Beranda Banyuasin Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026, Banyuasin Dorong Layanan Publik lewat Pendidikan Kesehatan...

Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026, Banyuasin Dorong Layanan Publik lewat Pendidikan Kesehatan dan Lingkungan

6
0
Bupati Banyuasin Askolani didampingi Sekda Erwin Ibrahim menghadiri Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 Batch II Regional Sumatera di Ballroom Hotel Radisson Batam, Kamis (13/8/2026).(foto:Noto/cimutnews.co.id)

BATAM, cimutnews.co.id – Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 Batch II Regional Sumatera menjadi momentum bagi Pemerintah Kabupaten Banyuasin untuk memperkuat kualitas pelayanan publik dan memastikan pembangunan daerah memberi manfaat langsung kepada masyarakat.

Bupati Banyuasin Dr. H. Askolani, SH., MH., didampingi Sekretaris Daerah Banyuasin Ir. Erwin Ibrahim, ST., MM., MBA., IPU., ASEAN Eng., menghadiri kegiatan tersebut di Ballroom Hotel Radisson Batam, Kamis (13/8/2026). Forum ini mengangkat sejumlah sektor strategis, mulai dari pengelolaan sampah dan lingkungan, pendidikan, kesehatan hingga implementasi Program 3 Juta Rumah.

Banyuasin Menempatkan Pelayanan Publik sebagai Ukuran Pembangunan

Bagi Pemerintah Kabupaten Banyuasin, apresiasi pemerintah daerah bukan sekadar soal penghargaan. Bupati Askolani menilai pengakuan terhadap kinerja pemerintah harus diterjemahkan menjadi dorongan untuk memperbaiki kualitas pelayanan secara berkelanjutan.

Menurut dia, pembangunan daerah tidak cukup diukur dari banyaknya program yang dilaksanakan. Ukuran yang lebih penting adalah sejauh mana program tersebut mampu menjawab kebutuhan masyarakat, terutama dalam layanan dasar yang bersentuhan langsung dengan kehidupan sehari-hari.

Empat sektor yang menjadi perhatian dalam kegiatan di Batam memperlihatkan arah tersebut, yakni:

  • pengelolaan sampah dan penciptaan lingkungan asri;
  • pemerataan akses penduduk terhadap pendidikan;
  • akses serta kualitas layanan kesehatan;
  • implementasi Program 3 Juta Rumah.

Keempat sektor tersebut memiliki keterkaitan. Lingkungan yang sehat, pendidikan yang terjangkau, layanan kesehatan berkualitas, dan hunian layak merupakan bagian dari ekosistem kesejahteraan masyarakat.

Pengelolaan Sampah Tak Cukup Mengandalkan Pemerintah

Askolani menegaskan pengelolaan sampah menjadi salah satu perhatian Pemkab Banyuasin. Persoalan sampah tidak hanya berkaitan dengan kebersihan kota atau permukiman, tetapi juga menyangkut kesehatan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan.

Karena itu, pemerintah daerah mendorong keterlibatan berbagai unsur, mulai dari pemerintah, dunia usaha hingga masyarakat. Pendekatan tersebut penting karena persoalan sampah berada di tingkat paling dekat dengan aktivitas rumah tangga dan komunitas.

Baca juga  Panen Raya Padi Banyuasin Tembus 1,216 Juta Ton, Sinergi TNI dan Pemda Diperkuat

Langkah berbasis masyarakat juga mulai terlihat di Banyuasin. Pada Juni 2026, misalnya, TP-PKK Banyuasin meresmikan Rumah Pilah Bank Sampah Indonesia Unit Kenten sebagai bagian dari upaya menciptakan lingkungan yang bersih sekaligus mendukung peningkatan kesejahteraan keluarga.  

Artinya, isu lingkungan yang dibawa Banyuasin ke forum regional bukan berdiri sendiri, melainkan berkaitan dengan upaya membangun kebiasaan pengelolaan sampah dari tingkat masyarakat.

Pendidikan dan Kesehatan Tetap Menjadi Layanan Dasar

Di sektor pendidikan, Pemkab Banyuasin menyatakan fokus pada perluasan akses yang merata dan peningkatan kualitas layanan. Prinsipnya, masyarakat di berbagai wilayah harus memperoleh kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan.

Tantangannya bukan hanya memastikan anak bersekolah, tetapi juga menjaga agar akses tersebut berujung pada layanan pendidikan yang berkualitas. Karena itu, kebijakan pendidikan membutuhkan dukungan lintas sektor, termasuk perencanaan daerah dan penguatan pelayanan publik.

Sementara di bidang kesehatan, Pemkab Banyuasin menyebut penguatan fasilitas kesehatan, pemerataan tenaga kesehatan serta program peningkatan derajat kesehatan masyarakat sebagai bagian dari strategi pembangunan.

Kedua sektor ini memiliki efek jangka panjang. Pendidikan menentukan kualitas sumber daya manusia, sedangkan kesehatan memengaruhi produktivitas dan kemampuan masyarakat menjalankan aktivitas ekonomi.

Program 3 Juta Rumah Masuk dalam Agenda Pembangunan Daerah

Askolani juga menempatkan implementasi Program 3 Juta Rumah sebagai bagian penting dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hunian yang layak tidak hanya menyangkut tempat tinggal, tetapi berkaitan dengan kualitas lingkungan keluarga, kesehatan dan produktivitas ekonomi.

Secara nasional, program tersebut memang menjadi agenda besar pemerintah. Data yang disampaikan pemerintah menunjukkan realisasi Program 3 Juta Rumah telah mencapai 324.213 unit hingga 13 Juni 2026. Angka tersebut setara sekitar 10,8 persen dari target tiga juta rumah jika dibandingkan secara sederhana dengan target tahunan tersebut.  

Baca juga  PTPN I Regional 7 Unit Betung Perkuat Sinergi dengan Pemkab Banyuasin, Dorong Hilirisasi Perkebunan dan Pembangunan Daerah

Kementerian Keuangan juga menegaskan pembangunan dan renovasi rumah menjadi instrumen strategis untuk memperluas akses masyarakat terhadap hunian layak sekaligus mendorong kesejahteraan dan aktivitas ekonomi.

Data tersebut memberi konteks bahwa peran pemerintah daerah sangat penting. Target nasional tidak akan tercapai hanya melalui kebijakan pusat, karena implementasinya membutuhkan kesiapan daerah, pendataan masyarakat sasaran, lahan, infrastruktur pendukung serta kolaborasi dengan sektor swasta.

Dari Apresiasi Menuju Evaluasi Kinerja

Forum Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 juga dapat dibaca sebagai ruang untuk membandingkan pendekatan pembangunan antardaerah di Sumatera. Bagi Banyuasin, forum semacam ini membuka kesempatan untuk melihat program mana yang sudah berjalan efektif dan bagian mana yang masih membutuhkan pembenahan.

Sebelumnya, Pemkab Banyuasin juga mengikuti kegiatan Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 yang digelar di Banyuasin pada April 2026. Pada forum tersebut, tema yang dibahas antara lain pengendalian inflasi, penurunan pengangguran, kemiskinan dan stunting serta pembiayaan kreatif pembangunan.

Perbedaan fokus tersebut menunjukkan bahwa ukuran keberhasilan pemerintah daerah semakin luas. Pemerintah tidak hanya dituntut menyelesaikan persoalan administrasi, tetapi juga menunjukkan dampak konkret kebijakan terhadap masyarakat. (Noto)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here