BANDUNG, cimutnews.co.id — Pusat Kebudayaan Tionghoa Indonesia di Kota Bandung resmi diresmikan. Namun, keberadaan gedung tersebut kini tidak hanya diarahkan sebagai ruang pelestarian budaya.
Pemerintah Kota Bandung justru mendorong kawasan itu berkembang menjadi destinasi wisata yang mampu membuka peluang ekonomi bagi masyarakat di sekitarnya.
Dorongan tersebut disampaikan Wali Kota Bandung Muhammad Farhan saat menghadiri peresmian Pusat Kebudayaan Tionghoa Indonesia yang digagas Yayasan Dana Sosial Priangan (YDSP), Senin, 25 Agustus 2026.
Farhan mengatakan, keberadaan pusat kebudayaan tersebut dapat menjadi bagian dari wajah keberagaman Kota Bandung sekaligus ruang pertemuan berbagai latar budaya.
“Hadirnya Pusat Kebudayaan Tionghoa di Kota Bandung ini yang merupakan karya dari YDSP. Yayasan ini menunjukkan bahwa kebhinekaan dari kebudayaan di Kota Bandung ini bisa menyatu dan melebur dengan warga sekitar,” kata Farhan.
Namun, di balik peresmian bangunan tersebut, muncul pekerjaan yang jauh lebih besar: bagaimana memastikan keberadaannya benar-benar memberikan manfaat bagi lingkungan sekitar?
Bukan Sekadar Bangunan Megah
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi secara terbuka mengingatkan agar pusat kebudayaan tersebut tidak berhenti sebagai bangunan megah yang berdiri sendiri.
Menurut Dedi, keberadaan pusat kebudayaan harus memiliki hubungan langsung dengan aktivitas masyarakat dan perekonomian di kawasan sekitarnya.
“Gedung ini tidak boleh menjadi mercusuar yang semakin menjauhkan disparitas dengan lingkungan,” ujar Dedi.
Pernyataan tersebut menjadi penting karena keberhasilan sebuah destinasi wisata tidak hanya ditentukan oleh bangunan atau fasilitas di dalamnya.
Ada persoalan akses, aktivitas ekonomi, kenyamanan kawasan, hingga kemampuan masyarakat sekitar menangkap peluang yang muncul dari kedatangan pengunjung.
Di sisi lain, kondisi berbeda bisa muncul apabila peningkatan kunjungan wisatawan tidak diikuti kesiapan masyarakat maupun lingkungan pendukung.
Infrastruktur Jadi Pekerjaan Rumah
Pemkot Bandung menyatakan akan memastikan infrastruktur pendukung di sekitar pusat kebudayaan dapat dijaga, dirawat, dan dikembangkan.
Farhan menyebut pemanfaatan kawasan harus dilakukan secara optimal agar keberadaan pusat kebudayaan tidak hanya dinikmati pengunjung, tetapi juga memberikan manfaat kepada masyarakat.
Artinya, pusat kebudayaan tersebut membutuhkan ekosistem yang lebih luas.
Bukan hanya gedung, tetapi juga akses menuju lokasi, trotoar, penerangan, lingkungan permukiman, hingga aktivitas ekonomi warga.
Dedi bahkan mengusulkan agar kawasan menuju pusat kebudayaan memiliki identitas visual yang lebih kuat.
Salah satunya dengan menampilkan ornamen bernuansa Tionghoa di sekitar akses menuju kawasan, termasuk kawasan Gerbang Tol Pasir Koja.
Penataan lampion, trotoar, penerangan, dan lingkungan permukiman juga dinilai dapat membuat kawasan lebih menarik sekaligus memperkuat karakter destinasi.
Warga Jangan Hanya Jadi Penonton
Hal yang paling menarik dari rencana tersebut adalah dorongan agar masyarakat sekitar tidak hanya menjadi penonton dari perkembangan kawasan wisata.
Dedi mengusulkan adanya pelatihan kewirausahaan bagi warga.
Masyarakat dapat diarahkan mengembangkan kuliner, suvenir bernuansa Tionghoa, hingga kemampuan pemasaran yang berkaitan dengan aktivitas wisata.
“Caranya masyarakat sekitarnya dididik bukan minta sumbangan tapi dididik punya produktivitas,” ungkap Dedi.
