Beranda Muara Enim Komunikasi Publik Digital Jadi Sorotan, Plt Bupati Muara Enim Raih Penghargaan Ketik.com

Komunikasi Publik Digital Jadi Sorotan, Plt Bupati Muara Enim Raih Penghargaan Ketik.com

5
0
Plt Bupati Muara Enim Ir. Hj. Sumarni, M.Si., menerima penghargaan Inovator Komunikasi Publik Inspiratif 2026 dari Ketik.com dalam 9.9 Awarding di Surabaya, Rabu (9/9/2026). (Foto: Eko/cimutnews.co.id)

MUARA ENIM, cimutnews.co.idKomunikasi publik digital Pemerintah Kabupaten Muara Enim mendapat apresiasi di tingkat nasional setelah Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Muara Enim, Ir. Hj. Sumarni, M.Si., menerima penghargaan sebagai Inovator Komunikasi Publik Inspiratif 2026 dari Ketik.com.

Penghargaan tersebut diserahkan Founder sekaligus CEO Ketik.com, Kiagus Firdaus, dalam 9.9 Awarding yang menjadi bagian dari peringatan HUT ke-4 Ketik.com di Mercure Surabaya Grand Mirama Hotel, Jawa Timur, Rabu (9/9/2026). Acara tersebut turut dihadiri Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan Ketua PWI Pusat Akhmad Munir.

Bukan Sekadar Publikasi Kegiatan Pemerintah

Hasil penelusuran CimutNews menunjukkan, penghargaan tersebut tidak semata diberikan karena aktivitas publikasi pemerintahan. Ketik.com menilai pola komunikasi yang dibangun Sumarni bersama jajaran Pemkab Muara Enim berupaya menjadikan kanal digital sebagai ruang penyampaian informasi sekaligus interaksi dengan masyarakat.

Dalam pemberitaan Ketik.com, Sumarni menyebut keterbukaan terhadap kritik, saran, dan pendapat masyarakat menjadi bagian dari pola komunikasi yang dijalankan pemerintah daerah. Masukan tersebut kemudian menjadi bahan untuk memperbaiki komunikasi dan menyampaikan perkembangan program pemerintah kepada publik.

Direktur Utama Ketik.com menilai komunikasi publik Muara Enim memiliki pendekatan yang terbuka, informatif, dan dekat dengan masyarakat. Pola tersebut dinilai tidak berhenti pada penyampaian informasi mengenai kegiatan pemerintahan, tetapi juga berupaya menciptakan komunikasi dua arah.

Pendekatan semacam itu menjadi penting karena masyarakat kini tidak hanya menunggu informasi melalui kanal konvensional. Perubahan perilaku konsumsi informasi membuat pemerintah daerah dituntut mampu menyampaikan informasi secara cepat, mudah dipahami, sekaligus membuka ruang tanggapan publik.

Komunikasi Pemerintah Masuk Era Dua Arah

Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) sebelumnya menegaskan bahwa komunikasi publik merupakan elemen penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat di tengah perubahan ekosistem digital. Pemerintah juga didorong membangun komunikasi yang mampu menyasar berbagai lapisan masyarakat melalui beragam kanal.

Baca juga  Aksi Begal Terekam CCTV, Polisi Buru Pelaku

Hasil Indeks Komunikasi Pembangunan dan Informasi Publik (KPIP) 2025 memperlihatkan indeks nasional mencapai 77,58 atau kategori baik. Angka tersebut meningkat dibandingkan 71,79 pada 2024, menunjukkan bahwa kualitas komunikasi publik menjadi bagian yang semakin diperhatikan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Dalam konteks tersebut, penghargaan terhadap Sumarni dapat dibaca sebagai pengakuan terhadap upaya pemerintah daerah menyesuaikan pola komunikasi dengan perubahan perilaku masyarakat.

Tantangan Berikutnya Bukan Sekadar Aktif di Media Sosial

Kepala Diskominfo-SP Kabupaten Muara Enim Vivi Mariani, S.Si., M.Biomed., Apt., turut mendampingi Sumarni dalam agenda penghargaan tersebut. Hadir pula Kepala Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik Zeno, S.Sos., M.I.Kom., dan Kepala Bidang E-Government Ir. Hengky Kurniawan, S.Kom., M.Si.

Menurut Sumarni, penghargaan itu menjadi motivasi bagi dirinya dan jajaran untuk meningkatkan kualitas pengelolaan komunikasi publik. Pemerintah, kata dia, berkewajiban menyediakan informasi yang benar, jelas, mudah diakses, sekaligus membuka ruang partisipasi masyarakat dalam komunikasi digital.

Pernyataan tersebut memiliki relevansi dengan arah transformasi pemerintahan digital secara nasional. Kementerian PANRB menjelaskan bahwa transformasi digital pemerintah tidak cukup hanya mengandalkan keberadaan sistem elektronik, tetapi harus semakin berorientasi pada kebutuhan dan pengalaman pengguna layanan.

