
PALEMBANG, cimutnews.co.id – Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang memperkuat strategi pengendalian inflasi dan pengembangan pariwisata setelah inflasi tahunan pada September 2026 tercatat sebesar 2,40 persen, turun dari 2,48 persen pada Agustus 2026. Di tengah tekanan harga pangan akibat cuaca kering dan kenaikan sejumlah BBM nonsubsidi, pemerintah mengandalkan strategi 4K, termasuk operasi pasar, kerja sama antardaerah, serta penguatan distribusi untuk menjaga daya beli masyarakat.
Wali Kota Palembang, Ratu Dewa, menyampaikan hal tersebut dalam kegiatan rilis resmi perkembangan Indeks Harga Konsumen (IHK) September 2026 dan Berita Resmi Statistik Pariwisata Kota Palembang. Dalam kesempatan itu, ia menegaskan pentingnya penggunaan data statistik sebagai landasan kebijakan, baik untuk menjaga stabilitas harga maupun mendorong aktivitas ekonomi daerah.
Inflasi Palembang Turun, Tekanan Harga Pangan Masih Membayangi
Berdasarkan data IHK yang disampaikan dalam kegiatan tersebut, inflasi tahunan Kota Palembang pada September 2026 mencapai 2,40 persen, lebih rendah 0,08 poin persentase dibandingkan bulan sebelumnya yang sebesar 2,48 persen. Angka tersebut berada di bawah sasaran inflasi nasional sebesar 2,5 persen, dengan toleransi plus-minus 1 persen.
Meski menunjukkan perkembangan positif, pemerintah daerah tetap mewaspadai risiko kenaikan harga sejumlah komoditas, khususnya bahan pangan yang sensitif terhadap perubahan cuaca dan gangguan pasokan.
Cuaca kering memengaruhi pasokan cabai
Fenomena El Nino dan kondisi panas serta kemarau panjang menjadi salah satu faktor yang diperhatikan Pemkot Palembang. Dampaknya, bunga tanaman cabai dilaporkan mengalami kerontokan hingga menyebabkan gagal panen di sejumlah daerah penghasil.
Gangguan produksi tersebut berpotensi mengurangi pasokan cabai ke pasar dan meningkatkan tekanan harga di tingkat konsumen. Bagi masyarakat, kenaikan harga komoditas pangan dapat memengaruhi pengeluaran rumah tangga, terutama kelompok berpendapatan rendah yang memiliki keterbatasan dalam menyesuaikan anggaran belanja.
Selain cabai, ketersediaan beras premium kemasan lima kilogram juga menjadi perhatian pemerintah. Komoditas ini memiliki peran penting dalam menjaga keterjangkauan pangan, sehingga kelancaran pasokan dan kestabilan harga menjadi bagian dari upaya pengendalian inflasi.
Kenaikan BBM nonsubsidi turut menjadi perhatian
Tekanan harga juga datang dari perubahan harga sejumlah BBM nonsubsidi. Berdasarkan data yang dipaparkan dalam kegiatan tersebut, Pertamax Turbo naik dari Rp18.700 menjadi Rp20.000 per liter, Dexlite dari Rp20.150 menjadi Rp24.200 per liter, serta Pertamina Dex dari Rp21.650 menjadi Rp25.750 per liter.
Perubahan harga energi tersebut perlu dicermati karena biaya bahan bakar dapat memengaruhi pengeluaran transportasi dan operasional distribusi barang. Meski demikian, besarnya dampak terhadap inflasi daerah bergantung pada bobot komoditas dalam penghitungan IHK serta tingkat penerusan kenaikan biaya kepada konsumen.
Strategi 4K Jadi Andalan Pengendalian Inflasi
Untuk merespons berbagai tekanan tersebut, Pemkot Palembang bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) menjalankan strategi 4K, yakni ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif.
Pada aspek ketersediaan, pemerintah mengupayakan kerja sama antardaerah, penyelenggaraan operasi pasar, serta rencana penambahan cadangan pangan. Langkah tersebut diarahkan untuk mengantisipasi gangguan pasokan dan memastikan kebutuhan pokok masyarakat tetap terpenuhi.
