonfirmasi melalui pesan singkat, seorang perangkat desa memberikan tanggapan singkat dan menyatakan persoalan tersebut bukan menjadi kewenangannya. Sementara itu, pihak kepolisian sektor setempat menyampaikan bahwa izin yang diberikan hanya sampai pukul 17.00 WIB, sesuai maklumat yang berlaku.

Di sisi lain, informasi dari unsur TNI di wilayah tersebut menyebutkan bahwa peringatan telah diberikan agar kegiatan tidak berlanjut hingga malam. Meski demikian, laporan warga menyebut acara tetap berlangsung. Perbedaan keterangan ini menjadi catatan penting perlunya klarifikasi menyeluruh dari seluruh pihak terkait.

Pengamat sosial daerah menilai konsistensi penerapan aturan menjadi kunci menjaga kepercayaan publik. Tanpa pengawasan berkelanjutan, kebijakan yang telah disepakati berpotensi dipersepsikan hanya sebagai formalitas administratif. Karena itu, transparansi penanganan dugaan pelanggaran dinilai penting agar tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat.

Masyarakat juga diimbau berperan aktif menjaga ketertiban lingkungan dengan melaporkan setiap potensi gangguan keamanan melalui mekanisme resmi. Pendekatan kolaboratif antara warga, pemerintah desa, aparat keamanan, dan pemerintah daerah menjadi faktor penting dalam menciptakan situasi kondusif.

Hingga kini, belum ada pernyataan resmi dari kepolisian resor terkait langkah lanjutan atas informasi dugaan pelanggaran tersebut. Publik berharap klarifikasi terbuka dapat segera disampaikan, sekaligus memastikan proses penanganan berjalan sesuai aturan hukum yang berlaku serta menjunjung asas praduga tak bersalah.

cimutnews.co.id berkomitmen terus menelusuri perkembangan kasus ini dengan mengedepankan prinsip keberimbangan, verifikasi fakta, serta kepentingan publik. Setiap pihak yang disebut dalam pemberitaan tetap memiliki hak memberikan klarifikasi atau tanggapan lanjutan guna menjaga akurasi informasi. (Nisa/Timred/CN)