BABAT TOMAN, cimutnews.co.id — Menteri Koperasi RI Ferry Juliantono meresmikan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) KUD Sejahtera di Desa Beruge, Kecamatan Babat Toman, Kabupaten Musi Banyuasin (Muba), Sumatera Selatan, Rabu (12/8/2026). Peresmian tersebut menandai langkah baru koperasi sawit dalam mengelola komoditas dari kebun hingga pengolahan, sekaligus memperkuat posisi petani dalam rantai nilai industri kelapa sawit.
Sekitar 3.000 peserta dari berbagai koperasi sawit se-Indonesia, kementerian/lembaga, pemerintah daerah, pelaku industri, asosiasi, NGO, anggota KUD Sejahtera dan masyarakat menghadiri momentum tersebut. Kehadiran mereka memperlihatkan bahwa pengembangan PKS berbasis koperasi mulai ditempatkan sebagai bagian dari agenda hilirisasi sawit, bukan sekadar pengolahan hasil perkebunan di tingkat lokal.
PKS KUD Sejahtera Jadi Simbol Perubahan Peran Koperasi
Ferry Juliantono mengatakan keberadaan PKS KUD Sejahtera membuktikan koperasi dapat mengambil posisi lebih jauh dalam industri sawit. Koperasi tidak hanya menjadi wadah petani untuk menjual tandan buah segar (TBS), tetapi dapat masuk ke tahap pengolahan dan menciptakan nilai tambah.
Menurut Ferry, rantai usaha yang dikembangkan KUD Sejahtera mencakup kebun plasma, pengolahan TBS, produksi crude palm oil (CPO), hingga peluang pengembangan produk turunannya.
“Model ini akan menjadi percontohan yang dapat direplikasi di seluruh Indonesia. Kita ingin hilirisasi kelapa sawit tidak hanya dilakukan perusahaan besar, tetapi koperasi dan petani juga menjadi bagian utama dari rantai hilirisasi tersebut,” kata Ferry.
Pernyataan itu menempatkan PKS KUD Sejahtera dalam konteks yang lebih luas. Tantangan koperasi sawit bukan lagi sekadar meningkatkan produksi, tetapi bagaimana sebagian nilai ekonomi dari komoditas tersebut dapat tetap berada di tingkat petani dan koperasi.
Petani Tidak Lagi Berhenti pada Penjualan Bahan Baku
Model bisnis tersebut penting karena industri sawit Indonesia memiliki skala yang sangat besar. Data BPS mencatat pada 2024 luas perkebunan kelapa sawit Indonesia mencapai 16,01 juta hektare dengan produksi minyak sawit sekitar 45,44 juta ton. Perkebunan rakyat menyumbang 37,35 persen produksi, atau sekitar 16,97 juta ton.
Angka itu menunjukkan besarnya peran petani dalam industri sawit nasional. Namun, kepemilikan bahan baku belum otomatis berarti petani menguasai proses pengolahan dan nilai tambah setelah TBS keluar dari kebun.
Karena itu, keberadaan pabrik yang dimiliki dan dikelola melalui koperasi dapat mengubah posisi tawar petani. Nilai ekonomi tidak berhenti pada transaksi TBS, tetapi dapat berkembang melalui proses pengolahan, efisiensi rantai pasok, tata kelola usaha dan pengembangan produk turunan.
Muba Punya Konteks Kuat untuk Hilirisasi Sawit
Langkah KUD Sejahtera juga sejalan dengan arah pengembangan kawasan di Sumatera Selatan. Dokumen perencanaan Pemerintah Provinsi Sumsel menempatkan kawasan Sekayu dan sekitarnya—yang mencakup Babat Toman—sebagai kawasan strategis pertumbuhan ekonomi dengan arah pengembangan pusat kegiatan ekonomi berbasis hilirisasi sumber daya alam terintegrasi
Dengan demikian, PKS KUD Sejahtera bukan berdiri sendiri. Pengembangan industri pengolahan sawit di tingkat daerah dapat menjadi bagian dari upaya membangun rantai ekonomi yang lebih dekat dengan sumber bahan baku dan masyarakat penghasil komoditas.
