KOTA PALEMBANG, cimutnews.co.id — Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Palembang belum sepenuhnya bisa dianggap persoalan yang selesai, meski pemerintah menyebut tren titik panas di Sumatera Selatan mulai menurun.
Di tengah upaya pemadaman, Pemerintah Kota Palembang mendapat bantuan logistik dan peralatan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Bantuan tersebut ditujukan untuk memperkuat kesiapan petugas menghadapi karhutla sekaligus mengantisipasi dampak asap terhadap masyarakat.
Namun, fakta di lapangan menunjukkan persoalan yang dihadapi bukan hanya bagaimana memadamkan api, tetapi juga bagaimana memastikan masyarakat tetap terlindungi ketika asap dari kebakaran lahan muncul dan kualitas udara berubah.
Bantuan BNPB untuk Palembang
Bantuan BNPB diserahkan setelah Rapat Koordinasi Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026 di Griya Agung Palembang, Senin (31/8/2026).
Rapat tersebut dipimpin Menteri Kehutanan RI Raja Juli Antoni, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, serta Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru.
Untuk Kota Palembang, bantuan yang diterima terdiri atas 25 alat pelindung diri (APD), lima roll selang 1,5 inci, empat unit pompa jinjing 2 HP, dua unit mesin pompa air 6 HP, dua nozzle, dan dua unit flexible tank.
Bagi pemerintah daerah, tambahan peralatan tersebut menjadi bagian penting dalam memperkuat respons ketika petugas menghadapi kebakaran di lapangan.
Wali Kota Palembang Ratu Dewa mengatakan bantuan tersebut sesuai dengan kebutuhan yang sebelumnya diusulkan Pemkot Palembang, terutama untuk mendukung penanganan karhutla dan kebutuhan sarana pemadaman.
185 Hektare Lahan Terbakar
Di balik penyerahan bantuan itu terdapat angka yang cukup besar.
Ratu Dewa menyebut luas lahan yang terbakar di wilayah Palembang saat ini mencapai sekitar 185,4 hektare.
Pemerintah Kota Palembang menyatakan sebagian besar lahan yang terbakar merupakan lahan mineral, bukan lahan gambut. Kondisi tersebut dinilai membuat api relatif lebih cepat ditangani.
Meski demikian, luas lahan yang terbakar tetap menunjukkan bahwa ancaman karhutla belum dapat dipandang sebelah mata.
Pemkot Palembang mengaku telah meminta seluruh jajaran Satuan Tugas (Satgas) Karhutla mempercepat proses pemadaman.
PDAM juga dilibatkan untuk membantu memenuhi kebutuhan air bagi petugas pemadam kebakaran.
Asap Tidak Mengenal Batas Administrasi
Persoalan karhutla di Palembang juga memiliki dimensi lain.
Dampak asap tidak selalu berasal dari kebakaran yang terjadi di dalam wilayah kota. Ratu Dewa menyebut kondisi udara Palembang turut dipengaruhi asap dari kebakaran lahan di sejumlah kabupaten dan kota lain di Sumatera Selatan.
Hingga pukul 10.00 WIB pada saat keterangan tersebut disampaikan, posisi ISPU Palembang disebut berada di urutan keenam.
Artinya, penanganan karhutla tidak berhenti pada persoalan memadamkan api di satu lokasi.
Ada faktor pergerakan asap, kondisi cuaca, sumber kebakaran di daerah lain, hingga kemampuan pemerintah menjaga kesehatan masyarakat yang terdampak.
Posko Kesehatan Disiapkan 24 Jam
Di sisi lain, kondisi berbeda dirasakan masyarakat ketika asap mulai memasuki kawasan permukiman.
Pemerintah Kota Palembang menyatakan telah menyiapkan posko kesehatan dan memastikan pelayanan berlangsung selama 24 jam sebagai langkah antisipasi terhadap dampak asap.
