Bandung, cimutnews.co.id – Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama Kementerian PPN/Bappenas dan Global Green Growth Institute (GGGI) meluncurkan Rencana Aksi Daerah (RAD) Ekonomi Sirkular dan program Food Loss and Waste Reduction (FLOWER) 2025–2045 di Kantor Bappeda Jawa Barat, Bandung, Selasa (29/9/2026). Program ini menargetkan pengurangan susut dan sampah pangan melalui pembenahan rantai pasok, pengelolaan limbah, serta penguatan ekonomi sirkular di tingkat daerah.
Langkah tersebut menjadi penting mengingat studi Bappenas pada 2024 mencatat susut pangan di Jawa Barat mencapai 47,79 persen dari total food loss and waste (FLW) di tingkat provinsi. Di sisi lain, tingginya timbulan sampah makanan turut menambah tekanan terhadap tempat pemrosesan akhir (TPA), sumber daya alam, dan keberlanjutan lingkungan.
Jawa Barat Jadi Percontohan Program Pengurangan Sampah Pangan
Deputi Bidang Pangan, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Kementerian PPN/Bappenas, Teguh Sambodo, mengatakan program FLOWER dirancang untuk meningkatkan kesadaran, tanggung jawab, dan inovasi masyarakat dalam mengelola limbah pangan secara berkelanjutan.
Menurut Teguh, pendekatan yang digunakan tidak hanya berfokus pada sampah setelah dikonsumsi, tetapi mencakup seluruh rantai nilai pangan, mulai dari produksi, distribusi, pengolahan hingga konsumsi.
Program ini merupakan bagian dari inisiatif regional yang didanai IKEA Foundation dan mencakup India, Meksiko, serta Uganda. Pendekatan foodshed diterapkan untuk menangani persoalan pangan secara terpadu berdasarkan wilayah geografis tertentu.
Jawa Barat dipilih sebagai proyek percontohan atau pilot project karena menghadapi tantangan besar sekaligus memiliki potensi untuk mengembangkan sistem pengelolaan pangan yang lebih efisien.
Teguh mengapresiasi kesediaan Jawa Barat menjadi daerah percontohan yang diharapkan dapat menjadi rujukan bagi provinsi lain dalam menerapkan ekonomi sirkular.
Bandung Raya Menghasilkan 1,5 Juta Ton Sisa Pangan per Tahun
Pertumbuhan penduduk dan aktivitas wisata menambah tekanan
Tantangan pengelolaan sampah pangan terlihat nyata di kawasan Bandung Raya. Berdasarkan data dalam bahan program, kawasan metropolitan ini diperkirakan menghasilkan sekitar 1,5 juta ton sisa pangan setiap tahun.
Bandung Raya merupakan kawasan metropolitan terbesar ketiga di Indonesia, dengan estimasi penduduk sekitar 9,3 juta jiwa pada 2025. Kawasan ini juga menampung sekitar 7,7 juta wisatawan pada 2023, sehingga aktivitas rumah tangga, perdagangan, jasa boga, dan pariwisata menjadi bagian penting dalam persoalan pengelolaan pangan.
Besarnya volume sisa pangan menunjukkan bahwa persoalan sampah tidak semata-mata berkaitan dengan kapasitas tempat pembuangan. Pengurangan makanan terbuang sejak tahap produksi, penyimpanan, distribusi, penyajian hingga konsumsi menjadi bagian penting dari upaya penanganan.
Secara nasional, Bappenas memperkirakan susut dan sampah pangan sepanjang 2000–2019 berada pada kisaran 1,44–31,8 persen dari total pangan yang diproduksi, dengan variasi menurut kelompok komoditas, termasuk hortikultura, perikanan dan peternakan.
Angka tersebut menggambarkan luasnya tantangan kehilangan pangan di Indonesia, sekaligus menunjukkan perlunya strategi yang disesuaikan dengan karakteristik komoditas dan wilayah.
