BEKASI, cimutnews.co.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi, Jawa Barat, mendorong organisasi kemasyarakatan (ormas) memperkuat peran dalam menjaga persatuan dan kesatuan masyarakat pascapelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades). Upaya tersebut diwujudkan melalui pembinaan ormas yang melibatkan unsur pemerintah, aparat keamanan, dan kejaksaan di Gedung Wibawa Mukti, Kompleks Pemda Kabupaten Bekasi, Selasa (29/9/2026).
Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Bekasi, Robert Suwandi, mengatakan penguatan peran ormas diperlukan untuk mengantisipasi potensi gesekan sosial akibat perbedaan pilihan politik di tengah masyarakat. Sinergi lintas lembaga diharapkan mampu menjaga stabilitas daerah sekaligus mendukung keberlangsungan pembangunan.
Pemkab Bekasi Perkuat Peran Ormas Pascapilkades
Kegiatan bertajuk Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan dalam Merajut Persatuan dan Kesatuan di Wilayah Kabupaten Bekasi tersebut menghadirkan narasumber dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi, Polres Metro Bekasi, serta Kodim 0509/Kabupaten Bekasi.
Menurut Robert Suwandi, pembinaan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah mengoptimalkan kontribusi organisasi kemasyarakatan dalam menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan kondusif.
“Hari ini kegiatan dengan ormas, dengan narasumber dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi, Polres Metro Bekasi, dan Kodim 0509 Kabupaten Bekasi. Kita mengambil tema ormas untuk menjaga persatuan dan kesatuan,” ujar Robert.
Keterlibatan tiga institusi tersebut memperlihatkan pendekatan lintas sektor dalam pembinaan organisasi masyarakat. Masing-masing lembaga memiliki kewenangan dan fungsi berbeda dalam mendukung ketertiban umum, penegakan hukum, serta ketahanan wilayah.
Pascapilkades, Potensi Gesekan Sosial Menjadi Perhatian
Robert menilai dinamika pascapilkades perlu mendapat perhatian bersama. Perbedaan pilihan dalam kontestasi politik di tingkat desa berpotensi memengaruhi hubungan antarwarga apabila tidak dikelola melalui komunikasi yang baik.
“Situasi pasca-Pilkades ini bisa jadi ada friksi-friksi tertentu di masyarakat. Karena itu, fungsi-fungsi ormas kita aktifkan kembali dalam rangka kegiatan-kegiatan yang mendamaikan masyarakat supaya tidak terjadi perpecahan yang melebar,” katanya.
Dalam konteks tersebut, ormas memiliki ruang untuk membantu meredakan ketegangan melalui pendekatan sosial, dialog, dan kegiatan kemasyarakatan. Kehadiran organisasi yang dekat dengan warga juga dapat menjadi sarana menyampaikan aspirasi sekaligus memperkuat hubungan antarkelompok.
Namun, efektivitas peran tersebut bergantung pada kemampuan organisasi menjaga independensi, mengedepankan kepentingan masyarakat, serta tidak memperuncing perbedaan politik yang muncul selama proses pemilihan.
Ormas Bukan Hanya Pendukung Pemerintah, tetapi Mitra Masyarakat
Robert menegaskan, pemeliharaan keamanan dan ketertiban bukan semata-mata tanggung jawab pemerintah maupun aparat keamanan. Organisasi kemasyarakatan juga diharapkan mengambil bagian dalam membangun suasana damai dan memperkuat solidaritas sosial.
“Jadi tidak hanya aparat pemerintah saja, tapi ormas berperan aktif untuk menjaga persatuan di masyarakat,” ungkapnya.
Peran tersebut dapat diwujudkan melalui kegiatan sosial, forum komunikasi warga, penyelesaian perselisihan secara musyawarah, serta penyampaian aspirasi secara tertib dan bertanggung jawab.
Secara sosial, keberadaan ormas dapat menjadi penghubung antara masyarakat dan pemerintah. Organisasi yang memiliki jaringan hingga tingkat lingkungan berpotensi membantu mengidentifikasi persoalan warga lebih dini, sebelum berkembang menjadi konflik yang lebih luas.
Kesbangpol Dorong Legalitas dan Tertib Administrasi Ormas
Selain memperkuat fungsi sosial, Pemkab Bekasi turut mendorong penataan organisasi kemasyarakatan melalui kepatuhan terhadap ketentuan administrasi dan legalitas organisasi.
Robert mengimbau ormas yang belum mendaftarkan keberadaannya agar segera mengurus pendaftaran sesuai peraturan yang berlaku.
“Dihimbau bagi mereka yang belum mendaftarkan ormasnya di Kabupaten Bekasi untuk memiliki tanda ormasnya di Kabupaten Bekasi,” tegasnya.
