Sumsel, cimutnews.co.id – Gerakan Pemuda Pembaharuan Sumsel (GP2SS) menyampaikan teguran keras kepada Pemerintah Kabupaten Empat Lawang terkait kondisi jalan rusak yang dinilai semakin memprihatinkan dan belum mendapatkan penanganan serius dari pemerintah daerah.
Hasil penelusuran CimutNews.co.id berdasarkan hasil klarifikasi dengan Ketua GP2SS, Kemas Achik Muram, S.Sos, menyebutkan bahwa keresahan masyarakat terhadap kerusakan jalan kini semakin meluas, terutama di sejumlah wilayah pedesaan yang akses jalannya disebut mengalami kerusakan cukup parah.
Dalam wawancara bertajuk “Teguran Keras Untuk Bupati Empat Lawang: Kami Rakyat, Bukan Penonton!”, Achik menyoroti aksi gotong royong warga yang terpaksa turun langsung memperbaiki jalan menggunakan tenaga dan dana pribadi.
Menurutnya, kondisi tersebut menjadi gambaran nyata bahwa masyarakat sudah terlalu lama menunggu perhatian pemerintah daerah terhadap infrastruktur dasar yang menjadi kebutuhan utama warga.
“Ketika pemerintah lamban bertindak, rakyat akhirnya bergerak sendiri. Ini bukan sekadar persoalan jalan rusak, tetapi menyangkut keselamatan warga, aktivitas ekonomi, dan masa depan masyarakat di desa-desa,” tegas Achik kepada CimutNews.co.id.
Hasil penelusuran di lapangan menunjukkan kondisi jalan berlubang dan berlumpur masih menjadi hambatan serius bagi aktivitas masyarakat. Sejumlah warga disebut harus berjibaku melewati akses jalan yang licin, terutama saat hujan turun.
Tidak hanya mengganggu mobilitas warga, kerusakan jalan juga disebut berdampak pada distribusi hasil pertanian, akses pendidikan pelajar, hingga pelayanan kesehatan masyarakat desa.
Dalam keterangannya, Ketua GP2SS menegaskan bahwa gerakan kritik yang disampaikan pihaknya bukan bentuk kebencian terhadap pemerintah daerah, melainkan bentuk kepedulian terhadap kondisi masyarakat yang setiap hari menghadapi risiko di jalan rusak.
GP2SS juga menyampaikan sejumlah tuntutan kepada Pemerintah Kabupaten Empat Lawang. Di antaranya meminta Bupati Empat Lawang turun langsung melihat kondisi jalan rusak, memastikan anggaran perbaikan jalan dilakukan secara transparan dan tepat sasaran, serta memprioritaskan kebutuhan dasar masyarakat dibanding proyek yang bersifat seremonial.
Selain itu, GP2SS meminta masyarakat dilibatkan dalam pengawasan dan perencanaan pembangunan daerah agar kebijakan yang diambil benar-benar sesuai kebutuhan warga di lapangan.
Hasil klarifikasi CimutNews.co.id juga menemukan bahwa aksi gotong royong warga memperbaiki jalan secara swadaya telah beberapa kali dilakukan demi menjaga akses transportasi tetap dapat dilalui kendaraan masyarakat.
Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan publik terkait efektivitas penanganan infrastruktur jalan di wilayah Empat Lawang yang dinilai belum merata.
“Kami tidak anti pemerintah, tapi kami anti pembiaran. Sudah saatnya pemimpin mendengar dan hadir di tengah masyarakat, bukan hanya datang saat seremoni,” tutup Achik.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Pemerintah Kabupaten Empat Lawang belum memberikan keterangan resmi terkait kritik dan tuntutan yang disampaikan GP2SS (Timred/CN)
Berita Terkait :
Anggaran Karpet Rp400 Juta Disorot, Rakyat Masih Mengeluh Terungkap: Permadani Mewah di Tengah Keluhan Infrastruktur
Terungkap, Kritik Warga soal Jalan Rusak dan Lapangan Kerja Memanas
Jalan Rusak Mesidah Disorot, Warga Tempuh Dua Jam demi Sekolah dan Berobat
Anggaran Sewa Helikopter Rp4 Miliar Disorot, GP2SS Minta Pemprov Sumsel Buka Penjelasan ke Publik
