BANYUASIN, cimutnews.co.id — Program pembangunan desa seharusnya membawa manfaat langsung bagi masyarakat.
Namun di Desa Panca Mulya, Kecamatan Tungkal Ilir, Banyuasin, sejumlah warga justru mulai mempertanyakan hasil dari penggunaan anggaran yang nilainya disebut mencapai ratusan juta rupiah. (28/4)
Lalu, ke mana sebenarnya realisasi anggaran tersebut mengalir?
Sorotan publik mengarah pada beberapa program desa, mulai dari pembangunan jalan hingga pengelolaan budidaya ikan lele yang diduga belum menunjukkan hasil sesuai harapan masyarakat.
Berdasarkan temuan awal dan laporan warga, sejumlah kegiatan dinilai tidak sebanding dengan besaran dana yang telah dikucurkan pemerintah.
Program Lele Dipertanyakan
Salah satu program yang paling banyak disorot yakni budidaya ikan lele yang sebelumnya disebut sebagai upaya peningkatan ekonomi masyarakat desa.
Namun fakta di lapangan menunjukkan, program tersebut diduga tidak berjalan optimal.
Sejumlah warga mengaku tidak mengetahui secara jelas perkembangan maupun hasil dari pengelolaan program tersebut.
“Awalnya kami kira program itu bisa membantu ekonomi warga. Tapi sampai sekarang belum terlihat hasil nyatanya,” ujar seorang warga yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan.
Di sisi lain, kondisi berbeda dirasakan masyarakat yang berharap program desa benar-benar menyentuh kebutuhan ekonomi warga secara langsung.
Beberapa warga juga mempertanyakan keterbukaan informasi terkait pengelolaan anggaran program tersebut.
Pembangunan Jalan Ikut Jadi Sorotan
Tak hanya program budidaya lele, proyek pembangunan jalan desa juga mulai menjadi perhatian masyarakat.
Warga mempertanyakan kualitas pekerjaan dan volume pembangunan yang dinilai tidak sebanding dengan anggaran yang digunakan.
Berdasarkan temuan di lapangan, terdapat sejumlah titik jalan yang disebut belum memberikan dampak signifikan terhadap akses masyarakat.
Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas penggunaan dana desa dalam proyek infrastruktur.
“Kalau memang anggarannya besar, masyarakat tentu berharap hasilnya juga benar-benar terasa,” kata warga lainnya.
Namun hingga kini, belum ada penjelasan rinci dari pihak terkait mengenai detail penggunaan anggaran pada sejumlah program yang dipersoalkan tersebut.
LSM Desak Audit Menyeluruh
Sorotan terhadap pengelolaan dana desa ini juga mendapat perhatian dari kalangan aktivis.
Salah satu aktivis LSM LPKPI Sumatera Selatan, Hendrik, meminta aparat penegak hukum dan lembaga pengawasan segera turun tangan melakukan audit menyeluruh.
Menurutnya, seluruh anggaran desa yang bersumber dari pemerintah pusat harus digunakan sepenuhnya untuk kepentingan masyarakat.
“Semua anggaran yang diturunkan pemerintah pusat itu untuk kemajuan desa dan kemakmuran masyarakat. Bukan untuk dimanfaatkan oleh oknum,” ujar Hendrik.
Ia meminta Inspektorat maupun Kejaksaan Negeri Banyuasin melakukan pemeriksaan agar dugaan tersebut menjadi terang.
“Kami meminta audit menyeluruh dilakukan agar masyarakat mengetahui penggunaan anggaran secara jelas,” tambahnya.
Dugaan Transparansi Masih Jadi Persoalan
Kasus dugaan pengelolaan anggaran desa yang dipertanyakan masyarakat sebenarnya bukan hal baru di sejumlah daerah.
Namun fakta di lapangan menunjukkan, persoalan transparansi dan keterbukaan informasi masih menjadi keluhan utama masyarakat desa.
Dalam beberapa kasus sebelumnya, minimnya informasi penggunaan dana desa kerap memicu kecurigaan publik terhadap realisasi program pembangunan.
Padahal, dana desa sejatinya dirancang untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan.
Di sisi lain, kondisi berbeda dirasakan warga ketika program yang dijanjikan tidak memberikan dampak nyata sesuai ekspektasi.
Antara Harapan dan Pengawasan
Besarnya anggaran desa dalam beberapa tahun terakhir memang membuka peluang percepatan pembangunan di tingkat desa.
Namun tanpa pengawasan yang kuat dan transparansi yang terbuka, potensi munculnya persoalan dalam pelaksanaan program juga semakin besar.
Program seperti budidaya ikan lele misalnya, seharusnya dapat menjadi sumber ekonomi baru bagi masyarakat apabila dikelola secara serius dan berkelanjutan.
Begitu pula pembangunan infrastruktur jalan yang menjadi kebutuhan dasar warga desa.
Jika kualitas pekerjaan dipersoalkan masyarakat, maka hal tersebut dapat berdampak pada menurunnya kepercayaan publik terhadap pengelolaan dana desa.
Hingga kini, publik masih menunggu langkah aparat terkait untuk memastikan apakah dugaan tersebut memiliki dasar kuat atau hanya sebatas ketidakpuasan masyarakat terhadap hasil pembangunan.
Apakah audit menyeluruh akan benar-benar dilakukan, atau persoalan ini kembali berhenti tanpa kejelasan?
Berita Terkait :
Sengketa Lahan 125 Hektare Memanas, Dokumen Lama Dipertanyakan
Terungkap: Program Politik untuk Pelajar, Efektif atau Seremonial?
Anggaran Karpet Rp400 Juta Disorot, Rakyat Masih Mengeluh Terungkap: Permadani Mewah di Tengah Keluhan Infrastruktur
Sumur Ilegal Ditertibkan, Namun Aktivitas Diduga Masih Berulang
