PALEMBANG, cimutnews.co.id – Pemerintah Kota Palembang menjadi tempat bertukar pengalaman bagi Pemerintah Kota Pangkalpinang dalam pengelolaan keprotokolan dan pembagian tugas pendampingan pimpinan daerah. Pembahasan tersebut berlangsung saat Wakil Wali Kota Pangkalpinang, Dessy Ayutrisna, mengunjungi Sekretaris Daerah Kota Palembang, Aprizal Hasyim, di Ruang Rapat 1 Sekda Kota Palembang, Kamis (1/10/2026).
Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya berbagi pengetahuan antarpemerintah daerah, terutama mengenai tata kelola protokol, pengaturan ajudan, serta dukungan operasional bagi wali kota, wakil wali kota, dan sekretaris daerah dalam menjalankan agenda pemerintahan.
Pemkot Palembang Jadi Referensi Pengelolaan Keprotokolan
Kunjungan Wakil Wali Kota Pangkalpinang tersebut tidak sekadar menjadi ajang silaturahmi, tetapi juga dimanfaatkan untuk menggali pengalaman Pemkot Palembang dalam mengelola keprotokolan secara terstruktur.
Dessy Ayutrisna mengatakan, Palembang menjadi salah satu daerah yang dijadikan rujukan untuk bertukar pengalaman, khususnya dalam mengatur pembagian tugas petugas protokol yang mendampingi pimpinan daerah.
“Selain silaturahmi, kami ingin mengetahui bagaimana cara mengatur pembagian tugas dari bagian protokol untuk mendampingi pimpinan kepala daerah, karena Kota Palembang menjadi salah satu acuan untuk tempat bertukar pengalaman dalam bekerja,” ujar Dessy.
Menurut Dessy, diskusi tersebut memberikan tambahan pengetahuan mengenai mekanisme kerja keprotokolan, termasuk bagaimana memastikan setiap pimpinan daerah memperoleh dukungan yang sesuai dengan kebutuhan agenda pemerintahan.
Ia mengapresiasi kesempatan berdiskusi secara langsung dengan jajaran Pemkot Palembang. Pertukaran pengalaman tersebut diharapkan dapat menjadi bahan pembelajaran bagi Pemerintah Kota Pangkalpinang dalam mengembangkan tata kelola keprotokolan di lingkungan pemerintahannya.
Aprizal Hasyim Bagikan Pengalaman Empat Tahun Memimpin Bagian Protokol
Sekda Kota Palembang, Aprizal Hasyim, menyambut baik kunjungan Wakil Wali Kota Pangkalpinang beserta jajaran. Ia menilai pertemuan antarpemerintah daerah menjadi kesempatan untuk saling berbagi pengetahuan dan pengalaman dalam mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan.
Aprizal memiliki pengalaman langsung di bidang tersebut. Sebelum menjabat sebagai Sekda Kota Palembang, ia pernah mengemban tugas sebagai Kepala Bagian Protokol selama empat tahun.
Pengalaman itu menjadi bekal dalam menjelaskan berbagai aspek pengelolaan keprotokolan, mulai dari persiapan kebutuhan pimpinan hingga koordinasi personel yang terlibat dalam kegiatan resmi pemerintahan.
“Saya sendiri dulu pernah menjadi Kepala Bagian Protokol (Kabag) selama empat tahun. Dalam menjalankan tugas, semua harus disiapkan dalam pemenuhan kebutuhan pimpinan kepala daerah,” jelas Aprizal.
Ia menjelaskan, dukungan keprotokolan tidak hanya berkaitan dengan pengaturan acara resmi, tetapi juga mencakup kesiapan personel dan perangkat pendukung yang diperlukan oleh pimpinan daerah.
Pembagian Tugas Ajudan hingga Tim Media Jadi Pembahasan
Salah satu materi yang dibagikan Aprizal adalah pemenuhan kebutuhan pendampingan bagi wali kota, wakil wali kota, dan sekretaris daerah, termasuk dukungan untuk keluarga pimpinan serta perangkat pendukung lainnya.
Kebutuhan tersebut mencakup penyediaan ajudan, tim media, dan tenaga ahli yang membantu kelancaran aktivitas pimpinan daerah.
