Terungkap, Penanganan Rutalahu OKI Tak Lagi Andalkan APBD
OKI, cimutnews.co.id — Program perbaikan rumah tidak layak huni kembali diluncurkan di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI). Pemerintah menyebut langkah ini sebagai solusi percepatan bagi ribuan warga yang selama ini tinggal di rumah dengan kondisi memprihatinkan.
Namun di balik peluncuran program tersebut, muncul pertanyaan yang belum sepenuhnya terjawab: mampukah skema gotong royong lintas sektor benar-benar mempercepat perbaikan rumah warga yang jumlahnya disebut mencapai puluhan ribu unit?
Pemerintah Kabupaten OKI mulai mengakselerasi penanganan rumah tidak layak huni melalui Program Gebrak Rutalahu (Gerakan Bersama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni) Sumatera Selatan 2026.
Peluncuran program itu digelar secara virtual pada Selasa (5/5), lalu ditindaklanjuti dengan peletakan batu pertama di Kelurahan Perigi, Kecamatan Kayuagung.
Bupati OKI, Muchendi Mahzareki, mengungkapkan jumlah rumah tidak layak huni di wilayahnya masih sangat tinggi.
“Jika hanya mengandalkan APBD, jelas tidak cukup. Karena itu, pendekatannya harus kolaboratif,” kata Muchendi.
Data pemerintah daerah mencatat jumlah rumah tidak layak huni di OKI disebut melampaui 21 ribu unit.
Angka itu menjadi sinyal bahwa persoalan hunian warga masih menjadi pekerjaan rumah besar yang belum selesai hingga kini.
Pemerintah pun mencoba mengubah pola penanganan. Jika sebelumnya dominan mengandalkan anggaran pemerintah, kini skema yang digunakan melibatkan CSR perusahaan, TNI, Polri, organisasi masyarakat, PKK, hingga Baznas.
“Ini bukan sekadar program, tapi gerakan bersama,” ujar Muchendi.
Namun fakta di lapangan menunjukkan, persoalan rumah tidak layak huni bukan hanya soal bangunan rusak semata.
Berdasarkan temuan di lapangan, sejumlah rumah warga di beberapa wilayah masih menghadapi persoalan mendasar seperti lantai tanah, atap bocor, sanitasi minim, hingga kondisi rumah yang diduga sudah tidak aman ditempati saat musim hujan.
Di sisi lain, kondisi berbeda dirasakan sebagian warga yang mengaku program bantuan rumah sebelumnya belum sepenuhnya menjangkau seluruh masyarakat yang membutuhkan.
Beberapa warga berharap program baru ini tidak berhenti sebatas seremoni atau pembangunan simbolis semata.
“Kami berharap benar-benar ada kelanjutan. Karena masih banyak rumah yang kondisinya memprihatinkan,” ungkap seorang warga di sekitar Kayuagung.
Hal ini menimbulkan pertanyaan: seberapa besar kemampuan program kolaboratif tersebut dalam mengejar angka 21 ribu rumah tidak layak huni yang tersebar di berbagai wilayah OKI?
Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman OKI, Beni Akbari, mengatakan pemerintah akan bertindak sebagai pengatur utama agar pelaksanaan di lapangan tepat sasaran.
“Kita ingin setiap intervensi tepat sasaran, tidak hanya memperbaiki rumah, tapi juga meningkatkan kualitas hidup penghuninya,” ujarnya.
Pemerintah daerah juga menyebut masyarakat akan dilibatkan langsung dalam proses pembangunan sebagai bentuk gotong royong bersama.
Di Kelurahan Perigi, Abdullah, salah satu penerima manfaat program, mengaku bantuan tersebut membawa harapan baru bagi keluarganya.
“Selama ini rumah kami jauh dari layak. Dengan bantuan ini, kami berharap bisa segera tinggal dengan lebih aman dan nyaman,” katanya.
Namun tantangan terbesar diduga bukan hanya pada pembangunan awal, melainkan keberlanjutan program dan pemerataan penerima bantuan.
Sebab, dengan jumlah rumah tidak layak huni yang mencapai puluhan ribu unit, percepatan program tentu membutuhkan anggaran besar, pengawasan ketat, dan konsistensi lintas sektor.
Hingga kini, belum ada penjelasan rinci mengenai target tahunan perbaikan rumah maupun berapa banyak unit yang akan dituntaskan dalam waktu dekat.
Karena itu, Program Gebrak Rutalahu kini menjadi perhatian banyak pihak.
Apakah gerakan kolaboratif ini benar-benar mampu mengurangi persoalan rumah tidak layak huni di OKI secara signifikan, atau justru kembali berjalan lambat seperti program sebelumnya? Waktu yang akan menjawab. (Asep)
Berita Terkait :
