KAYUAGUNG, cimutnews.co.id — Pembangunan Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) kembali mendapat tambahan dukungan dari kalangan intelektual. Majelis Daerah Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MD KAHMI) OKI menyatakan siap mengambil peran lebih besar melalui kajian ilmiah, rekomendasi kebijakan, hingga keterlibatan dalam proses perencanaan pembangunan daerah.
Namun, komitmen tersebut memunculkan satu pertanyaan yang juga menjadi perhatian publik. Sejauh mana gagasan dari organisasi intelektual benar-benar dapat diterjemahkan menjadi kebijakan yang berdampak langsung bagi masyarakat?
Di tengah berbagai tantangan pembangunan yang masih dihadapi OKI, mulai dari pemerataan infrastruktur, kualitas pelayanan publik, hingga peningkatan kesejahteraan masyarakat, harapan terhadap hadirnya masukan berbasis ilmu pengetahuan tentu menjadi angin segar. Meski demikian, efektivitas kolaborasi tersebut masih akan diuji oleh implementasi di lapangan.
Komitmen itu disampaikan Ketua Umum MD KAHMI OKI periode 2026–2031, Alexsander Bastomi, saat pelantikan pengurus baru di Pendopo Rumah Dinas Bupati OKI, Sabtu (25/7).
Menurut Alexsander, KAHMI tidak cukup hanya menjadi wadah silaturahmi para alumni Himpunan Mahasiswa Islam (HMI). Organisasi tersebut harus berkembang menjadi komunitas intelektual yang mampu melahirkan solusi terhadap berbagai persoalan daerah.
“KAHMI harus menjadi komunitas epistemik, yaitu jaringan intelektual yang menghasilkan gagasan berbasis ilmu pengetahuan untuk membantu menyelesaikan persoalan daerah,” ujarnya.
Ia menjelaskan, salah satu bentuk kontribusi nyata yang akan dilakukan adalah mendorong keterlibatan aktif dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Melalui forum tersebut, alumni HMI dengan latar belakang keilmuan dan profesi yang beragam diharapkan dapat memperkaya proses penyusunan kebijakan pemerintah daerah.
“Kami ingin ikut berada di ruang-ruang perencanaan. Potensi intelektual yang dimiliki alumni HMI harus diterjemahkan menjadi rekomendasi yang memberi manfaat bagi pembangunan Kabupaten OKI,” katanya.
Bupati OKI H. Muchendi Mahzareki menyambut positif komitmen tersebut. Ia menilai kolaborasi antara pemerintah dengan kelompok intelektual menjadi kebutuhan penting di tengah semakin kompleksnya tantangan pembangunan.
Menurut Muchendi, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri. Dukungan berbagai elemen masyarakat, termasuk organisasi profesi dan kelompok akademisi, dinilai menjadi faktor penting agar kebijakan yang lahir lebih komprehensif.
“Kami berharap KAHMI dapat berpartisipasi dalam Musrenbang dan menyampaikan ide-ide konstruktif. Dengan latar belakang keilmuan dan profesi yang beragam, kami yakin KAHMI mampu memberikan masukan yang bernilai bagi pembangunan daerah,” ujar Muchendi.
Ia juga berharap KAHMI mampu menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat melalui pendekatan intelektual, dialog, serta penyampaian informasi yang objektif.
Harapan terhadap hadirnya pemikiran akademik sebenarnya bukan hal baru dalam pembangunan daerah. Berbagai forum perencanaan selama ini juga telah melibatkan unsur masyarakat, akademisi, hingga organisasi kemasyarakatan.
Namun fakta di lapangan menunjukkan, tidak seluruh rekomendasi yang muncul dalam forum perencanaan dapat diwujudkan menjadi program prioritas. Sebagian usulan kerap terkendala keterbatasan anggaran, regulasi, maupun sinkronisasi dengan kebijakan pemerintah di tingkat provinsi dan pusat.
Kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi KAHMI apabila ingin memastikan bahwa gagasan yang lahir tidak berhenti sebagai dokumen atau rekomendasi semata, tetapi mampu memberikan dampak nyata terhadap pembangunan daerah.
Di sisi lain, sejumlah warga yang ditemui usai kegiatan berharap keterlibatan kalangan intelektual benar-benar mampu menghasilkan solusi terhadap persoalan yang mereka rasakan sehari-hari, mulai dari peningkatan pelayanan publik, kualitas pendidikan, kesempatan kerja hingga pemerataan pembangunan antarwilayah.
Meski demikian, belum ada penjelasan rinci mengenai mekanisme seperti apa rekomendasi KAHMI nantinya akan diintegrasikan ke dalam proses penyusunan kebijakan pemerintah daerah.
Dibutuhkan Konsistensi, Bukan Sekadar Gagasan
Pengamat pembangunan umumnya menilai keberhasilan kolaborasi pemerintah dengan kelompok intelektual sangat bergantung pada konsistensi komunikasi, keterbukaan data, serta keberanian menghadirkan kritik yang tetap konstruktif.
Dalam konteks tersebut, KAHMI memiliki peluang untuk menjadi mitra strategis pemerintah apabila mampu menjaga independensi pemikiran sekaligus menghadirkan solusi yang berbasis kebutuhan masyarakat.
Ketua Majelis Wilayah KAHMI Sumatera Selatan H. Joncik Muhammad juga menegaskan pentingnya menjaga relevansi organisasi di tengah perubahan zaman.
“KAHMI harus menjadi kekuatan intelektual yang memberi manfaat. Ketika terjadi polarisasi, KAHMI menjadi penyejuk. Ketika ada perbedaan, menjadi jembatan. Dan ketika menghadapi kebuntuan, menghadirkan solusi,” ujarnya.
Pelantikan kepengurusan MD KAHMI OKI periode 2026–2031 menjadi titik awal bagi organisasi tersebut untuk membuktikan komitmen yang telah disampaikan. Tantangan berikutnya bukan lagi pada banyaknya gagasan yang dihasilkan, melainkan bagaimana gagasan tersebut mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan diterjemahkan menjadi kebijakan yang benar-benar dirasakan manfaatnya.
Hingga kini, publik masih menunggu sejauh mana sinergi antara pemerintah dan kalangan intelektual itu dapat menghasilkan perubahan yang konkret. Apakah kolaborasi ini akan melahirkan terobosan baru bagi pembangunan OKI, atau justru berhenti sebatas komitmen dalam forum seremonial, waktu yang akan menjawab. (Asep)
Berita Terkait :
Menyongsong HUT ke-80, OKI Usung Tema “OKI Gas! Sinergi Kuat, Melaju Hebat” dengan Logo Penuh Filosofi
Pemkab OKI Gelar Aksi Massal World Cleanup Day 2025, Bangun Budaya Bersih dari Rumah hingga Ruang Publik
Bupati OKI Sampaikan Duka Mendalam atas Kasus Penembakan di Cengal, Apresiasi Polisi Tangkap Pelaku dalam Hitungan Jam
Aksi Bergizi OKI Digencarkan di Sekolah, Cegah Anemia dan Tekan Risiko Stunting Remaja
