KOTA BANDUNG, CimutNews.co.id – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung memperkuat implementasi Program Layanan Catatan Informasi (Laci) RW sebagai fondasi pembangunan berbasis data sekaligus instrumen deteksi dini berbagai persoalan sosial dan potensi tindak kriminal di lingkungan masyarakat.
Program yang menghimpun informasi hingga tingkat RT dan RW tersebut kini diperbarui secara berkala setiap tiga bulan. Pembaruan dilakukan agar pemerintah memiliki gambaran riil mengenai dinamika sosial, kependudukan, hingga kondisi lingkungan di setiap wilayah.
Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, mengatakan pembaruan data menjadi langkah penting untuk memastikan kebijakan pemerintah disusun berdasarkan kondisi lapangan yang aktual.
“Setiap tiga bulan kita lakukan update terhadap Layanan Catatan Informasi,” ujar Farhan di Pendopo Kota Bandung, Senin (29/6/2026).
Pendataan Rumah Kontrakan dan Kos Jadi Prioritas
Selain memperbarui data kependudukan, Pemkot Bandung kini melakukan pendataan terhadap rumah kontrakan, kos-kosan, hingga jumlah pintu hunian sewa yang tersebar di seluruh wilayah kota.
Pendataan tersebut bertujuan memetakan mobilitas penduduk, khususnya kelompok usia produktif yang datang dari luar daerah dan menetap di Kota Bandung untuk bekerja maupun menempuh pendidikan.
Menurut Farhan, informasi tersebut memiliki nilai strategis karena dapat membantu pemerintah memahami karakteristik pertumbuhan penduduk sekaligus menjadi dasar penyediaan layanan publik yang lebih tepat sasaran.
Di sisi lain, data hunian sewa juga berfungsi memperkuat sistem kewaspadaan lingkungan terhadap berbagai potensi pelanggaran hukum.
“Dengan pendataan itu banyak sekali yang bisa kita deteksi, termasuk berbagai macam bentuk kejahatan. Ada pengedar narkoba, prostitusi terselubung, semuanya,” katanya.
RT dan RW Diminta Mengenali Warga Secara Langsung
Farhan menegaskan keberhasilan Laci RW tidak hanya bergantung pada teknologi maupun administrasi, tetapi juga keterlibatan aktif aparat kewilayahan.
Ia meminta seluruh pengurus RT dan RW mengenali setiap warga secara langsung melalui kunjungan dari rumah ke rumah agar perubahan kondisi sosial masyarakat dapat diketahui lebih cepat.
“Setiap RW dan RT harus betul-betul mengenali warganya, sampai benar-benar mengetuk pintu rumah warga,” ujarnya.
Pendekatan tersebut dinilai mampu memperkuat deteksi dini terhadap berbagai persoalan sosial sebelum berkembang menjadi masalah yang lebih besar.
Data Laci RW Mencakup Beragam Indikator Sosial
Farhan menjelaskan data yang dihimpun melalui Laci RW tidak hanya mencatat jumlah penduduk, tetapi juga berbagai indikator kesejahteraan masyarakat.
Beberapa informasi yang didata antara lain jumlah rumah yang belum memiliki septic tank, anak yang tidak bersekolah, ibu tunggal, kondisi hunian, hingga berbagai indikator sosial lainnya yang menjadi dasar penyusunan program pemerintah.
“Termasuk berapa banyak rumah yang tidak memiliki septic tank, jumlah anak tidak sekolah, jumlah ibu tunggal, dan berbagai data lainnya,” ungkapnya.
Ia memastikan seluruh data telah melalui proses verifikasi oleh Badan Pusat Statistik (BPS), sehingga kualitasnya dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar pengambilan kebijakan.
“Alhamdulillah datanya sudah diverifikasi oleh BPS dan bisa dipakai,” katanya.
Seluruh hasil pembaruan tersebut selanjutnya dihimpun oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kota Bandung untuk mendukung penyusunan program pembangunan yang lebih tepat sasaran.
Data Terpadu Menjadi Pilar Perencanaan Pembangunan Nasional
Penguatan Laci RW sejalan dengan arah kebijakan nasional yang menempatkan data berkualitas sebagai fondasi pembangunan. Pemerintah pusat melalui berbagai regulasi mendorong integrasi data sektoral agar setiap kebijakan berbasis fakta lapangan, bukan sekadar estimasi.
Prinsip Satu Data Indonesia yang diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 menekankan pentingnya standar data, interoperabilitas, serta validasi oleh instansi pembina, termasuk BPS. Dengan proses verifikasi tersebut, pemerintah daerah diharapkan mampu menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Dalam konteks pembangunan, data mikro hingga tingkat RT dan RW juga mendukung pelaksanaan RPJMN serta agenda transformasi tata kelola pemerintahan digital yang menekankan pelayanan publik berbasis data.
Bandung Hadapi Tantangan Kota Metropolitan
Sebagai salah satu kota metropolitan terbesar di Indonesia, Bandung memiliki dinamika mobilitas penduduk yang tinggi. Kehadiran mahasiswa, pekerja, pelaku usaha, hingga masyarakat urban menyebabkan pergerakan penduduk berlangsung sangat cepat.
Kondisi tersebut menghadirkan peluang ekonomi sekaligus tantangan dalam pengawasan administrasi kependudukan, pelayanan publik, keamanan lingkungan, serta penyediaan infrastruktur dasar.
Pendataan hunian sewa menjadi penting karena kawasan kontrakan dan kos-kosan sering mengalami perubahan penghuni dalam waktu singkat. Data yang selalu diperbarui membantu pemerintah maupun aparat kewilayahan menjaga akurasi administrasi kependudukan.
Data Mikro Menjadi Instrumen Pencegahan Masalah Sosial
Keberadaan Laci RW menunjukkan perubahan paradigma pembangunan daerah dari pendekatan administratif menuju evidence-based policy atau kebijakan berbasis bukti.
Dengan data yang diperbarui secara berkala, pemerintah dapat memetakan wilayah yang membutuhkan intervensi lebih cepat, mulai dari penanganan kemiskinan, anak putus sekolah, sanitasi, hingga pelayanan kesehatan masyarakat.
Di bidang keamanan, basis data mikro juga memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah, aparat kewilayahan, serta unsur keamanan dalam mengidentifikasi potensi gangguan ketertiban masyarakat tanpa mengabaikan perlindungan hak-hak warga.
Dalam jangka panjang, sistem pendataan seperti Laci RW berpotensi meningkatkan efisiensi anggaran karena program pemerintah dapat diarahkan kepada kelompok masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Pendekatan ini sekaligus mengurangi risiko kebijakan yang tidak tepat sasaran akibat lemahnya kualitas data.
Ke depan, tantangan utama bukan hanya menjaga kelengkapan data, tetapi juga memastikan pembaruan dilakukan secara konsisten, perlindungan data pribadi tetap dijaga, serta hasil pendataan dapat dimanfaatkan lintas perangkat daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. (Siti)
Berita Terkait :
Aksi Jilid III Seram Riau: Tuntut Penangkapan Kacab Wilayah III Disdik Provinsi Riau
Pemkot Bandung Tertibkan 664 Bangunan Liar dan PKL, Farhan: Ruang Publik Harus Kembali untuk Masyarakat
Bandung Perkuat Tata Kelola Sampah, Sekda Apresiasi Kerja Aparat Kewilayahan Usai Sukses Gelar Agenda Internasional
Disnaker Kota Bandung Ubah Strategi Tekan Pengangguran, Fokus Pelatihan Bersertifikat, Job Fair Digital, dan Magang Luar Negeri