Sementara itu, upaya menjaga keterjangkauan harga dilakukan melalui pasar murah yang didorong hingga tingkat kecamatan dan kelurahan. Program ini diharapkan dapat membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau sekaligus mengurangi tekanan pengeluaran rumah tangga.
“Kita terus menjaga ketersediaan dan keterjangkauan harga. Pasar murah juga menjadi salah satu langkah untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus mencegah terjadinya panic buying,” kata Ratu Dewa.
Distribusi dan komunikasi diperkuat
Di sisi distribusi, pemerintah melakukan rehabilitasi jalan, revitalisasi pasar, serta pengaturan lalu lintas guna mendukung kelancaran pergerakan barang. Koordinasi dengan daerah penghasil, distributor, dan agen komoditas juga menjadi bagian dari upaya menjaga rantai pasok.
Adapun komunikasi publik diperkuat melalui penyampaian informasi mengenai kondisi harga dan ketersediaan barang. Transparansi informasi dinilai penting untuk mencegah keresahan masyarakat dan mengurangi risiko pembelian berlebihan akibat kekhawatiran terhadap kelangkaan.
Keberhasilan strategi 4K tidak hanya ditentukan oleh pelaksanaan program, tetapi juga konsistensi pemantauan harga dan respons cepat terhadap perubahan kondisi pasar. Karena itu, data statistik dan informasi lapangan menjadi instrumen penting dalam menentukan komoditas prioritas serta wilayah yang membutuhkan intervensi.
Kunjungan Wisatawan Nusantara ke Palembang Tumbuh 3,56 Persen
Di tengah upaya menjaga stabilitas harga, sektor pariwisata Palembang menunjukkan perkembangan positif. Berdasarkan Berita Resmi Statistik Pariwisata yang dipaparkan dalam kegiatan tersebut, jumlah perjalanan wisatawan nusantara tujuan Palembang pada Agustus 2026 mencapai 550.381 perjalanan, meningkat 3,56 persen dibandingkan periode sebelumnya.
Pertumbuhan perjalanan wisatawan tersebut menjadi salah satu indikator aktivitas pariwisata yang perlu dicermati pemerintah daerah. Peningkatan mobilitas pengunjung berpotensi memberikan dampak terhadap sektor perhotelan, transportasi, kuliner, perdagangan, hingga pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Namun, pertumbuhan perjalanan wisatawan belum sepenuhnya tercermin pada tingkat hunian hotel berbintang. Data yang disampaikan menunjukkan adanya penurunan tingkat okupansi pada hotel bintang empat maupun bintang lima selama Agustus 2026.
Tingkat hunian hotel berbintang mengalami penurunan
Tingkat hunian hotel bintang empat pada Agustus 2026 tercatat sebesar 60,91 persen, turun dari 66,56 persen pada Juli 2026. Sementara itu, hotel bintang lima mencatat tingkat hunian 52,95 persen, lebih rendah dibandingkan 56,78 persen pada bulan sebelumnya.
Perkembangan pariwisata Palembang
Data Agustus 2026 berdasarkan paparan dalam rilis statistik Pemkot Palembang.
Perjalanan wisatawan nusantara
550.381
Naik 3,56%
Rata-rata lama menginap di hotel berbintang
1,38 malam
Okupansi hotel bintang empat
60,91%
Juli: 66,56%
Okupansi hotel bintang lima
52,95%
Juli: 56,78%
Sumber: Data pariwisata yang dipaparkan dalam rilis Pemkot Palembang.
Dari sisi lama menginap, tamu asing dan nasional di hotel berbintang tercatat memiliki rata-rata lama menginap 1,38 malam. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan hotel nonbintang yang mencatat rata-rata 1,14 hari.
Perbedaan ini memberikan gambaran mengenai karakteristik penggunaan akomodasi, meskipun data yang tersedia belum merinci asal wisatawan, tujuan perjalanan, maupun kontribusi belanja wisatawan terhadap perekonomian daerah.