Langkah tersebut penting karena risiko karhutla bukan hanya kerusakan lahan.
Asap juga dapat mengganggu aktivitas masyarakat dan menimbulkan persoalan kesehatan, terutama apabila kualitas udara memburuk dalam waktu cukup lama.
Namun, efektivitas langkah tersebut tetap bergantung pada perkembangan kondisi udara dan seberapa cepat pemerintah merespons perubahan di lapangan.
Pemerintah Pusat Sebut Hotspot Menurun
Menteri Kehutanan RI Raja Juli Antoni mengatakan kehadiran pemerintah pusat di Sumatera Selatan merupakan bagian dari upaya memastikan arahan Presiden terkait penanganan karhutla benar-benar dijalankan.
Menurut Raja Juli, tren karhutla di Sumatera Selatan menunjukkan perkembangan positif.
Berdasarkan statistik pemerintah, jumlah titik panas atau hotspot disebut terus mengalami penurunan.
Tren serupa juga disebut terjadi secara nasional, termasuk di Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, dan Sumatera Selatan.
Namun, pemerintah pusat menegaskan penurunan hotspot belum berarti situasi sudah sepenuhnya aman.
Kewaspadaan tetap diminta karena titik api baru masih berpotensi muncul, terutama ketika kondisi cuaca dan lahan mendukung terjadinya kebakaran.
Ancaman Api Masih Menyisakan Pertanyaan
Raja Juli juga mengingatkan masyarakat dan perusahaan agar tidak melakukan aktivitas pembakaran yang berpotensi memicu meluasnya karhutla.
Peringatan tersebut menjadi penting karena penanganan karhutla tidak hanya bergantung pada kemampuan petugas memadamkan api.
Pencegahan menjadi faktor yang tidak kalah menentukan.
Ketika api sudah membesar, pemerintah harus mengerahkan personel, kendaraan, air, pompa, hingga peralatan pendukung. Sebaliknya, jika sumber api dapat dicegah sejak awal, beban penanganan dapat ditekan.
Hal ini menimbulkan pertanyaan yang lebih besar: sejauh mana kesiapsiagaan yang diperkuat dengan bantuan peralatan mampu mencegah kebakaran kembali meluas?
Angka 185,4 hektare lahan terbakar menunjukkan pekerjaan rumah tersebut belum sepenuhnya selesai.
Di sisi lain, penurunan hotspot memberikan sinyal positif bahwa berbagai upaya pengendalian mulai menunjukkan hasil.
Tetapi hingga kini, belum semua persoalan karhutla dapat dianggap tuntas.
Pertanyaan berikutnya bukan sekadar apakah jumlah hotspot akan terus turun, melainkan apakah masyarakat Palembang benar-benar dapat melewati musim karhutla dengan risiko asap dan gangguan kesehatan yang semakin kecil.
Jawabannya masih bergantung pada kondisi lapangan, konsistensi pencegahan, serta kecepatan seluruh pihak merespons ketika titik api kembali muncul.
CimutNews mencatat, bantuan telah datang dan kesiapsiagaan terus diperkuat. Namun pertanyaan tentang bagaimana memastikan 185,4 hektare lahan tidak kembali menjadi sumber persoalan masih menjadi pekerjaan yang harus dijawab di lapangan. (Poerba)
Berita Terkait :
Pemkot Palembang Tegaskan Dukungan Penuh Pelaksanaan UKW PJS Sumsel, Dorong Profesionalisme Wartawan
BKKBN Sumsel Tertarik Kembangkan Aplikasi “Sicantik Keting Musi” sebagai Model Nasional Penanganan Stunting
Harimau Sumatera Bersatu Lantik Pengurus DPC OKI, Bastian Wijaya Resmi Nahkodai Organisasi hingga 2031
Gubernur Sumsel Tinjau Inovasi Pertanian di SSTP, Perkuat Gerakan Sumsel Mandiri Pangan Berbasis Riset
