PANGKALAN BALAI, CimutNews.co.id – Pemerintah Kabupaten Banyuasin memperkuat koordinasi untuk mempercepat penyelesaian Sensus Ekonomi 2026 (SE2026), menyusul progres pendataan di lapangan yang telah mencapai 78 persen hingga 31 Juli 2026.
Percepatan itu dibahas dalam Rapat Koordinasi Percepatan Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Guest House Rumah Bupati Banyuasin, Senin (3/8/2026). Rapat dipimpin Sekretaris Daerah Banyuasin Ir. Erwin Ibrahim, S.T., M.M., M.B.A., IPU., ASEAN Eng., dan diikuti organisasi perangkat daerah terkait serta 21 camat.
Pemkab Banyuasin meminta jajaran kecamatan hingga pemerintahan desa dan kelurahan kembali mengintensifkan sosialisasi serta membantu memastikan proses pendataan di wilayah masing-masing berjalan tanpa hambatan.
Sekda Erwin mengatakan pemerintah daerah memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan SE2026 yang diselenggarakan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Banyuasin. Menurut dia, keterlibatan aparat pemerintahan paling dekat dengan masyarakat dibutuhkan untuk memperkuat pemahaman mengenai tujuan pendataan.
“Peran aktif aparat desa, kelurahan sangat dibutuhkan untuk memberikan pemahaman kepada warga bahwa pendataan ini aman dan sangat vital bagi masa depan pembangunan daerah. Dengan sinergi seluruh pihak, diharapkan seluruh proses pendataan di lapangan dapat selesai secara clear pada minggu kedua,” ujar Erwin.
Progres 78 Persen, Pemkab Banyuasin Dorong Percepatan
Kepala BPS Banyuasin Trio Wira Dharma menyampaikan, berdasarkan perkembangan pendataan di lapangan, capaian SE2026 telah mencapai 78 persen per 31 Juli 2026.
Angka tersebut menjadi indikator adanya percepatan setelah progres sebelumnya dinilai masih relatif rendah. Koordinasi antara BPS, pemerintah daerah dan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) disebut menjadi salah satu faktor pendukung peningkatan capaian tersebut.
Posisi 78 persen juga perlu dibaca dalam konteks jadwal nasional. BPS sebelumnya melakukan penyesuaian jadwal SE2026, dengan rangkaian kegiatan berlangsung hingga 31 Agustus 2026. Pendataan lapangan secara door to door sendiri dimulai pada 15 Juni 2026.
Dengan demikian, rapat koordinasi di Banyuasin bukan sekadar mengejar angka penyelesaian, tetapi juga menjadi bagian dari upaya memastikan unit usaha yang belum terjangkau dapat ditemukan dan didata sebelum tahapan lapangan berakhir.
SE2026 Memetakan Aktivitas Ekonomi Secara Menyeluruh
Ada satu hal penting yang membedakan SE2026 dari sensus penduduk: sasaran utama sensus ekonomi adalah aktivitas usaha.
BPS menjelaskan SE2026 mencakup seluruh pelaku usaha dari berbagai skala dan sektor, mulai dari usaha mikro dan kecil hingga usaha menengah dan besar. Cakupan tersebut juga mengikuti perkembangan bentuk usaha baru, termasuk aktivitas berbasis digital.
Karena itu, data yang dikumpulkan tidak hanya dibutuhkan untuk mengetahui jumlah usaha. Pendataan juga diarahkan untuk memperoleh gambaran mengenai struktur dan karakteristik kegiatan ekonomi yang berlangsung di setiap wilayah.
Bagi daerah seperti Banyuasin, pemetaan tersebut memiliki arti strategis karena struktur ekonominya cukup kuat pada sektor berbasis sumber daya alam dan aktivitas perdagangan.
BPS mencatat perekonomian Banyuasin pada 2024 tumbuh 5,14 persen. PDRB atas dasar harga berlaku mencapai Rp39,63 triliun, sementara sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan memberikan kontribusi terbesar, yakni 31,25 persen terhadap total PDRB. Pada tahun yang sama, sektor Perdagangan Besar dan Eceran serta Reparasi Mobil dan Sepeda Motor menjadi lapangan usaha dengan pertumbuhan tertinggi, mencapai 10,89 persen.
