GARUT, cimutnews.co.id — Pemerintah Kabupaten Garut mengarahkan Perubahan APBD 2026 untuk membiayai sejumlah kebutuhan masyarakat yang belum terakomodasi dalam APBD murni.
Arah kebijakan itu disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten Garut Nurdin Yana saat memimpin Apel Gabungan di Lapangan Sekretariat Daerah Garut, Senin, 24 Agustus 2026.
Pernyataan tersebut muncul setelah pembahasan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) bersama DPRD Garut rampung. Selanjutnya, pemerintah daerah mengajukan Nota Pengantar Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), termasuk Raperda Perubahan APBD 2026.
Namun, perubahan anggaran bukan hanya soal menggeser angka dalam dokumen. Ada pertanyaan yang jauh lebih penting: kebutuhan warga seperti apa yang akhirnya benar-benar masuk dalam prioritas anggaran?
Perubahan APBD Diminta Menjawab Kebutuhan Mendesak
Nurdin mengatakan Perubahan APBD 2026 perlu diarahkan pada kebutuhan masyarakat yang belum tertangani dalam perencanaan APBD murni.
Ia juga meminta kepala perangkat daerah lebih selektif dalam menentukan program, terutama kegiatan yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
Menurut Nurdin, belanja operasional internal perlu ditekan agar ruang fiskal pemerintah dapat lebih banyak diarahkan untuk kepentingan publik.
“Ini adalah bagian dari kita yang mau tidak mau harus menjadi konsentrasi kita semua,” ujar Nurdin.
Ia menekankan bahwa masyarakat pada praktiknya tidak selalu membedakan kewenangan antarorganisasi perangkat daerah ketika menyampaikan persoalan.
Karena itu, persoalan publik dinilai tidak semestinya berhenti hanya karena secara administratif berada di luar tugas pokok dan fungsi satu perangkat daerah.
Ketika Warga Tidak Mengenal Batas Antar-SKPD
Pesan tersebut memperlihatkan persoalan klasik dalam pelayanan publik.
Bagi pemerintah, kewenangan terbagi berdasarkan struktur organisasi. Namun bagi masyarakat, persoalan seperti jalan rusak, pelayanan administrasi, kebutuhan sosial, infrastruktur lingkungan atau layanan dasar merupakan persoalan pemerintah secara keseluruhan.
“Tidak pernah melihat apakah ini merupakan bagiannya atau bukan bagiannya, semua itu akan terfokus kepada kita semua,” kata Nurdin.
Di sisi lain, kondisi berbeda dirasakan ketika persoalan warga harus melewati rantai koordinasi yang panjang.
Kecepatan respons menjadi penting karena kebutuhan masyarakat tidak selalu menunggu proses birokrasi selesai.
Karena itu, instruksi untuk menekan belanja internal dan memperbesar manfaat langsung kepada masyarakat menjadi salah satu bagian yang patut diperhatikan dalam pelaksanaan Perubahan APBD 2026.
Camat Diminta Jadi Ujung Tombak
Nurdin secara khusus menyoroti posisi camat.
Menurutnya, camat merupakan representasi pemerintah daerah yang berhadapan langsung dengan persoalan masyarakat di tingkat wilayah.
“Bapak dan ibu camat saya kira, ini menjadi penting bagi rekan-rekan sekalian di lapangan,” ujarnya.
Peran tersebut menjadi penting karena informasi mengenai kebutuhan warga sering kali pertama kali terlihat di tingkat kecamatan dan desa.
Persoalannya kemudian adalah bagaimana informasi dari lapangan tersebut diterjemahkan menjadi program, kegiatan, sekaligus anggaran yang benar-benar dapat dilaksanakan.
Fakta di Lapangan Menjadi Ujian
Namun fakta di lapangan menunjukkan bahwa keberhasilan sebuah perubahan anggaran tidak cukup diukur dari selesainya pembahasan KUA-PPAS atau pengajuan Raperda.
Ukuran yang lebih konkret adalah apakah kebutuhan yang sebelumnya belum tertangani benar-benar mendapatkan intervensi setelah perubahan anggaran ditetapkan.
Di titik inilah proses pelaksanaan akan menjadi ujian.
Program yang disebut berpihak kepada masyarakat harus dapat terlihat dalam bentuk pelayanan, pembangunan, bantuan, maupun penyelesaian persoalan yang memang dibutuhkan warga.
Hingga kini, belum semua rincian kebutuhan masyarakat yang akan menjadi prioritas Perubahan APBD 2026 dijelaskan secara terbuka dalam pernyataan tersebut.
Belum ada penjelasan rinci mengenai sektor mana yang akan memperoleh tambahan anggaran terbesar, kebutuhan apa yang paling mendesak, serta indikator apa yang akan digunakan untuk memastikan anggaran tersebut benar-benar memberikan dampak langsung.
Ada Ruang untuk Menguji Efektivitas Anggaran
Perubahan APBD pada dasarnya memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk menyesuaikan kebijakan dengan kondisi terbaru.
Namun, perubahan anggaran juga menghadirkan tuntutan transparansi.
Masyarakat perlu mengetahui bukan hanya berapa besar anggaran yang berubah, tetapi juga mengapa perubahan tersebut diperlukan dan siapa yang akan menerima manfaatnya.
Hal ini menimbulkan pertanyaan: apakah tambahan atau pergeseran anggaran nantinya benar-benar akan menyentuh persoalan yang paling dirasakan masyarakat, atau justru kembali terserap pada kebutuhan birokrasi?
Pernyataan Nurdin menunjukkan adanya dorongan agar aparatur bergerak lebih cepat dan responsif. Akan tetapi, efektivitas kebijakan pada akhirnya tetap akan ditentukan oleh implementasi di lapangan.
Anggaran Berubah, Harapan Warga Ikut Dipertaruhkan
Pemerintah Kabupaten Garut kini menghadapi tahap yang lebih penting setelah pembahasan anggaran dilakukan, yakni memastikan kebijakan tersebut diterjemahkan menjadi pelayanan nyata.
Nurdin berharap kontribusi aparatur, sekecil apa pun, dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Bagaimana kontribusi kita, sekecil apapun itu bisa bermanfaat bagi masyarakat,” katanya.
Terungkap bahwa arah Perubahan APBD 2026 Garut ingin lebih menempatkan kebutuhan warga sebagai prioritas. Namun, pertanyaan berikutnya justru berada di lapangan.
Kebutuhan masyarakat mana yang akan benar-benar masuk dalam anggaran, seberapa besar manfaatnya, dan kapan warga mulai merasakan hasilnya?
Jawaban atas pertanyaan tersebut akan terlihat ketika Perubahan APBD 2026 memasuki tahap pelaksanaan. (Holil)
Berita Terkait :
Walikota Blitar Launcing 3 Unit Mobil Jenazah Di Puskesmas Sukorejo, Tingkatkan Layanan Kemanusiaan Bagi Masyarakat
Melalui DBHCHT 2025, Dinkes Kabupaten Blitar Rehab Pustu dan Puskesmas
Dedi Mulyadi Bantu Keluarga Korban Kecelakaan Rp25 Juta, Sempat Disangka Penipu oleh Suami
Baru Dilantik, Pj Sekda Blitar Langsung Diberi Tugas Percepatan Program Strategis
