PAGAR ALAM, CimutNews.co.id – Wali Kota Pagar Alam H. Ludi Oliansyah menghadiri Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 Batch II Regional Sumatera yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Hotel Radisson, Kota Batam, Rabu (12/8/2026).
Forum tersebut mempertemukan kepala daerah dan sekretaris daerah dari 10 provinsi di Sumatera. Selain Sumatera Selatan, daerah yang hadir berasal dari Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Bengkulu, Lampung, Kepulauan Bangka Belitung, dan Kepulauan Riau.
Ajang apresiasi ini menempatkan sejumlah isu pelayanan publik sebagai indikator penting kinerja pemerintah daerah. Empat sektor yang menjadi perhatian mencakup pengelolaan sampah dan lingkungan asri, akses serta kualitas layanan kesehatan, akses penduduk terhadap layanan pendidikan, dan implementasi Program 3 Juta Rumah.
Dengan demikian, forum tersebut tidak semata menjadi seremoni penghargaan. Empat sektor yang diangkat berkaitan langsung dengan kualitas hidup masyarakat dan menjadi bagian penting dalam mengukur seberapa jauh kebijakan pemerintah daerah menghasilkan manfaat konkret bagi warga.
Empat sektor yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat
Pengelolaan sampah menjadi salah satu indikator yang semakin strategis karena persoalan lingkungan tidak hanya berkaitan dengan kebersihan kota, tetapi juga kesehatan masyarakat, kualitas permukiman, hingga keberlanjutan pembangunan.
Sementara itu, sektor kesehatan dan pendidikan berkaitan langsung dengan pembangunan sumber daya manusia. Pemerintah daerah dituntut tidak hanya memperluas akses, tetapi juga memastikan layanan yang tersedia memiliki kualitas dan mampu menjangkau kelompok masyarakat secara merata.
BPS Kota Pagar Alam dalam publikasi Statistik Pendidikan Kota Pagar Alam 2025 mencatat bahwa indikator pendidikan daerah dapat dilihat dari berbagai aspek, termasuk proses dan hasil pendidikan serta data sekolah, peserta didik, dan tenaga pendidik untuk tahun ajaran 2024/2025. Data tersebut menunjukkan pentingnya indikator terukur dalam mengevaluasi kebijakan pendidikan daerah.
Hal serupa berlaku pada sektor kesehatan dan kesejahteraan. BPS Kota Pagar Alam menerbitkan Statistik Kesejahteraan Rakyat 2025 berdasarkan Susenas Maret 2025, yang mencakup sejumlah indikator sosial ekonomi, termasuk pendidikan, kesehatan, perumahan, dan aspek kesejahteraan lainnya.
Pagar Alam mencatat sejumlah indikator pembangunan positif
Dari sisi pembangunan manusia, Pagar Alam memiliki modal yang cukup kuat. BPS mencatat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Pagar Alam 2025 mencapai 74,92, meningkat 0,92 poin dibandingkan tahun sebelumnya. Dalam periode 2021–2025, IPM Pagar Alam rata-rata meningkat 1,19 persen per tahun.
Capaian tersebut menjadi salah satu indikator bahwa pembangunan daerah tidak hanya dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari perkembangan kualitas hidup masyarakat.
Pada sektor ekonomi, BPS juga mencatat perekonomian Kota Pagar Alam pada 2025 tumbuh 5,18 persen. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp4,17 triliun, sedangkan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp2,82 triliun. Sektor penyediaan akomodasi dan makan minum menjadi lapangan usaha dengan pertumbuhan tertinggi, yakni 10,80 persen.
Di sisi sosial, persentase penduduk miskin Pagar Alam pada Maret 2025 tercatat 7,70 persen, turun 0,48 poin persentase dibandingkan Maret 2024. Jumlah penduduk miskin juga turun menjadi sekitar 11,20 ribu orang
Rangkaian indikator tersebut memberikan konteks yang lebih luas terhadap kehadiran Pagar Alam dalam forum apresiasi pemerintah daerah. Tantangannya bukan hanya mempertahankan capaian, melainkan memastikan perbaikan indikator makro tersebut diterjemahkan menjadi peningkatan layanan yang dirasakan masyarakat sehari-hari.
Program 3 Juta Rumah memperluas tanggung jawab pemerintah daerah
Masuknya Program 3 Juta Rumah sebagai salah satu sektor penilaian juga menunjukkan bahwa pembangunan perumahan kini tidak bisa dilepaskan dari agenda pembangunan daerah.
Pemerintah pusat sebelumnya menegaskan bahwa program tersebut membutuhkan kolaborasi lintas kementerian dan pemerintah daerah. Kementerian Pekerjaan Umum menyebut dukungan pemerintah daerah diperlukan antara lain melalui penyediaan infrastruktur dasar, seperti jalan, air bersih, pengelolaan air limbah, persampahan, dan drainase.
Dalam skema dukungan tersebut, pemerintah daerah juga didorong memberikan kemudahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, termasuk melalui kebijakan terkait BPHTB, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), dan retribusi PBG.
Artinya, indikator perumahan dalam apresiasi pemerintah daerah bukan hanya soal jumlah rumah yang dibangun. Ketersediaan infrastruktur pendukung, keterjangkauan, kualitas permukiman, serta kemudahan akses masyarakat terhadap layanan perumahan menjadi bagian yang tidak terpisahkan.
pelayanan publik menjadi ukuran kinerja daerah
Penghargaan kepada pemerintah daerah dalam konteks ini sejalan dengan kebutuhan pembangunan nasional yang semakin menempatkan kualitas layanan dasar sebagai ukuran penting keberhasilan pembangunan.
Data BPS Sumatera Selatan terbaru juga menunjukkan bahwa indikator sosial ekonomi perlu dibaca secara terpadu. Buku Saku Data dan Indikator Sosial Provinsi Sumatera Selatan 2021–2025 mencakup bidang kependudukan, kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, konsumsi, perumahan, dan aspek sosial lainnya sebagai bagian dari gambaran kualitas hidup masyarakat.
Pendekatan tersebut penting bagi pemerintah daerah karena keberhasilan satu sektor dapat berpengaruh terhadap sektor lainnya. Perbaikan lingkungan, misalnya, dapat berhubungan dengan kesehatan. Perbaikan pendidikan berpengaruh terhadap kualitas sumber daya manusia. Sementara peningkatan akses rumah layak berkaitan dengan kualitas kehidupan keluarga dan lingkungan permukiman. (Hafis)
Berita Terkait :
Polres Pagaralam Ungkap 17 Kasus Selama Operasi Sikat II Musi 2025, Situasi Kamtibmas Aman dan Kondusif
540 Mahasiswa KKN Akan Turun ke Pagar Alam, Namun Dampaknya Masih Jadi Pertanyaan
DPRD dan Wali Kota Pagar Alam Sepakati Raperda LPP APBD 2025
Hari Koperasi dan HANI Diperingati Bersamaan, Sejauh Mana Dampaknya Benar-Benar Dirasakan Masyarakat?
