KOTA BANDUNG, CimutNews.co.id – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung menilai implementasi program angkot pintar selama satu tahun terakhir memberikan hasil yang menggembirakan. Evaluasi menunjukkan layanan transportasi berbasis kendaraan listrik tersebut mampu berjalan dengan baik dari sisi operasional. Namun, keberlanjutan program masih menghadapi tantangan besar, terutama tingginya biaya pengadaan armada listrik dibandingkan angkot konvensional.
Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan evaluasi menyeluruh terhadap program tersebut menunjukkan kualitas pelayanan sudah sesuai harapan. Kendati demikian, investasi awal untuk kendaraan listrik masih menjadi hambatan utama dalam memperluas jumlah armada sehingga diperlukan dukungan pembiayaan dari berbagai pihak.
“Hasil evaluasi menunjukkan secara operasional angkot pintar sudah sangat baik. Tetapi tantangannya ada pada biaya pengadaan. Harga angkot listrik bisa mencapai dua kali lipat dibandingkan angkot konvensional,” ujar Farhan di Pendopo Kota Bandung, Senin (29/6/2026).
Program angkot pintar menjadi bagian dari upaya modernisasi angkutan umum perkotaan sekaligus mendukung transisi menuju sistem transportasi rendah emisi. Selain menggunakan kendaraan listrik, konsep angkot pintar juga diarahkan pada peningkatan kualitas pelayanan, efisiensi operasional, serta pemanfaatan teknologi digital dalam sistem transportasi perkotaan.
Skema Pembiayaan Jadi Fokus Pengembangan
Untuk mengatasi tingginya biaya investasi, Pemkot Bandung bersama Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, Dinas Perhubungan Kota Bandung, dan Kementerian Perhubungan tengah menyusun skema pembiayaan yang dinilai mampu menjaga keberlanjutan program.
Pemerintah berharap pengadaan armada tidak sepenuhnya dibebankan kepada operator angkutan. Melalui pola pembiayaan yang lebih adaptif, proses peremajaan armada dapat berlangsung bertahap tanpa mengganggu keberlangsungan usaha para pelaku transportasi.
Farhan menjelaskan, armada angkot pintar nantinya tetap dioperasikan koperasi angkutan kota yang selama ini menjadi tulang punggung layanan transportasi publik di Bandung, seperti Kobutri, Kopamas, dan Kobanter. Pendekatan tersebut dinilai penting agar transformasi menuju transportasi modern tetap melibatkan pelaku usaha yang telah lama beroperasi.
Menurutnya, dukungan pemerintah akan menjadi faktor penentu keberhasilan transformasi karena investasi kendaraan listrik masih jauh lebih mahal dibandingkan kendaraan berbahan bakar fosil.
Konvergensi Kepemilikan Angkot Masih Dikaji
Selain persoalan armada, Pemkot Bandung juga mengkaji rencana konvergensi atau konsolidasi kepemilikan angkot dalam satu entitas usaha yang lebih efisien.
Model ini diharapkan mampu meningkatkan profesionalisme pengelolaan armada, memperkuat tata kelola operasional, sekaligus mempermudah penerapan sistem pelayanan berbasis teknologi.
Namun, Farhan mengakui proses tersebut tidak sederhana karena melibatkan banyak pemilik kendaraan dengan karakteristik usaha yang berbeda.
“Konvergensi masih terus dihitung. Menyatukan beberapa pemilik angkot menjadi satu entitas usaha bukan perkara mudah. Karena itu kami sedang menyusun model bisnis yang tepat,” katanya.
Ia menegaskan, model bisnis baru harus mampu memberikan kepastian usaha bagi operator sekaligus menjaga kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Subsidi Menjadi Kunci Keberlanjutan
Pemkot Bandung menilai keberhasilan transformasi transportasi publik menuju kendaraan listrik tidak dapat dilepaskan dari dukungan subsidi pemerintah.
Farhan mengatakan pemerintah daerah maupun pemerintah pusat perlu berbagi peran dalam memberikan dukungan pendanaan agar tarif tetap terjangkau bagi masyarakat sekaligus menjamin keberlangsungan usaha operator.