Stabilitas Harga dan Pariwisata Saling Berkaitan
Wali Kota Palembang Ratu Dewa menilai pengendalian inflasi dan pengembangan pariwisata merupakan dua sektor yang saling berkaitan dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah. Menurut dia, ketersediaan pangan, kestabilan harga, kelancaran distribusi, dan komunikasi publik tidak hanya penting bagi masyarakat, tetapi juga mendukung kenyamanan wisatawan.
Hubungan tersebut terlihat dari kebutuhan dasar wisatawan selama berada di suatu daerah. Harga makanan, biaya transportasi, serta ketersediaan barang dan jasa dapat memengaruhi pengeluaran dan pengalaman perjalanan. Di sisi lain, meningkatnya aktivitas wisata dapat membuka peluang pendapatan bagi pelaku usaha lokal.
Dari perspektif ekonomi daerah, pertumbuhan kunjungan wisatawan perlu diikuti dengan peningkatan kualitas layanan, promosi destinasi, dan keterlibatan UMKM. Dengan demikian, kenaikan mobilitas pengunjung berpeluang memberikan manfaat yang lebih luas, tidak hanya bagi industri perhotelan.
Tantangan berikutnya adalah menjaga pertumbuhan yang berkelanjutan
Data Agustus 2026 memperlihatkan adanya perbedaan arah antara pertumbuhan perjalanan wisatawan nusantara dan penurunan tingkat hunian hotel berbintang. Kondisi ini menunjukkan bahwa peningkatan mobilitas belum tentu langsung menghasilkan kenaikan okupansi pada seluruh kategori akomodasi.
Meski demikian, data satu bulan belum cukup untuk menyimpulkan adanya perubahan tren pariwisata jangka panjang. Diperlukan perbandingan beberapa bulan, informasi mengenai jenis perjalanan, serta data pengeluaran wisatawan untuk memperoleh gambaran yang lebih menyeluruh.
Pemkot Palembang bersama Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Palembang, TPID, dan para pemangku kepentingan diharapkan terus memperkuat koordinasi dalam merumuskan kebijakan berbasis data. Ratu Dewa menegaskan bahwa sinergi lintas sektor menjadi bagian penting untuk menjaga stabilitas ekonomi dan mendukung pembangunan berkelanjutan.
“Sinergi lintas sektor akan terus kita perkuat dengan menjadikan data sebagai salah satu dasar dalam perumusan kebijakan. Dengan demikian, stabilitas ekonomi dan pembangunan Kota Palembang dapat terus berjalan secara berkelanjutan,” pungkas Ratu Dewa.
Data Menjadi Kunci Kebijakan Ekonomi Palembang
Penurunan inflasi tahunan menjadi 2,40 persen dan pertumbuhan perjalanan wisatawan nusantara sebesar 3,56 persen memberikan gambaran mengenai dua perkembangan ekonomi Palembang yang berlangsung bersamaan. Namun, tantangan pengendalian harga pangan, perubahan biaya energi, dan penurunan okupansi hotel tetap memerlukan perhatian.
Ke depan, efektivitas kebijakan akan sangat bergantung pada ketepatan data, konsistensi pelaksanaan pasar murah, kelancaran distribusi, serta kemampuan pemerintah membaca perubahan aktivitas ekonomi. Bagi masyarakat, stabilitas harga kebutuhan pokok dan terjaganya daya beli menjadi hasil nyata yang perlu terus diupayakan.
Sementara bagi sektor pariwisata, peningkatan perjalanan wisatawan perlu didukung strategi yang mampu mendorong lama tinggal, belanja lokal, dan pemerataan manfaat ekonomi. Dengan penguatan koordinasi bersama BPS, TPID, pelaku usaha, dan masyarakat, Pemkot Palembang menargetkan stabilitas ekonomi serta pertumbuhan pariwisata yang lebih berkelanjutan. (Poerba)

















