Purwakarta, cimutnews.co.id — Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengajak serikat pekerja dan serikat buruh (SP/SB) untuk memperkuat kolaborasi dalam menghadapi disrupsi teknologi, khususnya kecerdasan buatan (AI) dan robotik, yang kian masif memengaruhi dunia kerja. Ajakan tersebut disampaikan saat menghadiri Tasyakuran HUT ke-53 Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) dan peringatan Hari Pekerja Indonesia (Harpekindo) 2026 di Purwakarta, Jawa Barat, Sabtu (21/2/2026).
Dalam kesempatan itu, Menaker menegaskan pentingnya pendekatan inklusif dalam menghadapi transformasi industri. Ia menekankan prinsip no one left behind, yakni tidak boleh ada pekerja yang tertinggal akibat perubahan teknologi yang cepat.
“Saya yakin dengan kebersamaan dan kolaborasi, kita siap menghadapi perubahan ini. Tidak boleh disrupsi apa pun membuat pekerja tertinggal, di-PHK, atau termarginalkan,” ujar Yassierli, sebagaimana disampaikan melalui Biro Humas Kemnaker.
Konteks Nasional: Transformasi Dunia Kerja dan Kebijakan Adaptif
Perubahan lanskap ketenagakerjaan akibat perkembangan teknologi digital, AI, dan otomatisasi telah menjadi isu global, termasuk di Indonesia. Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan terus mendorong kebijakan adaptif yang menekankan peningkatan kompetensi tenaga kerja sebagai kunci utama menjaga daya saing nasional.
Program upskilling (peningkatan keterampilan) dan reskilling (pelatihan ulang) menjadi strategi utama untuk memastikan pekerja tetap relevan dengan kebutuhan industri. Langkah ini juga sejalan dengan upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas ketenagakerjaan di tengah dinamika ekonomi dan transformasi digital.
Selain itu, penguatan hubungan industrial yang harmonis antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja dinilai menjadi fondasi penting dalam menghadapi tantangan tersebut secara bersama-sama.
Data Program dan Implementasi di Lapangan
Sebagai bagian dari implementasi kebijakan, Kemnaker telah menjalankan sejumlah program peningkatan kapasitas tenaga kerja. Pada tahun sebelumnya, pemerintah telah melatih sekitar 700 ahli produktivitas sebagai upaya mendorong efisiensi dan daya saing di sektor industri.
Tak hanya itu, pelatihan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) juga telah digelar di lebih dari 63 titik di berbagai daerah di Indonesia. Program ini melibatkan perwakilan serikat pekerja dan serikat buruh sebagai mitra strategis dalam pelaksanaan di lapangan.
Selain pelatihan berbasis program, Kemnaker juga mengoptimalkan 42 balai latihan kerja (BLK) yang tersebar di seluruh Indonesia. Balai ini diharapkan menjadi pusat pengembangan kompetensi yang mudah diakses oleh pekerja dari berbagai sektor.
Kutipan Narasumber: Komitmen Nyata, Bukan Sekadar Slogan
Yassierli menegaskan bahwa prinsip no one left behind bukan sekadar jargon, melainkan komitmen nyata yang harus diwujudkan melalui langkah konkret.
“Tahun lalu kami telah melatih 700 ahli produktivitas dan menyelenggarakan pelatihan K3 di lebih dari 63 titik dengan melibatkan perwakilan serikat pekerja. Program ini akan terus kami laksanakan,” jelasnya.
Ia juga mendorong serikat pekerja untuk aktif memanfaatkan fasilitas pelatihan yang tersedia agar anggotanya dapat terus meningkatkan kompetensi sesuai kebutuhan industri.
Penjelasan Lanjutan: Tantangan AI, Robotik, dan Green Jobs
Disrupsi AI dan robotik dinilai tidak hanya mengubah jenis pekerjaan, tetapi juga menuntut keterampilan baru yang lebih kompleks. Oleh karena itu, pekerja perlu beradaptasi dengan cepat agar tidak tergantikan oleh teknologi.
Di sisi lain, Menaker juga menyoroti pentingnya pengembangan green jobs atau pekerjaan ramah lingkungan sebagai bagian dari transformasi menuju ekonomi hijau. Sektor ini diperkirakan akan menjadi sumber peluang kerja baru di masa depan.
Pengembangan green jobs membutuhkan tenaga kerja dengan kompetensi khusus, termasuk pemahaman terhadap teknologi ramah lingkungan, efisiensi energi, dan praktik industri berkelanjutan.
Imbauan dan Harapan untuk Serikat Pekerja
Kemnaker berharap serikat pekerja tidak hanya berperan sebagai wadah advokasi, tetapi juga sebagai mitra aktif dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia. Kolaborasi antara pemerintah dan SP/SB dinilai menjadi kunci dalam menciptakan tenaga kerja yang adaptif dan kompetitif.
Yassierli juga mengimbau agar pekerja terus meningkatkan keterampilan secara mandiri, seiring perubahan kebutuhan industri yang semakin dinamis.
“Tantangan masa depan hanya bisa dijawab dengan peningkatan kompetensi. Upskilling dan reskilling menjadi keharusan, bukan lagi pilihan,” tegasnya.
Penutup: Komitmen Kolaborasi dan Keberimbangan
Menghadapi era disrupsi teknologi, pemerintah menegaskan komitmennya untuk memastikan transformasi berjalan secara adil dan inklusif. Tidak hanya menjaga keberlanjutan industri, tetapi juga melindungi kepentingan pekerja.
Kolaborasi antara pemerintah, serikat pekerja, dan dunia usaha diharapkan mampu menciptakan ekosistem ketenagakerjaan yang tangguh dan berkelanjutan. Dengan langkah terukur dan kebijakan yang adaptif, Indonesia diyakini dapat menghadapi tantangan AI dan robotik tanpa meninggalkan satu pun pekerja.(Timred/CN)
Sumber: Biro Humas Kementerian Ketenagakerjaan
Berita Terkait :
Kemnaker Denda 12 Perusahaan TKA Rp4,48 Miliar, Pengawasan Diperketat Sepanjang 2026
Menaker Soroti Budaya K3 di Tempat Kerja, Tekankan Keselamatan Harus Jadi Cara Berpikir Bersama
Pemerintah Terapkan WFA Jelang dan Pasca Idulfitri 2026, Antisipasi Lonjakan Mobilitas dan Jaga Produktivitas Nasional
Transformasi BPJS Ketenagakerjaan Didorong Lebih Proaktif, Menaker Tekankan Pencegahan Kecelakaan Kerja