Gubernur Sumsel Herman Deru menyebut peresmian tersebut sebagai peristiwa penting bagi sejarah koperasi di Sumatera Selatan. Ia berharap dukungan pemerintah terus diperkuat, terutama melalui pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Dukungan tersebut menjadi penting karena industri pengolahan membutuhkan lebih dari sekadar mesin dan pasokan TBS. Koperasi harus memiliki kemampuan manajemen, tata kelola keuangan, kepastian pasokan, standar mutu, tenaga teknis, hingga akses pasar.
Dari Koperasi Daerah Menuju Model Nasional
Kepala Staf Kepresidenan RI Jenderal (Purn.) Dudung Abdurachman menilai pengembangan KUD Sejahtera sejalan dengan agenda Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat perekonomian dari daerah dan desa.
Menurut Dudung, koperasi kini memiliki peluang berkembang sebagai pelaku usaha yang mampu membangun industri dan bahkan masuk ke pasar ekspor.
Menteri Koperasi Ferry juga memberikan apresiasi kepada Bupati Muba H M Toha Tohet yang sebelumnya pernah menjabat Ketua KUD Sejahtera dan pernah menerima penghargaan dari Presiden. Pengalaman tersebut dinilai menjadi modal penting dalam memahami pengelolaan koperasi berbasis anggota.
Sejumlah tokoh turut hadir dalam peresmian, antara lain Wakil Menteri Koperasi Farida Farichah, Direktur Utama PT Agrinas Palma Nusantara Mohammad Abdul Ghani, Anggota DPD RI dr Hj Ratu Tenny Leriva MM, Ketua TP PKK Muba Hj Patimah Toha, serta jajaran pemerintah daerah dan pengurus KUD Sejahtera.
Tantangan Setelah Peresmian: Tata Kelola dan Keberlanjutan
Peresmian pabrik merupakan titik awal, bukan garis akhir. Agar benar-benar menjadi model hilirisasi koperasi, KUD Sejahtera harus mampu memastikan pabrik beroperasi secara efisien, memiliki pasokan bahan baku yang konsisten dan memberikan manfaat ekonomi yang terukur bagi anggota.
Deputi Pengembangan Usaha Koperasi Panel Barus mengatakan pengembangan PKS KUD Sejahtera diarahkan dengan dukungan multipihak serta prinsip keberlanjutan, keterelusuran, ekonomi sirkular dan pengelolaan limbah yang ramah lingkungan.
Di sinilah tantangan jangka panjangnya. Hilirisasi yang kuat bukan hanya menghasilkan CPO lebih dekat dengan kebun, tetapi juga harus memastikan tata kelola koperasi transparan, hubungan dengan petani sehat dan dampak lingkungan dikendalikan.
Nilai Tambah Menjadi Ujian Utama
Dalam jangka pendek, keberadaan PKS dapat memperkuat infrastruktur pengolahan di wilayah sentra sawit dan membuka ruang peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat sekitar. Perputaran ekonomi tidak hanya berasal dari TBS, tetapi juga dari tenaga kerja, jasa angkutan, pemeliharaan, logistik dan aktivitas pendukung lainnya.
Dalam jangka panjang, ukuran keberhasilan justru berada pada kemampuan koperasi naik kelas. Jika KUD mampu mengelola pabrik secara profesional, membangun sistem keterlacakan dan mengembangkan produk turunan, maka pola tersebut berpotensi direplikasi di daerah lain. Sebaliknya, apabila tata kelola lemah, kepemilikan pabrik saja tidak cukup untuk menjamin peningkatan kesejahteraan petani. (Noto)
Berita Terkait :
Kerja Sama Pengendalian Inflasi Muba Diperkuat, Bank Sumsel Babel Perluas Dukungan Subsidi Pangan
Perbaikan Jalan Rusak Muba Jadi Prioritas Meski Tekanan Anggaran, Pemda Cari Solusi Cepat
Penggeledahan Korupsi Sungai Lalan: Kejati Sumsel Sita Uang, Emas, dan Motor Mewah
Illegal Drilling Musi Banyuasin Ditertibkan, Polisi Lakukan Pendekatan Humanis di Bayung Lencir
