KOTA PALEMBANG, cimutnews.co.id — Pemerintah Kota Palembang kembali menegaskan komitmennya memperkuat tata kelola pemerintahan berbasis digital. Langkah tersebut ditunjukkan melalui keikutsertaan dalam Forum KOMDIGI Digital Insight: Better Governance yang berlangsung di Hotel Aryaduta Medan, Rabu (1/7/2026).
Forum itu menjadi ruang bertemunya para praktisi komunikasi publik, kepala dinas, serta pemangku kepentingan dari berbagai daerah untuk membahas strategi menghadapi perubahan pola komunikasi masyarakat di era digital.
Namun, di tengah semakin masifnya transformasi digital yang digaungkan pemerintah, muncul pertanyaan yang juga menjadi perhatian publik. Sejauh mana berbagai inovasi komunikasi tersebut benar-benar mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik dan menjawab kebutuhan masyarakat sehari-hari?
Kegiatan yang berlangsung selama dua hari tersebut dibuka oleh Staf Ahli Wali Kota Medan Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, Dr. Adlan, S.Pd., M.M. Berbagai materi disampaikan, mulai dari strategi pengelolaan media sosial pemerintahan, pemanfaatan analisis percakapan publik, teknik menyerap aspirasi warga melalui platform digital, hingga penyusunan strategi komunikasi yang dinilai efektif dalam mendukung kebijakan pemerintah.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang, Kemas Haikal, mengatakan transformasi digital tidak hanya berkaitan dengan penggunaan teknologi, tetapi juga menyangkut kemampuan pemerintah membangun komunikasi yang terbuka, responsif, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
“Transformasi digital tidak hanya berbicara tentang pemanfaatan teknologi, tetapi juga bagaimana pemerintah mampu membangun komunikasi yang efektif, terbuka, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Forum ini menjadi wadah berbagi pengalaman sekaligus memperkuat kolaborasi antardaerah,” ujarnya.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa tantangan pemerintah saat ini bukan sekadar menghadirkan berbagai platform digital, melainkan memastikan komunikasi yang dibangun benar-benar mampu menciptakan kepercayaan publik.
Transformasi digital masih menghadapi berbagai tantangan di banyak daerah. Tidak sedikit masyarakat yang masih mengeluhkan lambatnya respons terhadap pengaduan, keterbatasan informasi yang mudah dipahami, hingga belum meratanya literasi digital, terutama bagi kelompok rentan dan warga yang belum terbiasa memanfaatkan layanan berbasis daring.
Di sisi lain, perkembangan media sosial yang sangat cepat juga menuntut pemerintah mampu menyampaikan informasi secara akurat dan cepat agar tidak kalah oleh derasnya arus informasi yang belum tentu dapat dipertanggungjawabkan.
Sejumlah pemerhati komunikasi publik menilai keberhasilan transformasi digital tidak hanya diukur dari banyaknya aplikasi maupun kanal media sosial yang dimiliki pemerintah. Indikator yang lebih penting adalah meningkatnya kualitas pelayanan, kecepatan merespons aspirasi masyarakat, serta terbangunnya hubungan komunikasi dua arah yang aktif dan berkelanjutan.
Berdasarkan berbagai praktik yang berkembang di sejumlah daerah, penggunaan analisis data percakapan publik mulai menjadi salah satu instrumen untuk memahami isu yang berkembang di tengah masyarakat. Pendekatan ini dinilai dapat membantu pemerintah merumuskan kebijakan komunikasi yang lebih tepat sasaran apabila diterapkan secara konsisten.
Melalui keikutsertaan dalam Forum KOMDIGI Digital Insight: Better Governance, Pemerintah Kota Palembang berharap dapat mengadopsi berbagai inovasi dan praktik terbaik yang diperoleh selama kegiatan berlangsung. Harapannya, pengelolaan komunikasi digital tidak hanya menjadi sarana penyebaran informasi, tetapi juga menjadi instrumen dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih transparan, adaptif, dan responsif.
Meski demikian, keberhasilan berbagai strategi tersebut pada akhirnya akan sangat bergantung pada implementasi di lapangan. Hingga kini, belum semua masyarakat merasakan manfaat transformasi digital secara merata, baik dari sisi akses layanan maupun kecepatan komunikasi pemerintah.
Kondisi ini sekaligus menjadi tantangan bagi pemerintah daerah untuk memastikan bahwa transformasi digital tidak berhenti pada forum, diskusi, atau pengembangan teknologi semata. Yang lebih penting adalah bagaimana inovasi tersebut mampu memberikan dampak nyata terhadap kualitas pelayanan publik yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
Apakah berbagai strategi komunikasi digital yang terus dikembangkan akan mampu memperkuat kepercayaan publik dan menghadirkan pelayanan yang semakin efektif, atau justru masih menyisakan pekerjaan rumah dalam implementasinya? Waktu dan konsistensi pelaksanaan di lapangan akan menjadi jawabannya (Poerba)
Berita Terkait :
Kerja Sama Sanitasi Palembang–Australia Diperkuat, Fokus IPAL dan Pengelolaan Limbah Berkelanjutan
Ultimatum Begal Digencarkan, Namun Warga Sumsel Masih Diliputi Rasa Cemas
Obligasi Daerah Digagas, Namun Kemandirian Fiskal Sumsel Masih Dipertanyakan
Antrean Tiket Konser Ricuh, Kesiapan Promotor HS Dipertanyakan