Sampah Makanan Capai 45–50 Persen dari Sampah yang Masuk TPA
Asisten Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Jawa Barat, Sumasna, mengungkapkan bahwa sampah makanan menjadi salah satu persoalan serius dalam pengelolaan lingkungan di provinsi tersebut.
“Di urusan hilir, sampah yang masuk ke TPA itu ternyata 45 sampai 50 persen itu merupakan sampah dari makanan, sisa makanan,” kata Sumasna.
Kondisi ini semakin mendesak karena TPA Sarimukti, yang menjadi salah satu fasilitas utama pengolahan akhir sampah di kawasan Bandung Raya, disebut hampir mencapai kapasitas maksimal.
Ketergantungan terhadap pembuangan akhir berisiko memperbesar beban pengelolaan sampah apabila tidak diimbangi pengurangan dari sumbernya. Karena itu, intervensi di sektor hulu menjadi salah satu fokus penting program FLOWER.
Pengurangan dari sumber menjadi bagian strategi lingkungan
Susut pangan dan sampah pangan memiliki karakteristik berbeda. Susut pangan umumnya terjadi sebelum makanan mencapai konsumen, seperti pada tahap produksi, pascapanen, penyimpanan dan distribusi. Sementara itu, sampah pangan merujuk pada makanan yang terbuang pada tahap ritel, penyajian maupun konsumsi.
Pembedaan ini penting karena penanganannya memerlukan pendekatan yang berbeda. Perbaikan fasilitas penyimpanan dan transportasi dapat membantu mengurangi kehilangan pangan dalam rantai pasok, sedangkan pengaturan porsi, pengelolaan persediaan dan pemanfaatan kembali makanan yang masih layak dapat menekan sampah pada tahap konsumsi.
Ekonomi Sirkular Masuk dalam Peta Jalan Nasional 2025–2045
Program FLOWER sejalan dengan Peta Jalan dan Rencana Aksi Nasional Ekonomi Sirkular (RAN-ES) 2025–2045 yang telah diluncurkan Kementerian PPN/Bappenas. Kebijakan ini mendorong pemanfaatan sumber daya secara lebih efisien, pengurangan timbulan sampah, serta pengembangan pola produksi dan konsumsi berkelanjutan.
RAN-ES menetapkan lima sektor prioritas, yakni pangan, konstruksi, elektronik, tekstil, serta ritel, khususnya kemasan plastik. Kelima sektor tersebut merepresentasikan hampir sepertiga produk domestik bruto (PDB) Indonesia dan menyediakan pekerjaan bagi lebih dari 43 juta orang pada 2019.
Jawa Barat memperluas cakupan prioritas dengan menambahkan sektor kertas dan otomotif. Kedua sektor tersebut dinilai memiliki kontribusi signifikan terhadap perekonomian daerah, sehingga penerapan prinsip ekonomi sirkular diharapkan dapat memperluas manfaat program melampaui pengelolaan sampah pangan.
Sampah pangan dan kaitannya dengan perubahan iklim
Persoalan susut dan sampah pangan juga memiliki dimensi global. Menurut data yang disampaikan dalam bahan program, kehilangan dan pemborosan pangan berkontribusi sekitar 8–10 persen terhadap emisi gas rumah kaca global.
Selain menghasilkan emisi, pemborosan pangan juga berarti hilangnya sumber daya yang digunakan untuk memproduksi makanan, termasuk lahan pertanian, air tawar, energi, tenaga kerja dan biaya distribusi.
Dengan demikian, pengurangan sampah pangan tidak hanya berkaitan dengan kebersihan lingkungan, tetapi juga efisiensi ekonomi dan ketahanan pangan. Pangan yang berhasil diselamatkan dari pemborosan berpotensi mengurangi tekanan terhadap kebutuhan produksi baru, meskipun manfaat akhirnya bergantung pada jenis pangan, kondisi penyimpanan dan mekanisme penyalurannya.
