JAKARTA, cimutnews.co.id — Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) kembali membawa persoalan lingkungan ke tingkat pemerintah pusat. Di tengah ancaman musim kemarau yang diprediksi lebih panjang, Pemerintah Kabupaten OKI meminta dukungan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) untuk memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), sekaligus meningkatkan layanan pengelolaan sampah yang hingga kini masih sangat terbatas.
Permintaan tersebut disampaikan langsung Bupati OKI Muchendi Mahzareki saat bertemu Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), Moh. Jumhur Hidayat, di Plaza Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (12/5/2026).
Di atas kertas, respons pemerintah pusat cukup menjanjikan. Namun, fakta di lapangan menunjukkan tantangan lingkungan di Kabupaten OKI tidak hanya berkaitan dengan kebakaran lahan gambut, tetapi juga persoalan sampah yang dampaknya dirasakan masyarakat setiap hari.
OKI Punya Gambut Luas, Risiko Karhutla Tetap Tinggi
Dalam pertemuan tersebut, Muchendi memaparkan bahwa Kabupaten OKI merupakan salah satu daerah dengan kawasan gambut terbesar di Sumatera Selatan.
Sekitar 60,15 persen wilayah OKI merupakan lahan gambut atau hampir 49,3 persen dari total ekosistem gambut Sumatera Selatan berada di kabupaten ini. Kondisi tersebut menjadikan OKI memiliki peran strategis dalam menjaga keseimbangan lingkungan sekaligus menghadapi risiko kebakaran hutan dan lahan yang tinggi setiap musim kemarau.
Menurut Muchendi, prediksi musim kemarau yang lebih panjang tahun ini membuat pemerintah daerah terus meningkatkan langkah pencegahan.
“Musim kemarau tahun ini diperkirakan lebih panjang. Karena itu kami terus memperkuat upaya pencegahan dengan melibatkan Forkopimda, pemerintah kecamatan hingga pemerintah desa,” ujarnya.
Langkah pencegahan dinilai menjadi strategi penting mengingat sebagian besar kebakaran lahan di wilayah gambut dapat meluas dengan cepat apabila tidak ditangani sejak dini.
Daop Karhutla Masuk Prioritas Pembangunan 2027
Salah satu usulan utama Pemkab OKI adalah percepatan pembangunan Daerah Operasional (Daop) Penanggulangan Kebakaran Lahan.
Fasilitas tersebut direncanakan menjadi pusat komando sekaligus basis operasional penanganan karhutla di Kabupaten OKI.
Menanggapi usulan tersebut, Menteri Lingkungan Hidup Moh. Jumhur Hidayat menyatakan pemerintah pusat memberikan perhatian terhadap kebutuhan daerah.
“Persoalan lingkungan hidup adalah tanggung jawab bersama. Usulan dari Pemerintah Kabupaten OKI akan kami tindak lanjuti sesuai prioritas,” katanya.
Jumhur memastikan pembangunan Daop Penanggulangan Kebakaran Lahan diprioritaskan mulai tahun 2027.
Menurutnya, Pemerintah Kabupaten OKI telah memenuhi salah satu syarat utama dengan menyiapkan lahan bersertifikat.
“Kesiapan daerah sudah 100 persen. Tahun depan kami alokasikan pendanaan struktural untuk memulai pembangunannya,” ujar Jumhur.
Pembangunan fasilitas tersebut diperkirakan membutuhkan anggaran sekitar Rp33 miliar.
Sampah Jadi Persoalan yang Tak Kalah Mendesak
Selain karhutla, persoalan lain yang turut dibawa Pemkab OKI ke pemerintah pusat adalah rendahnya pelayanan pengelolaan sampah.
Data yang dipaparkan pemerintah menunjukkan cakupan layanan persampahan di Kabupaten OKI baru mencapai 9,44 persen.
Angka tersebut menunjukkan sebagian besar wilayah masih belum terlayani secara optimal.
Pemkab OKI menilai kondisi itu dipengaruhi keterbatasan armada pengangkut sampah maupun sarana pendukung lainnya.
Karena itu, pemerintah daerah meminta bantuan dump truck, kendaraan roda tiga, hingga dukungan infrastruktur persampahan dari Kementerian Lingkungan Hidup.
Namun Fakta di Lapangan Menunjukkan Tantangan Masih Besar
Meski berbagai program telah disiapkan, namun fakta di lapangan menunjukkan persoalan sampah masih menjadi pekerjaan rumah di banyak wilayah Kabupaten OKI.
Di sejumlah kawasan permukiman, masyarakat masih mengandalkan pembakaran sampah secara mandiri atau membuang sampah ke lokasi tertentu karena layanan pengangkutan belum menjangkau seluruh wilayah.
Kondisi tersebut juga dipengaruhi luas wilayah Kabupaten OKI yang tersebar hingga ke desa-desa dengan akses transportasi yang tidak selalu mudah.
Belum meratanya layanan pengelolaan sampah membuat berbagai program pemerintah membutuhkan dukungan sarana yang memadai agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
Gerakan OKI Lestari Jadi Langkah Awal
Sebagai upaya mengurangi persoalan tersebut, Pemkab OKI menjalankan Gerakan OKI Lestari untuk Indonesia Asri.
Program ini diwujudkan melalui kegiatan gotong royong rutin di lingkungan pemerintahan maupun masyarakat.
Selain itu, pemerintah daerah juga mulai mengembangkan bank sampah di sejumlah perangkat daerah sebagai bentuk pengelolaan sampah berbasis partisipasi masyarakat.
Meski demikian, efektivitas program tersebut masih bergantung pada dukungan fasilitas, edukasi masyarakat, serta keberlanjutan pendampingan di lapangan.
Sejumlah Pertanyaan Masih Menunggu Jawaban
Selain pembangunan Daop dan bantuan armada persampahan, Pemkab OKI juga meminta percepatan penerbitan rekomendasi Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup Kabupaten OKI.
Rekomendasi tersebut langsung ditandatangani Menteri Lingkungan Hidup pada hari yang sama.
Di sisi lain, pembangunan Daop baru dijadwalkan mulai tahun depan.
Hal ini menimbulkan pertanyaan, sejauh mana langkah antisipasi pemerintah mampu menghadapi ancaman musim kemarau yang datang lebih dahulu sebelum fasilitas tersebut benar-benar beroperasi.
Demikian pula pada sektor persampahan, bantuan armada memang dijanjikan masuk dalam anggaran berikutnya.
Namun hingga kini, belum semua kebutuhan pelayanan dasar lingkungan hidup di Kabupaten OKI dapat dipenuhi secara merata.
Keberhasilan berbagai rencana tersebut pada akhirnya akan sangat bergantung pada konsistensi pelaksanaan, sinergi pemerintah pusat dan daerah, serta partisipasi masyarakat dalam menjaga lingkungan. (Timred/CN)
Berita Terkait :
Jalan Mulus, Ekonomi Tumbuh: Warga Pampangan dan Sirah Pulau Padang Rasakan Manfaat Pembangunan Infrastruktur OKI
Teknologi Karhutla Makin Canggih, Tapi Ancaman Api Gambut Belum Benar-Benar Hilang
Lentera Desa Digarap Besar-Besaran, Namun Cakupan Layanan Masih Jadi Pertanyaan
Perempuan Dilatih Melek Hukum, Namun Tantangan Partisipasi Masih Terasa
