
OKU TIMUR, cimutnews.co.id — Program percepatan tanam terus didorong pemerintah sebagai solusi menjaga ketahanan pangan.
Namun di lapangan, tidak semua petani merasakan dampak langsung dari kebijakan tersebut.
Lalu, apakah program ini benar-benar menjawab kebutuhan petani?
Pemerintah pusat melalui Wakil Menteri Pertanian RI, Sudaryono, melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten OKU Timur, Kamis (23/4/2026).
Kunjungan ini didampingi Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru, dengan agenda utama memperkuat sektor pertanian.
Rangkaian kegiatan dimulai dari peninjauan irigasi di Bendungan Komering (BK) 9 di Desa Sukosari, hingga pelaksanaan Gerakan Percepatan Tanam di Desa Sido Makmur seluas sekitar 4 hektare.
Dalam kegiatan tersebut, pemerintah juga memperkenalkan penggunaan alat modern berupa transplanter riding untuk meningkatkan efisiensi tanam.
Pemerintah menyebut langkah ini sebagai strategi menghadapi ancaman perubahan iklim, termasuk fenomena El Nino.
Percepatan tanam diharapkan mampu menjaga stabilitas produksi pangan, khususnya padi.
Selain itu, penguatan organisasi petani dan dukungan infrastruktur disebut menjadi bagian penting dalam meningkatkan ketahanan pangan nasional.
Kunjungan ini juga diakhiri dengan peninjauan fasilitas Bulog guna memastikan ketersediaan cadangan pangan tetap aman.
Namun fakta di lapangan menunjukkan, tantangan petani tidak hanya soal percepatan tanam.
Berdasarkan temuan di lapangan, sejumlah petani masih menghadapi kendala seperti distribusi air irigasi yang belum merata dan keterbatasan akses terhadap alat modern.
Di sisi lain, kondisi berbeda dirasakan oleh petani yang berada dekat dengan titik program, sementara petani di wilayah lain diduga belum mendapatkan fasilitas serupa.
Hal ini menimbulkan pertanyaan, apakah program percepatan tanam sudah menjangkau seluruh petani atau masih terfokus pada lokasi tertentu saja?
Sejumlah warga mengaku program tersebut membantu, namun belum menyentuh semua kalangan petani.
“Kalau ada alat seperti itu memang lebih cepat, tapi tidak semua kelompok bisa pakai,” ujar seorang petani di sekitar lokasi kegiatan.
Petani lain menyebut irigasi masih menjadi persoalan utama.
“Air kadang tidak lancar, jadi walaupun dipercepat, tetap ada kendala,” ungkapnya.
Program percepatan tanam menjadi langkah penting dalam menjaga produksi pangan di tengah ancaman iklim.
Namun efektivitasnya sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur dan pemerataan akses teknologi.
Jika hanya berfokus pada demonstrasi di titik tertentu, maka dampak luasnya berpotensi tidak maksimal.
Selain itu, permasalahan klasik seperti irigasi dan distribusi alat diduga masih menjadi hambatan utama di tingkat petani.
Hingga kini, belum semua petani merasakan manfaat nyata dari program tersebut secara merata.
Upaya pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan terus berjalan.
Namun realita di lapangan menunjukkan masih ada pekerjaan rumah yang belum tuntas.
Apakah percepatan tanam ini akan benar-benar meningkatkan kesejahteraan petani, atau hanya menjadi program yang terasa di sebagian wilayah saja? (Timred/CN)

















