BANDUNG, cimutnews.co.id — Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengembangkan aplikasi Satu Data Jawa Barat (SADA JABAR) untuk mengintegrasikan berbagai data sektoral, mulai dari pendidikan, ketenagakerjaan, kesehatan, kemiskinan, sosial hingga kependudukan.
Pengembangan platform tersebut diarahkan agar kebijakan dan program pemerintah tidak lagi hanya mengandalkan perkiraan, tetapi berdasarkan kondisi masyarakat yang terpetakan secara lebih detail. Aplikasi buatan Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Barat itu juga mengintegrasikan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) dengan data pembangunan Jawa Barat.
Sekretaris Daerah Jawa Barat Herman Suryatman mengatakan, transformasi digital melalui SADA JABAR penting karena pemerintah harus mengetahui kondisi riil masyarakat sebelum menentukan langkah penanganan.
Menurut Herman, data pemerintah idealnya mampu menggambarkan persoalan masyarakat secara detail hingga tingkat individu dan alamat.
“Untuk kesehatan, untuk pendidikan, untuk pengangguran, untuk kemiskinan, diketahui by NIK, by address. Kita tahu kedalaman,” kata Herman saat menghadiri Forum Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat se-Jawa Barat di Ruang Rapat Papandayan, Gedung Sate, Kota Bandung, Kamis (3/9/2026).
Dengan data tersebut, pemerintah dapat mengidentifikasi persoalan berdasarkan kondisi dan kebutuhan masyarakat. Herman mengibaratkan pendekatan itu seperti seorang dokter yang harus mengetahui penyakit pasien secara tepat sebelum menentukan obat dan dosis.
“Kalau diagnosa harus tahu persis sakitnya apa. Kalau ingin jenis obatnya tepat, ingin dosisnya tepat, mau tidak mau harus tahu kedalaman. Makanya kami bantu untuk tahu kedalaman,” ujarnya.
Data Diarahkan Menjadi Aksi
Herman menegaskan, data tidak berhenti pada proses pemetaan. Data tersebut harus diterjemahkan menjadi tindakan yang mampu memperbaiki kondisi masyarakat.
Salah satu sasaran yang ingin didorong melalui pendekatan tersebut adalah persoalan anak tidak sekolah.
“Yang akan kita tuju adalah Jabar bebas anak tidak sekolah. Kalau rata-rata anak sekolah naik, indeks pendidikan naik, IPM pasti naik,” katanya.
Di sektor kesehatan, pemerintah juga diarahkan untuk menekan angka kematian ibu dan bayi serta kasus tuberkulosis atau TBC. Sementara persoalan pengangguran dan kemiskinan menjadi sasaran pembangunan berikutnya.
“Itu yang akan kita hajar di sini dengan pembangunan. Tetapi kudu gancang, murah, mudah, baik, aman,” tegas Herman.
Layanan Publik Terhubung Secara Digital
Herman mengatakan transformasi digital melalui SADA JABAR tidak hanya ditujukan untuk kebutuhan internal pemerintahan. Platform tersebut juga diarahkan untuk membuat masyarakat semakin mandiri dalam mengakses layanan publik.
Ia membayangkan layanan pemerintah dapat terhubung dengan berbagai kebutuhan warga sepanjang siklus kehidupan, mulai dari kelahiran, pendidikan, mencari pekerjaan, menjalankan usaha, memasuki masa pensiun hingga layanan pada fase kehidupan berikutnya.
“Jadi nanti rakyat Jabar mulai dari lahir, sekolah, nyari kerja, pensiun, sampai mati itu bisa mandiri,” ujarnya.
Menurut Herman, berbagai layanan administrasi kependudukan diharapkan dapat diproses secara digital. Setelah seorang anak lahir, misalnya, layanan seperti akta kelahiran, NIK, KIA dan pembaruan KK dapat dilakukan secara lebih cepat.
“Pas lahir, sejam kemudian langsung datang akta kelahiran digital, NIK, nomor KIA, KK perbaikan digital,” katanya.
Meski demikian, transformasi digital tidak berarti menghilangkan pelayanan secara langsung. Layanan manual di tingkat desa dan kecamatan tetap disiapkan agar masyarakat yang memiliki keterbatasan akses teknologi tetap dapat memperoleh pelayanan.
Platform digital tersebut juga diarahkan untuk membantu pemerintah memberikan rekomendasi berdasarkan kondisi, minat, potensi dan kebutuhan masing-masing anak. Dengan demikian, pemerintah tidak hanya berperan sebagai penyedia layanan, tetapi juga pendamping masyarakat dalam menentukan pilihan dan meningkatkan kemandirian ekonomi.
“Jadi apa yang harus dilakukan masyarakat di masa-masa kritis kehidupan, negara hadir melalui platform,” kata Herman.
Ia menegaskan pelayanan yang dibangun harus mengedepankan prinsip cepat, murah, mudah, baik dan aman.
Dorong Aparatur Beradaptasi
Herman menilai transformasi digital membutuhkan perubahan pola pikir aparatur pemerintahan. Ia meminta para asisten pemerintahan dan kesejahteraan rakyat di kabupaten dan kota di Jawa Barat tidak melihat teknologi sebagai sesuatu yang hanya menjadi urusan generasi muda.
Pemprov Jabar akan melibatkan kepala bagian untuk membantu aparatur memahami sekaligus mengoperasikan platform tersebut. Dukungan teknis juga disiapkan agar pemanfaatan SADA JABAR dapat diterapkan dalam pekerjaan pemerintahan.
Pengembangan SADA JABAR selanjutnya akan dilengkapi dengan sejumlah perangkat pendukung. Herman menyebut pemerintah tengah menyiapkan konsep “smart people” bagi masyarakat sebagai pasangan dari konsep “smart ASN” bagi aparatur.
Tujuan akhirnya adalah membangun masyarakat yang mampu mengambil keputusan dan mengakses layanan secara mandiri dengan dukungan pemerintah.
Herman menargetkan transformasi tersebut dapat membawa Jawa Barat bergerak lebih cepat dibandingkan daerah lain.
“Karena kita ingin Jabar ini one step ahead dari 37 provinsi di Indonesia,” tegasnya.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Jabar Adi Komar menambahkan, data yang tersedia melalui SADA JABAR dapat menjadi dasar bagi perangkat daerah maupun kelurahan dan desa dalam menentukan program sesuai kebutuhan masyarakat.
Menurut Adi, integrasi data juga dapat membantu mencegah terjadinya tumpang tindih program. Pemerintah dapat melihat apakah masyarakat yang menjadi sasaran program sudah, sedang atau belum mendapatkan penanganan.
“Dengan mengetahui data dari SADA JABAR, pemerintah dapat melihat apakah sasaran sudah, sedang atau belum mendapat penanganan,” kata Adi.
Selain mengetahui sasaran, progres penanganan juga dapat dicatat dan dipantau secara berkala. Dengan begitu, pemerintah dapat melihat perkembangan, capaian serta persoalan yang masih belum tertangani.(Siti)
Berita Terkait :