Tertib administrasi menjadi salah satu aspek penting dalam membangun hubungan kelembagaan antara organisasi masyarakat dan pemerintah daerah. Data organisasi yang terkelola dengan baik juga dapat membantu pemerintah dalam melakukan pembinaan, komunikasi, serta pemetaan kegiatan kemasyarakatan.
Meski demikian, pendaftaran dan legalitas organisasi perlu dipahami sesuai ketentuan hukum yang berlaku, termasuk perbedaan antara pencatatan organisasi dan pengakuan badan hukum.
Sinergi Ormas dan Pemerintah untuk Mengawal Pembangunan
Di sisi lain, Robert membuka ruang komunikasi bagi organisasi kemasyarakatan untuk menyampaikan masukan dan aspirasi terkait penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Bekasi. Menurutnya, keterlibatan ormas perlu diarahkan pada kerja sama yang konstruktif dengan tetap memperhatikan ketentuan informasi publik dan kewenangan pemerintah.
“Terkait pelaksanaan pembangunan yang ada di Kabupaten Bekasi saya minta untuk saling menguatkan,” jelas Robert.
Keterlibatan masyarakat dalam pembangunan memiliki arti penting, terutama dalam menyampaikan kebutuhan warga, mengawasi pelaksanaan program, dan memberikan masukan terhadap kebijakan daerah. Melalui komunikasi yang terbuka, pemerintah dapat memperoleh perspektif langsung mengenai persoalan yang dihadapi masyarakat.
Tantangan menjaga persatuan setelah kontestasi politik
Pembinaan ormas pascapilkades juga menyoroti pentingnya menjaga hubungan sosial setelah kompetisi politik berakhir. Perbedaan pilihan semestinya tidak berlanjut menjadi perpecahan berkepanjangan yang menghambat aktivitas masyarakat maupun pelayanan publik.
Dalam jangka pendek, komunikasi antartokoh masyarakat dan pendekatan persuasif dapat membantu meredakan ketegangan. Sementara dalam jangka panjang, pembinaan organisasi yang berkelanjutan, pendidikan kebangsaan, dan ruang dialog yang inklusif dapat menjadi bagian dari upaya memperkuat ketahanan sosial.
Salah satu hal penting dari kegiatan ini adalah keterlibatan unsur kejaksaan, kepolisian, dan TNI secara bersamaan. Pendekatan tersebut membuka ruang koordinasi antarlembaga, meskipun keberhasilan pembinaan pada akhirnya perlu dilihat dari tindak lanjut dan aktivitas nyata organisasi di tengah masyarakat.
Legalitas dan Partisipasi Menjadi Fondasi Organisasi
Penataan legalitas dan penguatan kontribusi sosial merupakan dua aspek yang saling melengkapi. Organisasi yang tertib administrasi memiliki landasan kelembagaan yang lebih jelas untuk membangun komunikasi dengan pemerintah, sedangkan kegiatan sosial yang konsisten dapat memperkuat kepercayaan masyarakat.
Namun, pembinaan tidak cukup berhenti pada kegiatan seremonial. Diperlukan komunikasi berkelanjutan, pemetaan kebutuhan organisasi, serta evaluasi terhadap kegiatan yang benar-benar memberikan manfaat bagi warga.
Dalam konteks Kabupaten Bekasi, pendekatan tersebut relevan untuk menjaga keharmonisan masyarakat yang memiliki beragam latar belakang dan pilihan politik. Meski demikian, belum terdapat data kuantitatif dalam keterangan kegiatan ini mengenai jumlah ormas yang dibina, tingkat pendaftaran organisasi, maupun angka konflik sosial pascapilkades yang dapat digunakan untuk mengukur dampaknya.
Karena itu, hasil pembinaan ke depan dapat ditinjau melalui indikator konkret, seperti peningkatan kepatuhan administrasi ormas, frekuensi dialog lintas kelompok, keterlibatan dalam kegiatan sosial, serta penyelesaian perselisihan secara damai.
Pemkab Bekasi Harapkan Ormas Berkontribusi bagi Kesejahteraan
Robert berharap sinergi antara pemerintah daerah, aparat keamanan, dan organisasi kemasyarakatan terus terpelihara. Ia menginginkan ormas tidak hanya menjalankan fungsi organisasinya, tetapi juga berkontribusi dalam menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan mendukung kemajuan daerah.
“Peran serta ormas di Kabupaten Bekasi adalah menciptakan rasa aman, nyaman dan kondusif di Kabupaten Bekasi sehingga Bekasi menjadi bangkit, maju dan sejahtera,” pungkasnya.
Pembinaan tersebut menjadi bagian dari upaya membangun kemitraan antara pemerintah dan masyarakat setelah pelaksanaan pilkades. Tantangan berikutnya adalah memastikan pesan persatuan diterjemahkan menjadi kegiatan nyata, sehingga perbedaan pilihan tidak mengganggu kehidupan sosial dan pembangunan di Kabupaten Bekasi. (Holil)
Berita Terkait :