“Mesti ada bisnis model yang fix di mana nanti Pemerintah Kota Bandung, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi sama-sama memberikan subsidinya. Karena harus disubsidi, tidak mungkin tidak,” ujarnya.
Skema subsidi tersebut juga dinilai menjadi praktik yang lazim diterapkan pada berbagai sistem angkutan massal di sejumlah kota besar, mengingat layanan transportasi publik memiliki fungsi pelayanan sosial sekaligus mendukung mobilitas ekonomi masyarakat.
Sejalan dengan Kebijakan Nasional Transportasi Hijau
Pengembangan angkot pintar sejalan dengan arah kebijakan nasional dalam mempercepat elektrifikasi transportasi. Pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan mendorong modernisasi angkutan umum sebagai bagian dari upaya menciptakan sistem transportasi yang lebih aman, efisien, dan ramah lingkungan.
Transformasi tersebut juga mendukung target penurunan emisi gas rumah kaca sebagaimana tercantum dalam komitmen Indonesia menuju Net Zero Emission serta agenda pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs), khususnya pada pembangunan kota dan permukiman yang berkelanjutan.
Selain itu, pengembangan transportasi publik menjadi salah satu strategi pemerintah untuk mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap kendaraan pribadi yang berkontribusi terhadap kemacetan dan pencemaran udara di kawasan perkotaan.
Bandung Hadapi Tantangan Mobilitas Perkotaan
Sebagai salah satu kota metropolitan di Indonesia, Bandung menghadapi tantangan mobilitas yang semakin kompleks seiring pertumbuhan penduduk dan aktivitas ekonomi. Kemacetan di sejumlah koridor utama menyebabkan waktu tempuh perjalanan meningkat dan berdampak terhadap produktivitas masyarakat.
Modernisasi angkot dinilai menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan daya tarik transportasi umum. Kendaraan yang lebih nyaman, rendah emisi, dan didukung sistem pelayanan berbasis teknologi diharapkan mampu mendorong masyarakat beralih dari kendaraan pribadi menuju angkutan umum.
Keberhasilan program ini juga akan memberikan dampak terhadap peningkatan kualitas udara perkotaan, efisiensi konsumsi energi, serta penguatan ekosistem kendaraan listrik nasional.
Transformasi Angkot Tidak Sekadar Mengganti Kendaraan
Keberhasilan operasional angkot pintar selama satu tahun menunjukkan bahwa tantangan utama transformasi transportasi publik bukan lagi pada kesiapan teknologi, melainkan pada aspek pembiayaan dan tata kelola bisnis. Hal ini menjadi pelajaran penting bagi daerah lain yang tengah merancang program serupa.
Pengadaan kendaraan listrik memerlukan investasi awal yang besar, tetapi di sisi lain berpotensi menurunkan biaya operasional dalam jangka panjang melalui efisiensi energi dan biaya perawatan. Oleh karena itu, keberadaan skema subsidi maupun pembiayaan kreatif menjadi faktor krusial agar transformasi tidak berhenti pada tahap uji coba.
Di sisi lain, rencana konvergensi kepemilikan angkot merupakan langkah strategis untuk memperbaiki tata kelola transportasi publik. Konsolidasi operator memungkinkan pengaturan armada menjadi lebih efisien, meningkatkan standar pelayanan, serta mempermudah integrasi dengan moda transportasi lain di kawasan metropolitan Bandung.
Apabila model bisnis yang tengah disusun berhasil diterapkan, Bandung berpeluang menjadi salah satu contoh transformasi angkutan kota menuju sistem transportasi publik modern yang tidak hanya berorientasi pada teknologi, tetapi juga memiliki keberlanjutan ekonomi bagi operator dan manfaat sosial bagi masyarakat. (Siti)
Berita Terkait :
Sinergi TNI–Polri di Pegasing: Momen Hangat HUT ke-80 TNI di Aceh Tengah
Kapolres Binjai AKBP Bambang C. Utomo Takziah ke Rumah Duka Anggota Polres Binjai yang Wafat
Sosialisasi Gempur Rokok Ilegal, Satpol-PP Kota Blitar Gencar Berantar Rokok Ilegal di Kota Blitar
PJT I Gelar Flushing Bendungan Wlingi-Lodoyo Mulai 18 Mei 2026, Warga Diminta Jauhi Sungai Brantas