Dengan demikian, ukuran keberhasilan komunikasi publik pemerintah daerah ke depan bukan hanya seberapa banyak konten yang diproduksi. Yang lebih menentukan adalah apakah informasi tersebut benar-benar dipahami masyarakat, menjawab kebutuhan publik, serta menghasilkan respons pemerintah terhadap persoalan yang disampaikan warga.

Dari Informasi ke Kepercayaan Publik

Pemerintah pusat sendiri telah menempatkan komunikasi publik sebagai bagian penting dalam membangun pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas. Komdigi juga menekankan bahwa media sosial kini menjadi salah satu ruang penting dalam pembentukan opini publik sehingga pengelola komunikasi pemerintah harus mampu melakukan verifikasi, klarifikasi, dan respons secara cepat

Baca juga  Peringati Bulan K3 Nasional 2026, PTBA Gelar Kompetisi Safety Driving untuk Perkuat Budaya Keselamatan Tambang

Hal tersebut menunjukkan bahwa komunikasi publik pemerintah telah bergeser dari model satu arah menuju pola yang lebih partisipatif. Informasi bukan lagi sekadar produk akhir yang disebarkan kepada masyarakat, tetapi menjadi pintu masuk bagi dialog antara pemerintah dan warga.

Bagi Muara Enim, tantangannya adalah memastikan pola tersebut dapat berlangsung konsisten di seluruh perangkat daerah. Penggunaan media sosial perlu diikuti standar informasi yang akurat, koordinasi antarlembaga, respons terhadap keluhan, serta kemampuan mengelola isu ketika terjadi persoalan di lapangan.

Micro Insight: Penghargaan Ini Menguji Konsistensi, Bukan Sekadar Popularitas

Nilai penting penghargaan tersebut justru terletak pada tantangan setelah penghargaan diterima. Pengakuan sebagai inovator komunikasi publik akan memiliki dampak lebih besar apabila pola komunikasi terbuka dapat diterapkan secara konsisten dalam pelayanan sehari-hari.

Kementerian PANRB mencatat arah kebijakan nasional sedang bergerak dari SPBE menuju Pemerintah Digital dengan penekanan pada dampak dan kepuasan pengguna. Artinya, komunikasi digital pemerintah pada akhirnya harus terhubung dengan kualitas pelayanan yang dirasakan masyarakat.

Karena itu, penghargaan Ketik.com dapat menjadi momentum bagi Pemkab Muara Enim untuk memperkuat ekosistem komunikasi publik, bukan hanya mempertahankan eksistensi di media sosial. Tantangan berikutnya adalah memastikan setiap informasi pemerintah memiliki manfaat nyata dan setiap kanal digital benar-benar dapat menjadi jembatan antara kebijakan dengan kebutuhan warga.

Ruang Perbaikan Masih Terbuka

Penghargaan ini juga tidak berarti seluruh persoalan komunikasi publik telah selesai. Transformasi digital pemerintah merupakan proses berkelanjutan yang membutuhkan integrasi sistem, kapasitas sumber daya manusia, konsistensi informasi, serta mekanisme evaluasi.

Kementerian PANRB menegaskan transformasi pemerintahan digital diarahkan pada pelayanan yang terpadu dan berorientasi kepada masyarakat. Sementara Komdigi mendorong komunikasi publik yang kredibel, bermakna, dan mampu membangun partisipasi warga

Baca juga  Diskominfo Muara Enim ikuti Webinar KORPRI menyapa ASN

Dengan kerangka tersebut, capaian Sumarni bersama Pemkab Muara Enim dapat menjadi titik awal untuk memperluas praktik komunikasi publik yang lebih responsif. Ukuran akhirnya tetap berada pada masyarakat: apakah informasi pemerintah semakin mudah diperoleh, apakah aspirasi lebih cepat ditanggapi, dan apakah komunikasi digital benar-benar memperkuat kualitas pelayanan publik.

Bagi Muara Enim, penghargaan Inovator Komunikasi Publik Inspiratif 2026 bukan sekadar simbol apresiasi. Ia menjadi dorongan agar komunikasi pemerintahan terus bergerak dari sekadar menyampaikan kegiatan menuju komunikasi yang membuka dialog, membangun kepercayaan, dan mendukung pelayanan publik yang lebih transparan.

Hasil penelusuran CimutNews: sumber resmi Pemkab Muara Enim dan pemberitaan Ketik.com sama-sama mengonfirmasi penghargaan serta agenda 9.9 Awarding pada 9 September 2026. Konteks kebijakan nasional menunjukkan bahwa komunikasi publik dan transformasi digital pemerintah memang tengah diarahkan semakin partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here