
PALEMBANG, cimutnews.co.id — Komitmen Pemerintah Kota Palembang untuk menghadirkan layanan kesehatan yang lebih inklusif kembali diperlihatkan melalui program Palembang Sehat. Kali ini, perhatian diarahkan kepada kelompok masyarakat yang selama ini kerap menghadapi stigma, yakni penyandang gangguan kesehatan jiwa (ODGJ).
Melalui Tim Penggerak PKK Kota Palembang, pemerintah mulai memperluas pendampingan terhadap pasien ODGJ berat. Langkah ini dinilai menjadi sinyal bahwa isu kesehatan jiwa mulai mendapat ruang lebih besar dalam kebijakan pelayanan publik.
Namun, di balik berbagai upaya tersebut, muncul pertanyaan yang masih relevan. Apakah layanan pendampingan ini telah mampu menjangkau seluruh pasien yang membutuhkan, terutama mereka yang berada jauh dari akses layanan kesehatan?
Program tersebut terlihat dalam kegiatan Pembinaan Pasien Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat Tahun 2026 yang dilaksanakan Senin (22/6/2026). Ketua TP PKK Kota Palembang, Dewi Sastrani Ratu Dewa, bersama Aksi Plus (Inovasi KITA+), mengunjungi Ericson, seorang pensiunan anggota TNI yang tinggal di Jalan Inspektur Marzuki, Kecamatan Ilir Barat I.
Kunjungan tersebut bukan yang pertama. Sebelumnya, tim juga telah melakukan pendampingan kepada pasien lain bernama Budi sebagai bagian dari pembinaan berkelanjutan terhadap penyandang gangguan kesehatan jiwa.
Menurut Dewi Sastrani, kondisi psikologis yang dialami Ericson membuatnya harus menjalani pensiun dini dari dunia militer. Karena itu, menurutnya, pasien tidak hanya membutuhkan pengobatan, tetapi juga dukungan sosial dan pendampingan yang konsisten.
Dalam kegiatan tersebut, TP PKK menggandeng Dinas Kesehatan Kota Palembang dan Rumah Sakit Khusus Ernaldi Bahar untuk melakukan pemeriksaan kesehatan sekaligus menyusun langkah penanganan lanjutan. Bantuan berupa sembako dan obat-obatan juga diberikan kepada pasien dan keluarganya.
“Melalui kolaborasi dengan Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Ernaldi Bahar, kondisi kesehatan pasien telah diperiksa. Selanjutnya akan dilakukan pengobatan dan pendampingan secara berkelanjutan sesuai kebutuhan pasien,” ujar Dewi.
Program ini merupakan bagian dari visi Palembang Sehat yang diusung Wali Kota Palembang Ratu Dewa bersama Wakil Wali Kota Prima Salam, dengan pendekatan pelayanan kesehatan yang tidak membedakan latar belakang maupun kondisi masyarakat.
Namun fakta di lapangan menunjukkan, persoalan kesehatan jiwa tidak berhenti pada proses pengobatan semata. Masih banyak keluarga yang menghadapi beban ekonomi, keterbatasan informasi, hingga stigma sosial yang membuat pasien terlambat mendapatkan penanganan.
Di sejumlah daerah, keluarga pasien masih memilih merawat anggota keluarganya secara mandiri karena berbagai alasan, mulai dari keterbatasan biaya transportasi menuju fasilitas kesehatan hingga rasa khawatir terhadap penilaian lingkungan sekitar. Kondisi seperti ini menjadi tantangan tersendiri dalam mewujudkan pelayanan kesehatan jiwa yang benar-benar merata.
Di sisi lain, kondisi berbeda dirasakan sebagian keluarga pasien yang telah memperoleh pendampingan. Mereka mengaku kehadiran petugas kesehatan dan relawan memberikan semangat baru karena pasien tidak lagi merasa ditinggalkan, sementara keluarga memperoleh arahan mengenai proses pengobatan yang harus dijalani.
Meski demikian, sejumlah pemerhati kesehatan jiwa menilai keberhasilan program seperti ini akan sangat bergantung pada kesinambungan pendampingan. Penanganan ODGJ tidak cukup dilakukan melalui kunjungan sesaat, tetapi membutuhkan terapi, kontrol kesehatan, dukungan keluarga, hingga penerimaan lingkungan dalam jangka panjang.
Dewi Sastrani menegaskan pembinaan terhadap pasien ODGJ akan terus diperluas ke seluruh kecamatan di Kota Palembang secara bertahap agar semakin banyak warga yang memperoleh pelayanan.
Menurutnya, upaya tersebut merupakan bagian dari komitmen membangun kepedulian sosial sekaligus memastikan setiap warga memiliki hak yang sama untuk memperoleh layanan kesehatan yang layak.
Hingga kini, belum semua penyandang gangguan kesehatan jiwa dapat teridentifikasi maupun memperoleh pendampingan secara optimal. Hal ini menimbulkan pertanyaan, sejauh mana perluasan program Palembang Sehat nantinya mampu menjangkau seluruh pasien, termasuk mereka yang selama ini masih berada di balik stigma dan keterbatasan akses layanan kesehatan. (Poerba)

















