TELUK GELAM, cimutnews.co.id — Sekolah Rakyat OKI mulai memasuki babak baru setelah 184 anak dari keluarga tidak mampu mengikuti pendidikan di Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. Para siswa yang berasal dari OKI dan Kota Palembang itu mulai menjalani pendidikan berasrama setelah Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) dibuka pada Senin, 10 Agustus 2026.
Pembukaan MPLS dilakukan Bupati OKI H. Muchendi Mahzareki di gedung baru Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 OKI. Kehadiran sekolah ini menjadi penting karena pendidikan yang diberikan tidak hanya menyediakan ruang belajar, tetapi juga tempat tinggal dan fasilitas penunjang tanpa biaya bagi peserta didik sasaran program.
Dari Lahan Kosong Menjadi Kompleks Pendidikan
Perubahan kawasan sekolah tersebut berlangsung relatif cepat. Sekitar setahun sebelumnya, lokasi itu masih berupa lahan kosong tanpa ruang kelas, asrama, lapangan olahraga maupun kegiatan pendidikan.
Kini kawasan tersebut telah berubah menjadi lingkungan pendidikan terintegrasi. Para siswa tidak hanya belajar di ruang kelas, tetapi juga tinggal di asrama dan menggunakan berbagai fasilitas yang disiapkan untuk mendukung proses pendidikan.
“Rasanya baru kemarin kita berdiri di sini, di hamparan lahan yang masih kosong,” kata Muchendi saat membuka MPLS.
Bagi pemerintah daerah, perubahan tersebut menjadi penanda bahwa program yang sebelumnya dinilai sulit diwujudkan akhirnya dapat hadir di OKI. Muchendi mengatakan banyak daerah menginginkan program Sekolah Rakyat yang digagas pemerintah pusat sehingga proses menghadirkan program tersebut membutuhkan upaya dan koordinasi.
“Yang dulu kami pikir sulit dan hampir mustahil, hari ini bisa terwujud,” ujarnya.
Pendidikan Terintegrasi dari SD hingga SMA
Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 OKI menyediakan pendidikan formal mulai jenjang sekolah dasar hingga sekolah menengah atas. Sistem tersebut dipadukan dengan pola pendidikan berasrama sehingga kebutuhan belajar dan kehidupan sehari-hari siswa berada dalam satu lingkungan.
Fasilitas yang tersedia antara lain:
- ruang pendidikan untuk jenjang SD hingga SMA;
- asrama siswa;
- kantin;
- laboratorium komputer;
- perpustakaan;
- lapangan olahraga; dan
- fasilitas pendukung lain yang dirancang dengan memperhatikan aspek ramah anak.
Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 OKI, Devi Mardianti, mengatakan fasilitas tersebut harus dimanfaatkan sebagai bagian dari proses membangun kebiasaan belajar, karakter dan kemampuan siswa.
“Fasilitas yang tersedia mudah-mudahan dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh anak-anak,” kata Devi.
Bukan Sekadar Sekolah Gratis
Sekolah Rakyat memiliki konteks kebijakan yang lebih luas daripada sekadar penyediaan pendidikan tanpa biaya. Secara regulasi, Sekolah Rakyat merupakan satuan pendidikan berbasis asrama dan pendidikan karakter yang menyelenggarakan pendidikan formal bagi peserta didik dari keluarga miskin ekstrem, miskin dan/atau rentan. Ketentuan organisasi dan tata kerjanya diatur melalui Permensos Nomor 7 Tahun 2025 sebagai tindak lanjut Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025.
Artinya, pendekatan yang dibangun memang menyasar persoalan akses pendidikan sekaligus kondisi sosial keluarga peserta didik. Anak tidak hanya memperoleh pendidikan formal, tetapi juga lingkungan tempat tinggal, pembinaan karakter serta fasilitas pendukung yang memungkinkan mereka mengikuti proses pendidikan secara lebih terintegrasi.
Konteks ini penting karena persoalan akses pendidikan tidak selalu berhenti pada keberadaan sekolah. Kajian mengenai implementasi awal Sekolah Rakyat menunjukkan bahwa program ini dirancang untuk merespons keterbatasan akses, beban pembiayaan serta kerentanan sosial keluarga miskin, meski pelaksanaannya juga menghadapi tantangan pada aspek sumber daya dan tata kelola.
184 Siswa dan Harapan Mobilitas Sosial
Bagi Muchendi, keberadaan 184 siswa tersebut merupakan investasi sosial jangka panjang. Ia meminta para peserta didik tidak melihat kesempatan itu sekadar sebagai fasilitas gratis, tetapi sebagai ruang untuk membangun masa depan.
“Kalian adalah anak-anak yang terpilih. Negara sudah hadir, orang tua juga sudah menaruh harapan besar,” kata Muchendi.
Ia berharap para siswa kelak mampu mengubah kondisi ekonomi keluarganya melalui pendidikan. Profesi yang disebutnya terbuka bagi lulusan sekolah tersebut antara lain guru, pengusaha, anggota TNI dan Polri hingga pemimpin daerah.
Pesan itu memperlihatkan tujuan yang lebih besar dari program ini: pendidikan diposisikan sebagai instrumen untuk memutus mata rantai keterbatasan kesempatan. Karena itu, keberhasilan Sekolah Rakyat nantinya tidak cukup diukur dari jumlah siswa yang diterima, tetapi juga dari keberlanjutan pendidikan dan capaian mereka setelah lulus.
Tantangan Berikutnya Ada Setelah MPLS
Devi menargetkan Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 OKI berkembang menjadi sekolah unggulan sekaligus rujukan pendidikan berasrama di wilayah tersebut. Orientasinya tidak hanya akademik, tetapi juga penguatan karakter dan pengembangan potensi masing-masing siswa.
Target itu sekaligus menjadi tantangan. Sekolah berasrama membutuhkan konsistensi dalam pengelolaan pendidikan, pengasuhan, kesehatan, pemenuhan kebutuhan harian siswa, kualitas tenaga pendidik serta koordinasi lintas instansi.
Penyelenggaraan program di OKI sendiri melibatkan sejumlah pihak, antara lain Kementerian Sosial, Pemerintah Kabupaten OKI, Dinas Sosial, PLN, PDAM dan Dinas Kesehatan. Kolaborasi tersebut menunjukkan bahwa operasional Sekolah Rakyat tidak dapat dibebankan kepada sekolah semata.
Analisis: Keberhasilan Diukur dari Dampak, Bukan Bangunan
Sekolah Rakyat OKI memiliki modal awal yang kuat berupa fasilitas terintegrasi dan 184 siswa penerima manfaat. Namun, ukuran keberhasilan sesungguhnya baru terlihat dalam beberapa tahun ke depan: apakah siswa mampu bertahan hingga menyelesaikan pendidikan, berkembang secara akademik, memiliki keterampilan dan memperoleh peluang melanjutkan pendidikan atau memasuki dunia kerja.
Hal tersebut menjadi penting karena penelitian terhadap implementasi awal program Sekolah Rakyat di tingkat nasional menemukan bahwa keberhasilan kebijakan sangat dipengaruhi komunikasi, sumber daya, kesiapan pelaksana dan struktur birokrasi. Dengan kata lain, pembangunan fisik adalah titik awal, bukan garis akhir. (Asep)
Berita Terkait :
