PALEMBANG, cimutnews.co.id — Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan kembali menunjukkan komitmennya dalam mempercepat transformasi digital pemerintahan. Komitmen tersebut mengemuka saat proses visitasi penilaian Askompsi Digital Leadership Government Award (ADLGA) 2026 yang berlangsung di Ruang Rapat Sekretariat Daerah Provinsi Sumsel, Senin (27/7/2026).
Di atas kertas, berbagai langkah menuju pemerintahan digital terus diperkuat. Namun, di balik upaya tersebut, muncul pertanyaan yang juga menjadi perhatian masyarakat: apakah percepatan digitalisasi sudah benar-benar dirasakan hingga ke tingkat pelayanan publik sehari-hari?
Hal itu menjadi salah satu aspek penting yang akan menentukan keberhasilan transformasi digital, bukan hanya dari sisi inovasi teknologi, tetapi juga manfaat nyata yang diterima masyarakat.
Sekretaris Daerah Provinsi Sumsel H. Edward Candra menegaskan bahwa digitalisasi kini bukan lagi sekadar pilihan, melainkan kebutuhan yang harus menjadi bagian dari sistem pemerintahan modern.
Menurutnya, seluruh inovasi digital pada akhirnya harus bermuara pada peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Digitalisasi merupakan bagian penting dalam ekosistem pemerintahan. Output akhirnya adalah pelayanan terbaik bagi masyarakat. Karena itu, komitmen ini harus terus diperkuat dan disinergikan,” ujar Edward Candra.
Ia menjelaskan, Pemerintah Provinsi Sumsel terus mengembangkan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) secara terintegrasi. Dalam proses tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika memiliki peran penting mengoordinasikan seluruh perangkat daerah agar berjalan dalam satu sistem digital yang saling terhubung.
Edward juga menyebut visitasi ADLGA bukan sekadar ajang penilaian, tetapi menjadi kesempatan memperoleh masukan dari para evaluator agar arah transformasi digital di Sumsel semakin efektif.
“Kami ingin seluruh inovasi digital ini tersinkronisasi dengan baik. Melalui visitasi ini kami juga belajar dan menerima berbagai masukan agar pelaksanaan digitalisasi di Sumsel semakin baik ke depannya,” katanya.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumsel Rika Efianti menambahkan bahwa implementasi SPBE di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terus menunjukkan peningkatan.
Menurutnya, capaian tersebut tidak lepas dari dukungan dan arahan Sekda Sumsel yang secara konsisten mendorong percepatan transformasi digital di lingkungan pemerintahan provinsi.
Sementara itu, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Sumsel Prof. Edward Juliartha menilai kepemimpinan Sekda telah membangun paradigma baru dalam tata kelola pemerintahan, yakni menjadikan data sebagai dasar utama dalam proses penyusunan kebijakan.
Transformasi digital memang menjadi salah satu agenda prioritas pemerintah di berbagai daerah, termasuk Sumatera Selatan. Namun fakta di lapangan menunjukkan, implementasi digitalisasi pemerintahan masih menghadapi sejumlah tantangan.
Berdasarkan temuan di lapangan, masih terdapat masyarakat yang mengaku belum sepenuhnya merasakan kemudahan layanan digital, terutama di wilayah yang memiliki keterbatasan akses internet maupun literasi teknologi.
Di sisi lain, belum semua pelayanan publik telah terintegrasi secara menyeluruh. Beberapa layanan masih mengharuskan masyarakat datang langsung ke kantor pemerintahan untuk melengkapi proses administrasi tertentu.
Kondisi tersebut bukan berarti transformasi digital tidak berjalan, tetapi menunjukkan bahwa proses perubahan membutuhkan waktu, kesiapan sumber daya manusia, infrastruktur, hingga perubahan budaya kerja birokrasi.
Suara Masyarakat Menjadi Bagian Penting
Sejumlah warga mengaku layanan berbasis digital mulai membantu proses administrasi karena lebih praktis dibanding beberapa tahun lalu.
Namun sebagian lainnya berharap kualitas pelayanan tidak hanya diukur dari jumlah aplikasi yang tersedia, melainkan dari kemudahan penggunaan, kecepatan pelayanan, hingga kepastian penyelesaian administrasi.
Harapan serupa juga datang dari kalangan pelaku usaha yang menilai digitalisasi akan semakin efektif apabila seluruh layanan perizinan dan administrasi benar-benar saling terhubung tanpa harus mengulang proses input data.
Tantangan Besar Ada pada Implementasi
Pengamat tata kelola pemerintahan umumnya menilai keberhasilan transformasi digital tidak cukup diukur melalui penghargaan atau penilaian kelembagaan semata.
Yang lebih penting adalah sejauh mana inovasi tersebut mampu memangkas birokrasi, meningkatkan transparansi, mengurangi waktu pelayanan, serta menghadirkan pengalaman pelayanan publik yang lebih mudah bagi masyarakat.
Hal ini menimbulkan pertanyaan, apakah seluruh inovasi digital yang sedang dikembangkan telah menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk daerah yang masih memiliki keterbatasan infrastruktur digital?
Visitasi ADLGA 2026 sendiri dihadiri Tim Penilai yang terdiri dari Direktur Eksekutif ASKOMPSI Ir. Eddy Santoso, akademisi Universitas Esa Unggul Dr. Gerry Firmansyah, serta CEO Inixindo Jogja Dr. Andi Yuniantoro.
Masukan dari tim penilai diharapkan menjadi bahan evaluasi bagi Pemerintah Provinsi Sumsel dalam memperkuat tata kelola pemerintahan berbasis digital.
Hingga kini, transformasi digital di Sumatera Selatan terus bergerak menuju arah yang lebih maju. Namun, apakah berbagai inovasi tersebut benar-benar akan menghadirkan pelayanan publik yang semakin cepat, mudah, dan merata bagi seluruh masyarakat, atau masih menyisakan pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan bersama, waktu yang akan menjawabnya. (Poerba)
Berita Terkait :
PSS Buka Liga Arena Palembang U-14 2025 dengan Kemenangan Spektakuler 9-1 atas Persemal
Pemkot Palembang Tegaskan Dukungan Penuh Pelaksanaan UKW PJS Sumsel, Dorong Profesionalisme Wartawan
BKKBN Sumsel Tertarik Kembangkan Aplikasi “Sicantik Keting Musi” sebagai Model Nasional Penanganan Stunting
Harimau Sumatera Bersatu Lantik Pengurus DPC OKI, Bastian Wijaya Resmi Nahkodai Organisasi hingga 2031