Gagasan tersebut memperlihatkan bahwa ukuran keberhasilan pusat kebudayaan nantinya bukan semata jumlah pengunjung.
Pertanyaan yang lebih penting adalah berapa banyak warga sekitar yang mampu memperoleh manfaat ekonomi dari kunjungan tersebut.
Apakah warung, pelaku UMKM, pengrajin, pedagang, dan pelaku usaha lokal akan mendapatkan ruang?
Atau justru sebagian besar aktivitas ekonomi hanya berputar di dalam kawasan pusat kebudayaan?
Hal ini menimbulkan pertanyaan yang belum seluruhnya terjawab.
Budaya Sunda dan Tionghoa Bisa Jadi Daya Tarik
Dedi juga mendorong adanya pagelaran budaya secara rutin.
Konsep yang ditawarkan tidak hanya menampilkan budaya Tionghoa, tetapi juga mempertemukannya dengan kebudayaan Sunda.
“Seminggu sekali, sebulan sekali dibikin pagelaran. Biar Pemprov yang biaya pagelarannya, enggak apa-apa, yang penting orang datang. Nanti pagelaran Sunda dengan Cina. Sunda dan Tiongkok,” katanya.
Gagasan tersebut berpotensi membuat pusat kebudayaan memiliki aktivitas yang terus hidup, bukan hanya ramai ketika ada acara besar.
Jika dilakukan secara konsisten, pertunjukan budaya dapat menjadi alasan bagi wisatawan untuk datang kembali.
Pada saat yang sama, kegiatan tersebut dapat menjadi ruang interaksi masyarakat dengan latar budaya berbeda.
Dedi menyebut hubungan budaya Sunda dan Tionghoa telah berlangsung cukup panjang dan tercermin dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk kuliner, bahasa, dan tradisi masyarakat Jawa Barat.
Karena itu, pusat kebudayaan tersebut diharapkan dapat berkembang menjadi ruang pertemuan budaya sekaligus pendidikan, pariwisata, kewirausahaan, dan ekonomi masyarakat.
Rencana Besar Dimulai 2027
Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyatakan akan berkoordinasi dengan Pemerintah Kota Bandung untuk menata kawasan tersebut secara bertahap mulai 2027.
Namun fakta di lapangan menunjukkan bahwa pekerjaan yang dihadapi tidak sederhana.
Pembangunan kawasan wisata membutuhkan kesinambungan antara infrastruktur, promosi, aktivitas budaya, kesiapan pelaku usaha, dan keterlibatan masyarakat.
Hingga kini, belum semua rincian mengenai bentuk penataan kawasan, skema pelatihan masyarakat, target kunjungan wisatawan, maupun ukuran keberhasilan ekonomi warga dipaparkan secara rinci.
Hal tersebut menjadi bagian penting yang perlu dikawal ketika rencana mulai masuk tahap pelaksanaan.
Sebab, sebuah destinasi budaya pada akhirnya tidak hanya dinilai dari seberapa megah bangunannya.
Yang jauh lebih penting adalah apakah kawasan tersebut benar-benar hidup, terbuka bagi masyarakat, memperkuat keberagaman, dan menciptakan peluang ekonomi yang bisa dirasakan warga sekitar.
Dedi berharap pusat kebudayaan tersebut dapat berkontribusi terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia di Jawa Barat dan Indonesia.
“Mari kita bangun peradaban ini dengan pendekatan kebudayaan,” ujarnya.
Kini, pertanyaan besarnya adalah apakah Pusat Kebudayaan Tionghoa Indonesia benar-benar akan menjadi magnet wisata sekaligus penggerak ekonomi warga Bandung, atau justru berhenti sebagai ikon budaya tanpa dampak ekonomi yang merata?
Jawabannya akan terlihat ketika rencana penataan kawasan mulai berjalan pada 2027. (Siti)
Berita Terkait :
Shalat Idul Fitri 1445 H di Komplek Margahayu Permai Bandung Berlangsung dengan khidmat
Farhan Tegas Soal Layanan Kesehatan dan Pendidikan, Namun Fakta di Lapangan Masih Menjadi Pertanyaan
Agustus 2026, Jawa Barat Dipadati Event Wisata, Budaya, Olahraga hingga Musik
Kapolres Blitar Berikan Arahan kepada Kapolsek Jajaran dan Bhabinkamtibmas