“Pemenuhan kebutuhan tersebut mulai dari menyediakan ajudan, mulai dari Wali Kota, Wakil Wali Kota dan Sekda serta istrinya, begitu juga untuk tim media dan tenaga ahli,” ungkapnya.
Pembagian tugas menjadi aspek penting dalam pengelolaan keprotokolan karena setiap pimpinan memiliki agenda, kebutuhan pendampingan, dan aktivitas kedinasan yang berbeda. Koordinasi antarpersonel diperlukan agar persiapan kegiatan dapat berjalan tertib dan dukungan administratif maupun teknis tersedia sesuai kebutuhan.
Dalam konteks pemerintahan daerah, keprotokolan juga berkaitan dengan kelancaran komunikasi, pengaturan agenda, serta pelayanan terhadap tamu dan pihak yang berinteraksi dengan pimpinan.
Pertukaran Pengalaman untuk Meningkatkan Kinerja Pemerintahan
Pertemuan Pemkot Palembang dan Pemkot Pangkalpinang memperlihatkan pentingnya pertukaran pengalaman antardaerah dalam meningkatkan kapasitas aparatur. Praktik kerja yang telah diterapkan suatu daerah dapat menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan bagi daerah lain, dengan tetap menyesuaikan kebutuhan organisasi masing-masing.
Pengelolaan keprotokolan yang terkoordinasi berpotensi membantu meningkatkan ketertiban agenda pimpinan, efisiensi pembagian tugas, serta kesiapan personel dalam menghadapi kegiatan pemerintahan. Dalam jangka panjang, penguatan sistem kerja tersebut juga dapat mendukung kualitas pelayanan administrasi dan komunikasi kelembagaan.
Namun, penerapan suatu pola keprotokolan tetap memerlukan penyesuaian terhadap struktur organisasi, ketersediaan sumber daya manusia, serta ketentuan yang berlaku di masing-masing pemerintah daerah. Karena itu, pertukaran pengalaman seperti ini dapat menjadi langkah awal untuk mengidentifikasi praktik yang relevan dan memungkinkan diterapkan.
Nilai penting dari kunjungan ini terletak pada transfer pengalaman praktis, bukan sekadar pertemuan seremonial. Pengalaman Aprizal selama empat tahun memimpin Bagian Protokol memberikan perspektif langsung mengenai kebutuhan operasional pendampingan pimpinan, sementara kunjungan Dessy membuka ruang bagi Pangkalpinang untuk mempelajari mekanisme kerja yang diterapkan di Palembang.
Perkuat Hubungan Antarpemerintah Daerah
Aprizal berharap kunjungan tersebut dapat mempererat hubungan kelembagaan sekaligus membuka peluang kerja sama dan pertukaran pengetahuan yang berkelanjutan antara kedua pemerintah kota.
Ia menyampaikan apresiasi atas kunjungan Dessy Ayutrisna dan jajaran Pemerintah Kota Pangkalpinang yang telah berdiskusi mengenai pengelolaan keprotokolan di lingkungan Pemkot Palembang.
“Saya ucapkan terima kasih atas kunjungannya. Kami merasa senang sekali dapat bertukar pikiran bersama Pemerintah Kota Pangkalpinang,” pungkasnya.
Ke depan, pertukaran pengalaman antardaerah diharapkan dapat diterjemahkan menjadi pembenahan tata kerja yang konkret, terutama dalam pembagian tugas, koordinasi personel, dan pemenuhan kebutuhan pimpinan. Dengan demikian, pengelolaan keprotokolan tidak hanya mendukung kelancaran agenda kepala daerah, tetapi juga menjadi bagian dari penguatan profesionalisme aparatur pemerintahan. (Poerba)
Berita Terkait :
Pelantikan Karang Taruna Sumsel 2025–2030, Eva Susanti: “Karang Taruna Harus Jadi Solusi Sosial”
Ustadz Darmawi, S.IP Resmi Dilantik sebagai Ketua DMI OKI 2025–2030, Tegaskan Komitmen Memakmurkan Masjid
8 Tim U-17 dan 15 Tim U-13 Siap Berlaga di Piala Soeratin Sumsel 2025
PI Migas Dikejar, Kesejahteraan Dipertanyakan: Ambisi 5 Persen WK Rimau atau Sekadar Angka di APBD?
