OKU Timur, cimutnews.co.id – Dewan Pimpinan Wilayah Pergerakan Gerakan Kebangsaan (DPW PGK) Sumatera Selatan memulai agenda konsolidasi organisasi tahun 2026 dengan mengukuhkan kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PGK Kabupaten OKU Timur masa juang 2025–2028. Kegiatan pengukuhan berlangsung di Hotel Selena, Minggu (8/2/2026), sebagai langkah awal penguatan struktur organisasi PGK di tingkat kabupaten/kota se-Sumatera Selatan.
Kepengurusan DPD PGK OKU Timur dipimpin Hendriyanto, S.Pd, M.Sos sebagai ketua, didampingi Sekretaris Rizki Ramdhani, S.Pd dan Bendahara Lilis Marlina, S.Pd. Sementara posisi Ketua Dewan Penasehat diemban H. Beni Davidson, S.IP, MM yang juga menjabat Wakil Ketua DPRD OKU Timur.
Secara nasional, konsolidasi organisasi kemasyarakatan dan kepemudaan menjadi bagian penting dalam memperkuat partisipasi publik terhadap pembangunan daerah. Pemerintah mendorong peran aktif organisasi masyarakat sebagai mitra strategis dalam bidang pendidikan, pemberdayaan masyarakat, serta penguatan nilai-nilai kebangsaan. Dalam konteks tersebut, keberadaan PGK di daerah diharapkan mampu menghadirkan program nyata yang selaras dengan kebutuhan masyarakat.
Di Kabupaten OKU Timur, yang dikenal memiliki potensi besar di sektor pertanian serta karakter sosial masyarakat yang kuat, penguatan organisasi berbasis gerakan kebangsaan dinilai relevan untuk mendukung pembangunan partisipatif. Struktur wilayah yang mencakup 20 kecamatan, 7 kelurahan, dan 305 desa menjadi ruang kerja luas bagi kepengurusan baru dalam menjalankan program sosial dan pemberdayaan.
Ketua DPW PGK Sumatera Selatan, Firdaus Hasbullah, SH, MH, dalam sambutannya menegaskan bahwa OKU Timur merupakan daerah yang memiliki sejarah panjang perjuangan. Menurutnya, semangat tersebut tercermin dalam komposisi kepengurusan PGK yang baru dikukuhkan.
“Ada semangat kepahlawanan. Muncul aura teguh perjuangan. Ada harapan besar bisa mengibarkan panji-panji gerakan kebangsaan di 20 kecamatan, 7 kelurahan, dan 305 desa di OKU Timur,” ujar Firdaus.
Ia juga menegaskan komitmennya untuk terus melakukan konsolidasi organisasi di seluruh kabupaten dan kota di Sumatera Selatan selama masa kepemimpinannya hingga tahun 2028. Langkah ini dipandang sebagai strategi memperkuat jaringan gerakan kebangsaan sekaligus memastikan keberlanjutan program sosial di tingkat daerah.
Dalam kesempatan tersebut, Firdaus menyampaikan tiga pesan utama bagi kepengurusan DPD PGK OKU Timur. Pertama, pentingnya membangun kolaborasi dengan pemerintah daerah serta seluruh pemangku kepentingan agar keberadaan organisasi memberi dampak nyata bagi masyarakat.
“Saya ingatkan, kolaborasi bukan berarti tidak kritis. Kolaborasi sesungguhnya adalah kritis saat ada kebijakan yang salah, dan wajib mendukung kebijakan pemerintah daerah yang berpihak kepada masyarakat,” tegasnya.
Pesan kedua menekankan agar kepengurusan PGK dekat dengan persoalan riil masyarakat. Dengan potensi pertanian yang besar di OKU Timur, ia mendorong lahirnya program konkret yang mampu bersinergi dengan pemerintah daerah dan memberikan solusi berkelanjutan.
“Saya kira jika DPD PGK OKU Timur memiliki program di bidang pertanian, maka akan sangat mulia dikolaborasikan dengan pemerintah sehingga menjadi program nyata yang selalu memberikan solusi,” katanya.
Pesan ketiga menegaskan bahwa PGK tidak boleh sekadar menjadi pengamat pembangunan, tetapi harus hadir sebagai bagian dari pelaku perubahan sosial di daerah.
“Sudah saatnya DPD PGK OKU Timur bersinergi dengan pemerintah daerah, membangun kolaborasi dengan berbagai pihak, dan memberikan kontribusi nyata dalam mendukung program pembangunan daerah, khususnya di bidang pendidikan, kepemudaan, dan pemberdayaan masyarakat,” pungkasnya.
Pengukuhan kepengurusan ini sekaligus menjadi momentum awal bagi PGK OKU Timur untuk merumuskan agenda kerja strategis yang terukur dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Transparansi program, akuntabilitas organisasi, serta keterlibatan publik dinilai menjadi kunci keberhasilan gerakan sosial di tingkat daerah.
Di sisi lain, sinergi antara organisasi masyarakat, pemerintah daerah, dan unsur legislatif tetap harus berjalan dalam koridor etika, profesionalisme, serta kepentingan publik. Prinsip keberimbangan dan keterbukaan informasi menjadi fondasi penting agar setiap program pembangunan dapat diawasi sekaligus didukung secara proporsional oleh masyarakat.
Ke depan, konsolidasi PGK di Sumatera Selatan diharapkan tidak hanya memperkuat struktur organisasi, tetapi juga melahirkan gerakan nyata yang berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat. Dengan pendekatan kolaboratif dan tetap kritis konstruktif, organisasi masyarakat berpotensi menjadi mitra strategis pembangunan daerah.
Sebagai media daerah yang menjunjung akurasi dan keberimbangan, cimutnews.co.id memandang pengukuhan ini sebagai bagian dari dinamika positif partisipasi publik dalam pembangunan. Namun ruang evaluasi, kritik, dan pengawasan tetap diperlukan agar setiap gerakan organisasi benar-benar selaras dengan kepentingan masyarakat luas serta prinsip tata kelola yang baik. (Agus)
Berita Terkait :
Refleksi Akhir Tahun 2025: PGK Sumsel Mantapkan Konsolidasi dan Peran Kebangsaan
Herman Deru Tekankan Keikhlasan Guru sebagai Fondasi Pendidikan Berkualitas pada HUT ke-80 PGRI di OKU Timur
Gubernur Herman Deru Tegaskan Kunjungan Kerja Bukan Seremonial, Dorong Pembangunan Tepat Sasaran di OKU Timur
Satres Narkoba Polres OKU Timur Ungkap 87 Kasus Narkotika Sepanjang 2025, Barang Bukti Meningkat Signifikan
