
KENDARI, cimutnews.co.id — Persoalan lulusan perguruan tinggi yang kesulitan memperoleh pekerjaan sesuai bidang keahliannya kembali menjadi sorotan. Di tengah meningkatnya jumlah lulusan setiap tahun, fakta bahwa sekitar sepertiga sarjana bekerja di luar disiplin ilmu yang dipelajarinya menunjukkan masih adanya celah besar antara dunia pendidikan dan kebutuhan industri.
Kondisi tersebut dinilai bukan sekadar persoalan lapangan kerja yang terbatas. Di balik angka itu, muncul pertanyaan yang lebih mendasar: apakah sistem pendidikan tinggi telah benar-benar mampu menyiapkan lulusan sesuai kebutuhan dunia kerja yang terus berubah?
Hal itulah yang menjadi perhatian Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli saat memberikan kuliah umum di Universitas Muhammadiyah Kendari, Sulawesi Tenggara, Rabu (5/8/2026).
Menurut Yassierli, sekitar 33,5 persen lulusan perguruan tinggi di Indonesia bekerja tidak sesuai dengan bidang ilmu yang dipelajarinya. Kondisi tersebut menjadi pekerjaan rumah bersama yang membutuhkan keterlibatan perguruan tinggi, dunia usaha, serta pemerintah.
“Ada mismatch yang menjadi PR kita bersama. Perguruan tinggi menghasilkan lulusan, namun seringkali tidak nyambung dengan kebutuhan industri. Inilah mengapa kampus harus selalu dekat dengan industri,” ujar Yassierli.
Ia menilai transformasi pendidikan tinggi perlu dilakukan agar proses pembelajaran tidak hanya menghasilkan lulusan berijazah, tetapi juga memiliki kompetensi yang dapat dibuktikan melalui sertifikasi serta pengalaman kerja yang relevan.
Selain kemampuan akademik, lulusan juga dinilai perlu menguasai keterampilan komunikasi, kolaborasi, berpikir kritis, hingga empati. Menurut Menaker, kemampuan tersebut justru menjadi nilai tambah yang tidak mudah tergantikan oleh perkembangan teknologi kecerdasan artifisial (Artificial Intelligence/AI).
Mahasiswa juga didorong memiliki pola kompetensi M-Shaped, yakni menguasai beberapa keahlian spesifik yang diperkuat dengan satu kompetensi umum sehingga lebih adaptif menghadapi perubahan kebutuhan industri.
Meski berbagai program peningkatan kompetensi terus diperluas, persoalan kesesuaian antara lulusan dan kebutuhan industri masih banyak ditemui di berbagai daerah.
Sejumlah lulusan perguruan tinggi mengaku akhirnya memilih pekerjaan di luar jurusan karena peluang kerja yang sesuai dinilai terbatas atau membutuhkan pengalaman yang belum mereka miliki. Di sisi lain, pelaku usaha juga kerap menyampaikan kebutuhan tenaga kerja dengan kompetensi yang lebih praktis serta siap bekerja sejak awal.
Berdasarkan temuan di lapangan pada berbagai kesempatan rekrutmen tenaga kerja maupun bursa kerja, persoalan ini diduga tidak hanya dipengaruhi kualitas lulusan, tetapi juga kecepatan dunia pendidikan dalam menyesuaikan kurikulum dengan perkembangan industri yang berlangsung sangat dinamis.
Hal ini menimbulkan pertanyaan, apakah hubungan antara kampus dan dunia industri selama ini sudah berjalan cukup intens, atau masih sebatas kerja sama administratif tanpa implementasi yang benar-benar dirasakan mahasiswa?
Pemerintah Perluas Program Magang
Sebagai salah satu upaya memperkecil kesenjangan kompetensi tersebut, Kementerian Ketenagakerjaan terus memperluas Program Pemagangan Nasional (MagangHub).
Pada 2026, pemerintah menargetkan program tersebut dapat menjangkau 150.000 peserta, meningkat sekitar 50.000 peserta dibanding tahun sebelumnya.
Peserta memperoleh kesempatan magang selama enam bulan di dunia industri dengan uang saku setara upah minimum sekaligus pengalaman kerja yang diharapkan dapat meningkatkan daya saing ketika memasuki pasar kerja.
“Program Pemagangan Nasional atau MagangHub ini adalah investasi besar dan bukti keseriusan pemerintah untuk memperkecil kesenjangan kompetensi antara lulusan dengan kebutuhan dunia industri,” kata Yassierli.
Menurutnya, kesiapan menghadapi dunia kerja juga memerlukan perubahan pola pikir. Mahasiswa didorong memiliki Growth Mindset untuk terus belajar, Future Mindset agar mampu beradaptasi dengan perubahan, serta Innovation Mindset guna melahirkan solusi baru di tengah tantangan zaman.
Yassierli mengingatkan bahwa perkembangan teknologi akan mengubah kebutuhan kompetensi tenaga kerja secara signifikan.
“Dunia bergerak cepat. Sebanyak 39 persen keahlian akan berubah dalam enam tahun ke depan. Mahasiswa tidak boleh berhenti belajar hanya di dalam kelas,” ujarnya.
Sulawesi Tenggara Dapat Tambahan Pelatihan
Dalam kesempatan yang sama, Menaker juga mengungkapkan hasil pembahasannya bersama Gubernur Sulawesi Tenggara mengenai peningkatan akses pelatihan kerja.
Pemerintah berkomitmen menaikkan kuota pelatihan dan sertifikasi kompetensi gratis bagi masyarakat Sulawesi Tenggara dari 2.000 orang menjadi 10.000 orang pada tahun ini.
Sertifikasi tersebut diterbitkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) sehingga memiliki pengakuan secara nasional dan diharapkan dapat meningkatkan peluang kerja para peserta.
Tantangan Belum Selesai
Perluasan pelatihan, sertifikasi, hingga program magang menjadi langkah yang dinilai positif dalam menjembatani kebutuhan dunia pendidikan dan industri.
Namun di sisi lain, efektivitas berbagai program tersebut masih akan sangat bergantung pada kesinambungan kerja sama antara kampus, pelaku usaha, serta kesiapan industri dalam menyerap tenaga kerja baru.
Hingga kini, belum semua lulusan memiliki akses yang sama terhadap program magang maupun sertifikasi kompetensi. Selain itu, belum ada penjelasan rinci mengenai bagaimana keberhasilan program-program tersebut akan diukur dalam menurunkan angka mismatch secara nasional.
Apakah berbagai kebijakan yang kini mulai diperkuat mampu benar-benar memperkecil kesenjangan antara dunia pendidikan dan kebutuhan industri, atau persoalan lulusan bekerja di luar bidang keahliannya masih akan menjadi tantangan besar dalam beberapa tahun mendatang, menjadi pertanyaan yang masih menunggu pembuktian. (Timred/CN)

















