PALEMBANG, cimutnews.co.id — Setelah lama direncanakan, Kota Palembang akhirnya resmi memiliki Satuan Karya Pramuka (Saka) Adhyasta yang fokus pada pengawasan Pemilu.
Pembentukan Saka baru ini disebut sebagai langkah strategis untuk memperkuat partisipasi generasi muda dalam demokrasi.
Namun di tengah semangat tersebut, muncul pertanyaan yang mulai menjadi perhatian publik: sejauh mana efektivitas pengawasan Pemilu berbasis organisasi kepemudaan ini nantinya?
Pelantikan pengurus Saka Adhyasta Kota Palembang Masa Bakti 2025–2026 digelar di Ruang Parameswara Setda Palembang, Sabtu (2/5/2026).
Pengurus dilantik langsung oleh Ketua Kwartir Cabang (Kwarcab) Pramuka Kota Palembang, Putri Azizah.
Yang menarik, kepengurusan Saka Adhyasta Kota Palembang didominasi anggota dan staf Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Palembang.
Ketua Bawaslu Kota Palembang, Khairil Anwar Simatupang, bahkan resmi menjabat sebagai Ketua Saka Adhyasta Kota Palembang.
Langkah ini disebut sebagai upaya membangun kesadaran demokrasi sejak dini melalui pendekatan kepramukaan.
Wali Kota Palembang melalui Asisten II Setda Kota Palembang Dr Isnaini Madani menyampaikan bahwa Saka Adhyasta memiliki peran strategis dalam mendukung pengawasan Pemilu ke depan.
“Yang pastinya dengan harapan, Pemilu yang akan diselenggarakan nantinya dapat sukses dan lancar sesuai dengan harapan,” ujarnya.
Ia juga meminta para pengurus menjalankan amanah tersebut dengan penuh tanggung jawab.
Meski pembentukan Saka Adhyasta mendapat dukungan pemerintah dan Pramuka, sejumlah pihak menilai tantangan pengawasan Pemilu di lapangan tidaklah sederhana.
Berdasarkan temuan di lapangan, partisipasi generasi muda dalam pengawasan Pemilu selama ini dinilai masih fluktuatif.
Sejumlah warga mengaku banyak anak muda lebih tertarik pada aktivitas media sosial dibanding isu pengawasan demokrasi.
“Kalau soal Pemilu biasanya ramai saat mendekati pencoblosan saja,” ujar salah satu warga Palembang.
Namun fakta di lapangan menunjukkan persoalan pengawasan Pemilu tidak hanya soal partisipasi, tetapi juga edukasi politik dan netralitas.
Di sisi lain, kondisi berbeda dirasakan sebagian kalangan yang menilai pembentukan Saka Adhyasta bisa menjadi ruang positif bagi generasi muda memahami demokrasi secara langsung.
Pembentukan Saka Adhyasta sebenarnya bukan hal baru di tingkat nasional.
Namun di Palembang, langkah ini baru terealisasi setelah direncanakan selama beberapa bulan terakhir.
Ketua Kwarcab Pramuka Kota Palembang, Putri Azizah, mengatakan pembentukan Saka tersebut merupakan bagian dari penguatan peran Pramuka dalam pendidikan sosial dan kebangsaan.
Meski begitu, sejumlah pengamat menilai keberhasilan program ini sangat bergantung pada implementasi di lapangan.
Hal ini menimbulkan pertanyaan: apakah Saka Adhyasta nantinya benar-benar mampu membangun pengawasan Pemilu yang partisipatif, atau hanya menjadi kegiatan formalitas organisasi?
Di tengah perkembangan digital dan derasnya arus informasi, generasi muda dinilai memiliki peran besar dalam menjaga kualitas demokrasi.
Namun tantangan hoaks, politik identitas, hingga rendahnya literasi politik diduga masih menjadi persoalan serius.
Karena itu, pembentukan Saka Adhyasta disebut bisa menjadi peluang sekaligus tantangan baru bagi Bawaslu dan Gerakan Pramuka.
Hingga kini, belum semua masyarakat memahami secara rinci bagaimana pola kerja dan keterlibatan Saka Adhyasta dalam pengawasan Pemilu nantinya.
Apakah program ini akan benar-benar melahirkan pengawasan Pemilu yang lebih kuat dan partisipatif, atau justru berhenti pada seremoni pelantikan semata, masih menjadi perhatian publik. (Poerba)
Berita Terkait :
Sinergi Forkompimda OKI Wujudkan Pemilu Damai 2024
Dandim 0418/Palembang Terima Kunjungan Reses Anggota DPR RI Yudha Novanza Utama, Perkuat Sinergi Keamanan dan Pembangunan Daerah
Ultras Palembang Sambut Bursa Transfer dengan Harapan Baru: Sriwijaya FC Diminta Segera Bangkit
Wali Kota Palembang Tekankan Disiplin dan Integritas, Teken Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah 2026
