PAGAR ALAM, cimutnews.co.id — Pemerintah Kota Pagar Alam memperkuat koordinasi lintas sektor untuk menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Langkah ini dilakukan ketika persoalan asap tidak selalu berasal dari dalam wilayah kota, tetapi juga berpotensi terbawa dari daerah sekitar.
Rapat koordinasi gabungan penanganan karhutla digelar di Aula Wira Satya Polres Pagar Alam, Rabu (26/8/2026). Pertemuan dipimpin Kapolres Pagar Alam AKBP Adam Purbantoro dan dihadiri Wakil Wali Kota Pagar Alam Hj. Bertha bersama unsur Forkopimda, instansi vertikal serta jajaran Pemkot Pagar Alam.
Di balik agenda koordinasi tersebut, ada persoalan yang lebih luas. Ketika asap memasuki wilayah Pagar Alam, dampaknya tidak berhenti pada kualitas udara.
Aktivitas masyarakat, mobilitas, distribusi logistik hingga kegiatan ekonomi ikut berpotensi terganggu.
Bukan Sekadar Memadamkan Api
Rakor tersebut tidak hanya membahas penanganan ketika kebakaran sudah terjadi. Pemerintah bersama unsur terkait juga melakukan pemetaan wilayah prioritas serta pendataan personel, sarana dan prasarana yang dibutuhkan.
Pola ini menjadi penting karena penanganan karhutla membutuhkan respons cepat. Keterlambatan dalam mendeteksi titik kebakaran dapat membuat api maupun asap berkembang dan meluas, terutama ketika kondisi lingkungan mendukung terjadinya kebakaran.
Kapolres Pagar Alam AKBP Adam Purbantoro meminta seluruh pemangku kepentingan memperkuat koordinasi dan pengawasan di tengah masyarakat.
Ia juga mengingatkan masyarakat agar tidak membuang puntung rokok sembarangan serta tidak membuka lahan pertanian dengan cara membakar secara sengaja.
Pesan tersebut menunjukkan bahwa pencegahan masih menjadi salah satu titik penting dalam strategi penanganan karhutla.
Sebab, persoalan karhutla tidak hanya berkaitan dengan kesiapan petugas pemadam, tetapi juga perilaku masyarakat dan pengawasan terhadap aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran.
Asap Tak Mengenal Batas Administrasi
Namun fakta di lapangan menunjukkan persoalan yang dihadapi Pagar Alam memiliki karakter berbeda.
Wakil Wali Kota Pagar Alam Hj. Bertha menyebut wilayahnya pada umumnya lebih banyak menerima dampak asap dari kebakaran yang terjadi di wilayah kabupaten/kota tetangga maupun daerah lain di Sumatera Selatan.
Artinya, upaya perlindungan masyarakat Pagar Alam tidak sepenuhnya dapat bergantung pada penanganan titik api di dalam wilayah administrasi kota.
Asap dapat bergerak melintasi batas wilayah.
Di sisi lain, ketika kualitas udara menurun, masyarakat yang berada di Pagar Alam tetap menjadi pihak yang merasakan dampaknya, meskipun sumber kebakaran berada di daerah lain.
Kondisi ini membuat koordinasi antardaerah menjadi bagian yang tidak kalah penting dibandingkan kesiapan internal pemerintah kota.
Dampaknya Bisa Merembet ke Ekonomi
Persoalan kabut asap juga memiliki efek berantai.
Hj. Bertha mengatakan dampak asap dapat meluas terhadap distribusi logistik, mobilitas masyarakat hingga aktivitas perekonomian.
Hal ini menimbulkan pertanyaan: seberapa siap sistem daerah menghadapi dampak yang sumbernya justru berada di luar wilayah Pagar Alam?
Jika kondisi asap memburuk, gangguan tidak hanya dirasakan oleh warga yang membutuhkan udara bersih. Jalur distribusi barang, aktivitas pelaku usaha, perjalanan masyarakat dan berbagai kegiatan ekonomi dapat ikut terdampak.
Karena itu, mitigasi karhutla pada akhirnya bukan hanya persoalan lingkungan dan kebencanaan.
Ada aspek kesehatan masyarakat, transportasi, perdagangan hingga keberlangsungan aktivitas harian yang harus diperhitungkan.
Pemerintah Dorong Pencegahan dari Hulu
Menurut Hj. Bertha, langkah yang dilakukan Pemkot Pagar Alam menjadi bagian dari tindak lanjut atas instruksi Presiden Prabowo Subianto agar pemerintah bersama seluruh pemangku kepentingan meningkatkan pencegahan, penanganan dan mitigasi dampak karhutla.
Pendekatan tersebut menempatkan pencegahan sebagai bagian penting dari penanganan.
Pemetaan wilayah, kesiapan personel, ketersediaan peralatan serta koordinasi lintas sektor menjadi faktor yang menentukan ketika potensi kebakaran mulai muncul.
Namun, kesiapan pemerintah tetap membutuhkan dukungan masyarakat.
Imbauan untuk tidak membakar lahan secara sengaja dan tidak membuang puntung rokok sembarangan menjadi salah satu bentuk pencegahan yang dapat dilakukan dari tingkat paling dasar.
Masih Ada Pekerjaan yang Harus Dibuktikan
Rakor telah menghasilkan komitmen untuk memperkuat koordinasi dan kesiapsiagaan. Tetapi tantangan berikutnya adalah memastikan langkah tersebut benar-benar berjalan ketika kondisi di lapangan berubah.
Hingga kini, belum semua dampak karhutla dapat dipisahkan hanya berdasarkan batas administratif wilayah. Pagar Alam dapat menerima asap dari kebakaran yang terjadi di daerah lain, sehingga respons terhadap persoalan ini membutuhkan komunikasi dan kerja sama lintas daerah.
Terlebih, dampak yang ditimbulkan bukan hanya soal terlihat atau tidaknya kabut asap.
Ada kualitas udara yang harus dijaga, aktivitas masyarakat yang harus dilindungi dan roda ekonomi yang harus tetap berjalan.
Pertanyaannya, seberapa cepat koordinasi lintas sektor dan lintas wilayah tersebut mampu bekerja ketika ancaman karhutla benar-benar meningkat?
Jawabannya akan terlihat bukan hanya dari rapat koordinasi, tetapi dari seberapa cepat pemerintah dan seluruh pihak terkait mampu mencegah, merespons serta mengurangi dampak ketika asap mulai dirasakan masyarakat. (Hafis)
Berita Terkait :
QRIS-PeKA 2026 Digelar di Pagar Alam, BI Dorong UMKM Masuk Ekosistem Digital
HUT ke-81 RI di Pagar Alam, Pemkot Matangkan Upacara hingga Pawai Pembangunan
Kunjungan Ketua TP PKK Sumsel ke Pagar Alam Disiapkan, Apa yang Akan Dinilai?
Pagar Alam Mulai Salurkan 513 Ton Beras, 17.115 Keluarga Jadi Sasaran