Bappeda Jabar Disiapkan sebagai Koordinator Program
Pelaksanaan FLOWER akan dikoordinasikan Kementerian PPN/Bappenas dan dilaksanakan oleh GGGI. Bappeda Provinsi Jawa Barat diusulkan menjadi pemangku kepentingan utama sekaligus penerima manfaat program, mengingat perannya dalam perencanaan pembangunan lintas sektor di tingkat provinsi.
Program ini dirancang melibatkan pemerintah, sektor swasta dan kalangan akademisi. Kolaborasi tersebut ditujukan untuk menyelaraskan kebijakan, memperkuat pelaksanaan di lapangan, serta menghindari tumpang tindih dengan berbagai inisiatif pengelolaan sampah dan pangan yang telah berjalan.
Kementerian PPN/Bappenas bersama Bappeda Jawa Barat akan memberikan arahan umum pelaksanaan. Selain itu, direncanakan pembentukan Project Steering Committee (PSC) atau Komite Pengarah Proyek untuk memandu implementasi dan memastikan solusi yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan daerah.
Komite tersebut juga akan dikoordinasikan dengan Circular Economy Steering Group (CESG) lintas kementerian yang direncanakan dibentuk dan dipimpin Bappenas, khususnya melalui kelompok kerja sektor pangan.
Tantangan Implementasi: Mengubah Kebijakan Menjadi Aksi di Lapangan
Peluncuran RAD Ekonomi Sirkular dan FLOWER menjadi langkah awal untuk memperkuat tata kelola pangan dan pengurangan sampah di Jawa Barat. Namun, keberhasilan program dalam jangka panjang akan bergantung pada penerjemahan rencana menjadi kegiatan terukur, pembagian tanggung jawab antarinstansi, serta ketersediaan data yang konsisten.
Dari sisi masyarakat, perubahan perilaku dalam membeli, menyimpan, mengolah dan mengonsumsi makanan menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan. Sementara itu, pelaku usaha pangan, pasar, restoran, hotel dan sektor distribusi berpotensi berperan melalui pengelolaan persediaan, pencegahan kerusakan produk serta penyaluran pangan yang masih layak konsumsi.
Secara lebih luas, pengurangan sampah dari sumbernya dapat membantu menekan beban TPA Sarimukti dan mengurangi kebutuhan pengangkutan serta penanganan sampah. Meski demikian, efektivitasnya perlu diukur melalui indikator yang jelas, seperti penurunan volume pangan terbuang, peningkatan pemanfaatan kembali, dan perubahan jumlah sampah yang dikirim ke fasilitas pemrosesan akhir.
Salah satu aspek penting program ini adalah menghubungkan kebijakan pangan dengan pengelolaan sampah dan pembangunan ekonomi daerah. Jika koordinasi lintas sektor berjalan efektif, Jawa Barat berpeluang menghasilkan model pengurangan susut pangan yang dapat diadaptasi oleh daerah lain, dengan tetap mempertimbangkan perbedaan karakteristik produksi, distribusi dan konsumsi.
Ke depan, transparansi data, evaluasi berkala dan pelibatan masyarakat akan menjadi faktor penting untuk menilai dampak nyata program. Dengan demikian, target ekonomi sirkular 2025–2045 tidak berhenti pada dokumen perencanaan, tetapi dapat diterjemahkan menjadi pengurangan sampah, efisiensi sumber daya dan penguatan ketahanan pangan di Jawa Barat. (Siti)
Berita Terkait :
Pemulangan Jenazah PMI Korban Kebakaran di Hongkong, Disnakertrans Blitar Pastikan Pendampingan Keluarga
Di Antara Runtuhnya Naposo Bulung dan Bangkitnya Narkoba
Fakta di Lapangan: Bantuan Terus Mengalir, Namun Tantangan Kemandirian Warga Masih Menjadi Pertanyaan
Revitalisasi Terungkap, Namun Masa Depan Pedagang dan Wajah Cihampelas Masih Menjadi Pertanyaan
