KOTA PALEMBANG, cimutnews.co.id — Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang kembali mengandalkan kolaborasi dengan dunia usaha untuk mempercepat pembangunan kota. Berbagai program penataan ruang publik hingga pengelolaan lingkungan kini ditawarkan kepada perusahaan melalui Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) atau Corporate Social Responsibility (CSR).
Namun, di balik optimisme tersebut, muncul satu pertanyaan yang masih menggantung. Seberapa cepat berbagai rencana itu benar-benar diwujudkan dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat?
Pertanyaan itu mencuat mengingat sebagian besar program yang ditawarkan masih berada pada tahap usulan, sementara realisasi dukungan perusahaan masih menunggu proses pembahasan internal masing-masing.
Harapan itu mengemuka dalam rapat Forum TJSL Kota Palembang yang dipimpin Asisten II Setda Kota Palembang, Isnaini Madani, di Ruang Rapat Musi Bapperida Kota Palembang, Kamis (23/7/2026).
Dalam forum tersebut, Pemkot mempresentasikan sejumlah kebutuhan pembangunan yang diharapkan dapat didukung perusahaan swasta, BUMD maupun BUMN melalui program CSR.
“Ada beberapa usulan yang kami sampaikan dan Alhamdulillah mendapatkan respons positif dari perusahaan yang hadir,” ujar Isnaini.
Sedikitnya terdapat tujuh program prioritas yang ditawarkan.
Program tersebut meliputi pembangunan panggung kreatif dan Skate Park Arena, penataan kawasan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Demang Raya, pembangunan lokasi Bandara View, penataan halte, Jembatan Penyeberangan Orang (JPO), pedestrian, hingga penyediaan fasilitas pendukung kawasan publik.
Selain itu, Pemkot juga mengusulkan penyediaan 2.040 unit kotak sampah yang akan didistribusikan ke seluruh kelurahan di Kota Palembang.
Tidak hanya itu, bantuan tenda payung bagi pedagang di kawasan Kambang Iwak juga masuk dalam daftar usulan yang diharapkan mendapat dukungan perusahaan.
Menurut Isnaini, langkah tersebut merupakan bagian dari strategi pemerintah agar pembangunan kota tidak sepenuhnya bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Kita memang harus kreatif. Membangun kota tidak semata-mata harus menggunakan anggaran pemerintah saja. Kita juga berharap dukungan dari perusahaan melalui program CSR yang memang telah diatur dalam ketentuan perundang-undangan,” katanya.
Meski demikian, Pemkot belum menetapkan target waktu realisasi berbagai program tersebut.
Isnaini menjelaskan, sebagian peserta forum bukan merupakan pengambil keputusan di perusahaan sehingga seluruh usulan masih harus dibawa ke tingkat manajemen maupun kantor pusat masing-masing.
“Kita tidak memberikan batas waktu karena mereka tetap harus melaporkan terlebih dahulu kepada pimpinan atau kantor pusat,” jelasnya.
Harapan Besar, Realisasi Masih Menunggu
Namun fakta di lapangan menunjukkan, berbagai kebutuhan penataan kota memang masih menjadi pekerjaan rumah yang cukup besar.
Di sejumlah ruas jalan, kondisi halte yang kurang terawat, pedestrian yang belum merata, fasilitas penyeberangan yang belum optimal, hingga persoalan kebersihan masih kerap menjadi sorotan masyarakat.
Kondisi tersebut menjadi alasan mengapa dukungan sektor swasta dinilai penting untuk mempercepat pembangunan tanpa sepenuhnya membebani keuangan daerah.
Di sisi lain, realisasi program CSR sering kali membutuhkan waktu yang tidak singkat karena harus melalui proses administrasi, penyusunan anggaran perusahaan hingga persetujuan manajemen.
Hal ini menimbulkan pertanyaan, apakah seluruh usulan tersebut dapat segera terealisasi atau justru memerlukan waktu lebih panjang dibanding harapan masyarakat.
Masyarakat Menanti Dampak Nyata
Sejumlah warga yang ditemui di beberapa kawasan publik Palembang mengaku berharap program penataan benar-benar menyentuh kebutuhan sehari-hari.
Menurut mereka, keberadaan ruang terbuka yang nyaman, kawasan PKL yang tertata, fasilitas pejalan kaki yang aman, hingga kebersihan lingkungan merupakan kebutuhan yang langsung dirasakan masyarakat.
Sebagian warga juga menilai program CSR akan lebih berdampak apabila diarahkan pada fasilitas publik yang dapat dimanfaatkan dalam jangka panjang dibanding hanya kegiatan yang bersifat seremonial.
Kolaborasi Menjadi Kunci
Pengamat tata kelola pembangunan selama ini menilai keterlibatan dunia usaha melalui CSR memang dapat menjadi alternatif pembiayaan pembangunan daerah.
Namun efektivitasnya sangat bergantung pada sinkronisasi antara kebutuhan pemerintah, komitmen perusahaan, serta mekanisme pengawasan agar bantuan benar-benar tepat sasaran.
Berdasarkan temuan di lapangan, sejumlah proyek berbasis kolaborasi pemerintah dan perusahaan di berbagai daerah menunjukkan hasil positif ketika memiliki perencanaan yang jelas serta target penyelesaian yang terukur.
Sebaliknya, belum adanya kepastian jadwal maupun skema pelaksanaan sering membuat masyarakat harus menunggu lebih lama untuk merasakan manfaat program tersebut.
Hingga kini, belum semua usulan pembangunan yang dipaparkan dalam Forum TJSL memiliki kepastian waktu pelaksanaan.
Masyarakat pun berharap kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha tidak berhenti pada forum perencanaan semata, tetapi benar-benar menghasilkan perubahan yang dapat dirasakan di ruang-ruang publik Kota Palembang.
Apakah dukungan CSR kali ini akan menjadi percepatan nyata bagi wajah baru Palembang, atau masih menyisakan proses panjang yang belum sepenuhnya terjawab? Waktu yang akan memberikan jawabannya. (Poerba)
Berita Terkait :
Mobil Dicuri Saat Pemilik Tidur, Pencuri Beraksi Subuh di Palembang
Komitmen Antisipasi Karhutla 2026 Ditegaskan Cik Ujang dalam Rakor Nasional Jakarta
Bedah Rumah Polda Sumsel Sentuh 37 Warga, Dorong Kesejahteraan Jelang Hari Bhayangkara 2026
Sensus Ekonomi 2026 Sumsel Didukung Polda, Kolaborasi Data Dorong Kebijakan Ekonomi Akurat
