
JAKARTA, cimutnews.co.id — Pelantikan kepengurusan baru Dewan Pengurus Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) periode 2026–2031 resmi digelar di kawasan Alun-Alun Kota Tua, Jakarta, Rabu (22/7/2026). Penetapan tersebut menjadi bagian dari pelantikan serentak pengurus DPC PKB se-Indonesia yang dipimpin langsung Ketua Umum DPP PKB Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin.
Di balik prosesi pelantikan yang berlangsung secara nasional itu, perhatian publik di Kabupaten OKI kini mulai tertuju pada arah kepemimpinan baru partai tersebut. Bukan hanya soal pergantian atau keberlanjutan kepengurusan, tetapi juga sejauh mana komitmen politik yang disampaikan dapat benar-benar dirasakan masyarakat.
Hal ini menimbulkan pertanyaan, apakah kepengurusan yang kembali dipercaya memimpin PKB OKI mampu menjawab berbagai persoalan yang masih dihadapi masyarakat, khususnya di sektor pertanian, infrastruktur desa, hingga kesejahteraan petani?
Berdasarkan Surat Keputusan (SK) yang dibacakan Sekretaris Jenderal DPP PKB Hasanuddin Wahid, H.M. Dja’far Shodiq kembali dipercaya sebagai Ketua DPC PKB Kabupaten OKI. Posisi Sekretaris ditempati Kenedi yang akrab disapa Tigor, sementara jabatan Bendahara diemban Erwin Ronel.
Penetapan tersebut merupakan hasil akhir dari rangkaian proses organisasi yang dimulai dari Musyawarah Cabang (Muscab), Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK), hingga rapat formatur Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PKB Sumatera Selatan sebelum akhirnya disahkan oleh Dewan Pengurus Pusat (DPP) PKB.
Ketua Umum DPP PKB Abdul Muhaimin Iskandar dalam prosesi pembaiatan menekankan pentingnya soliditas seluruh jajaran pengurus daerah sebagai modal memperkuat organisasi sekaligus mengawal aspirasi masyarakat di berbagai wilayah.
Sementara itu, H.M. Dja’far Shodiq menyatakan kepengurusan yang baru akan memprioritaskan konsolidasi organisasi hingga tingkat kecamatan dan ranting.
“Kami akan fokus pada penguatan struktur hingga tingkat ranting dan meningkatkan pelayanan aspirasi masyarakat, terutama di sektor pertanian, infrastruktur pedesaan, dan kesejahteraan petani yang menjadi tulang punggung ekonomi OKI,” ujarnya.
Pernyataan tersebut menjadi sinyal bahwa isu pertanian dan pembangunan pedesaan masih menjadi agenda utama PKB OKI selama lima tahun ke depan.
Namun fakta di lapangan menunjukkan, persoalan yang dihadapi masyarakat pedesaan di Kabupaten OKI masih cukup kompleks. Sejumlah wilayah masih menghadapi tantangan akses infrastruktur, peningkatan produktivitas pertanian, hingga kebutuhan perbaikan sarana penunjang ekonomi desa.
Di sisi lain, sebagian masyarakat berharap kehadiran partai politik tidak hanya terasa menjelang momentum pemilu, tetapi juga hadir dalam mengawal berbagai persoalan yang mereka hadapi sehari-hari.
Sejumlah warga mengaku, yang paling dibutuhkan bukan hanya penyampaian aspirasi, melainkan tindak lanjut nyata yang mampu mempercepat penyelesaian berbagai kebutuhan dasar masyarakat.
Pengamat politik daerah juga menilai keberhasilan sebuah kepengurusan partai tidak hanya diukur dari soliditas internal, tetapi juga dari kemampuan membangun komunikasi dengan masyarakat serta konsistensi memperjuangkan kepentingan publik melalui jalur legislatif maupun kebijakan daerah.
Dengan komposisi kepengurusan yang relatif mempertahankan figur utama, PKB OKI dinilai memiliki keuntungan dari sisi pengalaman organisasi. Namun, tantangan berikutnya adalah membuktikan bahwa pengalaman tersebut mampu diterjemahkan menjadi program yang memberi dampak langsung bagi masyarakat.
Selain memperkuat struktur organisasi di 18 kecamatan, kepengurusan baru juga dihadapkan pada target politik menghadapi Pemilu Legislatif dan Pilkada mendatang. Konsolidasi internal diperkirakan menjadi langkah awal sebelum partai menyusun strategi yang lebih luas.
Hingga kini, belum semua langkah teknis maupun program prioritas lima tahun ke depan dijelaskan secara rinci kepada publik. Masyarakat tentu akan menunggu sejauh mana berbagai komitmen yang disampaikan dalam pelantikan dapat diwujudkan menjadi kerja politik yang nyata.
Babak baru kepemimpinan PKB OKI memang telah dimulai. Namun, apakah kepengurusan yang baru dilantik mampu menjawab harapan masyarakat sekaligus menghadirkan perubahan yang benar-benar dirasakan hingga ke tingkat desa, atau justru masih menyisakan pekerjaan rumah yang harus dibuktikan dalam perjalanan lima tahun mendatang, menjadi pertanyaan yang akan dijawab oleh waktu. (timred/CN)

















