JAKARTA, cimutnews.co.id – Pemerintah mulai mematangkan langkah rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Sumatera melalui penyusunan Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Renduk) yang diproyeksikan menelan anggaran lebih dari Rp100 triliun hingga 2028.
Dokumen tersebut menjadi acuan utama pemulihan permanen wilayah terdampak bencana, mulai dari pembangunan infrastruktur, hunian tetap, hingga pemulihan layanan publik lintas daerah dan kementerian.
Infrastruktur Menyerap Anggaran Terbesar
Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian mengatakan, Renduk disusun dari usulan pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi, serta kementerian dan lembaga terkait.
Menurut Tito, seluruh usulan tersebut kemudian diselaraskan bersama Kementerian PPN/Bappenas agar menjadi program pemulihan terpadu yang berjalan selama tiga tahun.
“Sekarang proses menuju pemulihan permanen atau rehab rekon. Kuncinya adalah renduk yang direkap dari kabupaten, kota, provinsi terdampak dan kementerian/lembaga,” ujar Tito seusai rapat bersama DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (25/5/2026).
Dalam dokumen tersebut tercatat sebanyak 11.512 program dan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi yang akan dijalankan sepanjang 2026 hingga 2028.
Total kebutuhan anggaran mencapai Rp100,166 triliun dengan rincian:
- Tahun 2026 sebesar Rp38,9 triliun
- Tahun 2027 sebesar Rp32,9 triliun
- Tahun 2028 sebesar Rp28,2 triliun
Porsi terbesar dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur dengan total mencapai sekitar Rp69 triliun selama tiga tahun pelaksanaan.
Hunian Tetap Jadi Prioritas
Selain infrastruktur, pemerintah juga menargetkan percepatan pembangunan hunian tetap bagi masyarakat terdampak bencana.
Anggaran sekitar Rp7,4 triliun disiapkan khusus untuk pembangunan rumah permanen yang ditargetkan selesai paling lambat 2027.
Menurut Tito, percepatan hunian tetap penting agar warga tidak terlalu lama tinggal di hunian sementara yang umumnya memiliki keterbatasan fasilitas dasar.
“Hunian tetap menjadi prioritas supaya masyarakat tidak terlalu lama tinggal di hunian sementara,” katanya.
DPR Tekankan Sinergi Lintas Lembaga
Dalam rapat yang sama, Ketua Satgas Pemulihan Pascabencana DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad menyatakan Renduk Pascabencana Sumatera telah mendapatkan persetujuan untuk dilaksanakan.
Dasco menilai koordinasi lintas kementerian dan lembaga menjadi faktor penting agar pemulihan berjalan tepat sasaran dan tidak terhambat persoalan birokrasi.
Menurut dia, keterlibatan pemerintah pusat, pemerintah daerah, DPR RI, hingga instansi teknis menjadi kunci agar program rehabilitasi benar-benar dirasakan masyarakat terdampak.
Belajar dari Penanganan Pascabencana Sebelumnya
Nilai anggaran rehabilitasi Sumatera termasuk salah satu yang terbesar dalam program pemulihan pascabencana nasional dalam beberapa tahun terakhir.
Sebagai pembanding, pemerintah sebelumnya juga mengalokasikan anggaran besar untuk pemulihan pascagempa dan tsunami di Sulawesi Tengah pada 2018 serta rekonstruksi wilayah terdampak erupsi dan gempa di berbagai daerah Indonesia.
Namun dalam sejumlah kasus sebelumnya, tantangan terbesar bukan hanya pada ketersediaan anggaran, melainkan sinkronisasi data, percepatan lahan hunian tetap, hingga koordinasi antarinstansi.
Kondisi itu membuat penyusunan Renduk dinilai penting karena menjadi dasar hukum sekaligus peta prioritas pembangunan.
Risiko Jika Rekonstruksi Tidak Tepat Sasaran
Pengamat kebijakan publik menilai rehabilitasi pascabencana tidak cukup hanya berfokus pada pembangunan fisik.
Tanpa pemulihan ekonomi masyarakat, pendidikan, serta layanan kesehatan, proses pemulihan dinilai berisiko memunculkan masalah sosial baru di wilayah terdampak.
Dalam jangka pendek, keterlambatan pembangunan hunian tetap dapat memperpanjang ketergantungan warga terhadap bantuan pemerintah. Sementara dalam jangka panjang, pembangunan yang tidak berbasis mitigasi berpotensi meningkatkan kerentanan bencana di masa depan.
Infrastruktur Jadi Penentu Pemulihan Ekonomi
Besarnya alokasi infrastruktur hingga Rp69 triliun menunjukkan pemerintah tidak hanya fokus membangun kembali fasilitas rusak, tetapi juga mencoba memulihkan aktivitas ekonomi regional Sumatera.
Pembangunan jalan, jembatan, jaringan air, hingga fasilitas publik dinilai menjadi faktor penting agar distribusi logistik, perdagangan, dan layanan masyarakat bisa kembali berjalan normal pascabencana.
Jika rehabilitasi berjalan tepat waktu, program ini berpotensi menjadi momentum percepatan pembangunan kawasan terdampak yang selama ini memiliki keterbatasan infrastruktur dasar.
Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera menjadi fondasi utama pemulihan wilayah terdampak dalam tiga tahun ke depan. Dengan total anggaran lebih dari Rp100 triliun, pemerintah kini menghadapi tantangan memastikan seluruh program berjalan tepat sasaran, transparan, dan benar-benar memberi dampak bagi masyarakat.
Keberhasilan rehabilitasi tidak hanya diukur dari pembangunan fisik, tetapi juga kemampuan pemerintah memulihkan kehidupan sosial dan ekonomi warga secara berkelanjutan. (timred/CN)
Sumber : Puspen Kemendagri
Berita Terkait :
KAGAMA Lampung Gelar Bakti Sosial untuk Korban Banjir di Kota Karang
“Kota Blitar Sukses Jadi Tuan Rumah Actions for Earth Global Youth Summit 2025, Dua Perwakilan dari Blitar Sabet Juara”
Pendaftaran Pelatihan Vokasi Nasional 2026 Diperpanjang hingga 24 Maret, Kemnaker Sediakan 20.000 Kuota Gratis
Kanada Buka Peluang Investasi di Jawa Barat