Data tersebut menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi Banyuasin tidak hanya bertumpu pada sektor produksi primer, tetapi juga memiliki dinamika pada perdagangan dan sektor jasa.
Mengapa Data SE2026 Penting bagi Banyuasin?
Erwin menekankan bahwa sensus ekonomi tidak boleh dipandang sebatas kegiatan pencatatan angka.
Menurut dia, data ekonomi yang akurat diperlukan pemerintah untuk memperkuat proses verifikasi dan validasi berbagai program pembangunan, termasuk dalam mengidentifikasi sasaran program bantuan dan pembinaan ekonomi.
“Dengan data yang valid, pemerintah dapat mengecek kembali kriteria penerima bantuan sehingga tidak ada warga berhak yang terlewatkan dan bantuan tidak salah sasaran,” katanya.
Namun, secara statistik, fungsi SE2026 lebih luas daripada sekadar menentukan penerima bantuan. BPS menyebut hasil sensus diperlukan untuk memperoleh gambaran terkini mengenai struktur ekonomi dan menjadi salah satu dasar penyusunan kebijakan ekonomi nasional maupun daerah.
Data tersebut juga dapat membantu pemerintah membaca perubahan pola usaha, perkembangan sektor ekonomi baru, serta pergeseran aktivitas ekonomi yang mungkin belum sepenuhnya tercermin dalam data administratif.
Data Ekonomi Menjadi Fondasi Perencanaan
Kebutuhan terhadap data yang semakin rinci menjadi semakin penting ketika pemerintah daerah menyusun program pembangunan berbasis kondisi riil.
Banyuasin sendiri telah memiliki basis statistik makro yang menunjukkan perkembangan ekonomi positif. Pada 2023, pertumbuhan ekonomi daerah tercatat 5,06 persen, kemudian meningkat menjadi 5,14 persen pada 2024
Di tingkat provinsi, ekonomi Sumatera Selatan tumbuh 5,03 persen pada 2024. Artinya, pertumbuhan Banyuasin pada tahun tersebut sedikit lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan
Perbandingan itu memberi konteks bahwa Banyuasin berada dalam lingkungan ekonomi regional yang juga tumbuh positif. Tantangannya kemudian bukan hanya mempertahankan pertumbuhan, tetapi memastikan aktivitas ekonomi yang berkembang dapat dipetakan secara akurat hingga tingkat unit usaha.
Tantangan Setelah Progres Mencapai 78 Persen
Mengejar sisa 22 persen pendataan menjadi pekerjaan penting karena bagian yang belum tercatat berpotensi berasal dari wilayah atau karakteristik usaha yang lebih sulit dijangkau.
Usaha mikro, usaha rumahan, kegiatan ekonomi informal, maupun usaha yang tidak memiliki lokasi permanen dapat membutuhkan pendekatan berbeda dibandingkan perusahaan dengan alamat dan administrasi yang jelas.
Karena itu, koordinasi camat, kepala desa dan lurah menjadi strategis. Pemerintah di tingkat lokal memiliki pengetahuan mengenai kondisi wilayah dan dapat membantu petugas menemukan aktivitas ekonomi yang belum teridentifikasi.
Di sisi lain, kualitas data tidak hanya ditentukan oleh jumlah unit yang berhasil didata. Kelengkapan dan kebenaran jawaban responden juga menentukan kualitas hasil akhir. BPS menegaskan data yang dipublikasikan nantinya berupa data agregat sehingga informasi individual responden tidak ditampilkan.
BPS juga memperkuat aspek keamanan SE2026 melalui kerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Perum Peruri dan PT Telkom Indonesia untuk mendukung keamanan siber, infrastruktur digital serta perlindungan data. (Noto)
Berita Terkait :
Noto United Tak Terkalahkan, Juara Grup B Merbu Super Cup 2025
Program Pekarangan Pangan Bergizi di Banyuasin Dorong Swasembada dan Ketahanan Ekonomi Warga
Program Pangan Polisi Digencarkan, Namun Dampaknya Masih Dipertanyakan
Jabatan PLT Diserahkan, Mampukah Pelayanan Publik di Banyuasin Makin Cepat?
