JAKARTA, cimutnews.co.id — Pemerintah mulai memperluas uji coba digitalisasi bantuan sosial (bansos) ke 43 kabupaten dan kota sebagai bagian dari percepatan transformasi digital pemerintahan. Langkah ini digadang-gadang menjadi fondasi menuju sistem Government Technology (GovTech) yang diharapkan mampu menghadirkan layanan publik lebih cepat, efisien, sekaligus transparan.
Namun, di balik optimisme tersebut, muncul pertanyaan yang masih menjadi perhatian banyak pihak. Apakah digitalisasi benar-benar mampu mengatasi persoalan klasik penyaluran bansos yang selama ini kerap diwarnai persoalan validitas data penerima, keterlambatan distribusi, hingga adanya masyarakat yang layak menerima tetapi belum terdaftar?
Pertanyaan itu menjadi penting mengingat keberhasilan sebuah sistem digital tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologi, melainkan juga kualitas data, kesiapan pemerintah daerah, serta kemampuan masyarakat dalam mengakses layanan digital.
Rapat Koordinasi dan Monitoring Perluasan Piloting Digitalisasi Bansos yang dipimpin Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Selasa (30/6/2026), menjadi langkah lanjutan pemerintah dalam memperluas implementasi program tersebut.
Menurut Tito, perluasan uji coba dilakukan setelah pelaksanaan piloting di Kabupaten Banyuwangi dinilai memberikan hasil yang positif. Model tersebut kini direplikasi ke 43 kabupaten dan kota sebagai tahapan menuju implementasi nasional.
“Rapat ini dalam rangka untuk perluasan piloting digitalisasi bansos di 43 kabupaten dan kota, dan ini merupakan cikal bakal juga road map menuju GovTech atau e-government,” ujar Tito.
Ia menambahkan, pemerintah pusat akan mengoordinasikan pemerintah daerah bersama kementerian dan lembaga terkait agar proses transformasi digital dapat berjalan secara terintegrasi.
Sebelumnya, Banyuwangi menjadi daerah pertama yang menjalankan sistem tersebut. Pemerintah berharap pengalaman daerah itu dapat menjadi acuan sebelum diterapkan secara nasional.
“Target berikutnya 43 daerah, dan ke depan kita harapkan dapat diterapkan di seluruh Indonesia,” tambahnya.
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) sekaligus Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP), Luhut Binsar Pandjaitan, mengatakan digitalisasi bansos merupakan bagian dari reformasi besar sistem perlindungan sosial.
Menurutnya, untuk pertama kalinya proses seleksi calon penerima bantuan dilakukan melalui integrasi data lintas kementerian dan lembaga yang dipadukan dengan teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI).
Ia menyebut sistem tersebut dirancang agar masyarakat dapat mengajukan bantuan secara mandiri maupun melalui agen layanan tanpa proses administrasi yang panjang.
“Kita akan memonitor dan mengawasi dengan ketat. Dengan data dari tujuh kementerian/lembaga yang sudah terintegrasi, proses AI sudah berjalan,” kata Luhut.
Digitalisasi memang diyakini mampu memangkas birokrasi. Namun pengalaman penyaluran bansos selama beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa persoalan utama bukan hanya berada pada mekanisme distribusi, melainkan juga akurasi basis data.
Di berbagai daerah, masih ditemukan masyarakat yang mengaku layak menerima bantuan tetapi belum masuk dalam daftar penerima. Sebaliknya, terdapat pula penerima yang dinilai sudah tidak memenuhi kriteria namun masih tercatat dalam sistem.
Persoalan tersebut selama ini menjadi tantangan dalam setiap program perlindungan sosial. Karena itu, keberhasilan digitalisasi bansos sangat bergantung pada pembaruan data yang dilakukan secara berkala hingga tingkat desa dan kelurahan.
Di Sisi Lain, Kesiapan Daerah Menjadi Faktor Penentu
Selain validitas data, kesiapan infrastruktur digital di masing-masing daerah juga menjadi perhatian.
Tidak semua wilayah memiliki kualitas jaringan internet maupun literasi digital yang sama. Kondisi tersebut berpotensi memengaruhi efektivitas implementasi sistem, terutama di wilayah terpencil yang akses teknologinya masih terbatas.
Sejumlah pengamat tata kelola pemerintahan menilai digitalisasi dapat meningkatkan transparansi apabila diikuti pengawasan yang konsisten, keterbukaan data, serta mekanisme koreksi yang mudah diakses masyarakat.
Suara Lapangan Masih Menunggu Pembuktian
Sejumlah warga di berbagai daerah sebelumnya mengaku berharap sistem baru dapat mengurangi persoalan salah sasaran yang selama ini kerap menjadi keluhan.
Masyarakat juga menaruh harapan agar proses pengajuan bantuan tidak lagi berbelit dan dapat dipantau secara terbuka.
Meski demikian, hingga kini efektivitas penerapan sistem digital di 43 daerah tersebut masih menunggu hasil implementasi secara menyeluruh.
Transformasi Digital Tak Hanya Soal Teknologi
Program GovTech yang sedang dikembangkan pemerintah bukan sekadar memindahkan layanan ke platform digital. Lebih dari itu, sistem ini diharapkan mampu menyatukan berbagai data pemerintah sehingga pengambilan kebijakan menjadi lebih cepat, tepat, dan akurat.
Apabila integrasi data berjalan sesuai rencana, pemerintah optimistis berbagai layanan publik, termasuk bansos, akan semakin efisien dan minim penyimpangan.
Namun demikian, keberhasilan program tersebut tetap membutuhkan sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta partisipasi aktif masyarakat dalam memastikan data penerima selalu diperbarui.
Hingga kini, implementasi digitalisasi bansos masih memasuki tahap perluasan uji coba. Apakah sistem berbasis AI ini benar-benar mampu menjawab persoalan lama mengenai ketepatan sasaran bantuan sosial, atau justru akan menghadapi tantangan baru dalam pelaksanaannya? Jawabannya akan terlihat ketika program mulai berjalan di seluruh daerah. (Timred/CN)
Berita Terkait :
Presiden Prabowo Disambut Hangat Diaspora Indonesia di Brasil
KDM Dorong Pemda Cianjur Hadirkan Pendidikan Keterampilan bagi Warga Perdesaan
Munas II PJS Dibuka Gubernur Lemhannas: Jurnalis Siber Adalah Garda Terdepan Ketahanan Nasional
Hubungan Industrial Transformatif Jadi Sorotan Menaker, Dorong Kolaborasi Hadapi Era AI dan Otomasi
