GARUT, CimutNews.co.id – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengajak organisasi perempuan Aisyiyah mengambil peran lebih besar dalam membantu pemerintah menyelesaikan berbagai persoalan sosial yang masih menjadi tantangan di Jawa Barat. Mulai dari meningkatnya kenakalan remaja, kemiskinan, stunting, hingga perlindungan anak dan keluarga dinilai membutuhkan keterlibatan aktif organisasi kemasyarakatan agar penanganannya lebih menyentuh akar persoalan.
Ajakan tersebut disampaikan Dedi Mulyadi, yang akrab disapa KDM, saat menghadiri Resepsi Milad ke-109 Aisyiyah di Pesantren Darul Arqam, Kabupaten Garut, Senin (22/6/2026). Kegiatan yang digelar Pimpinan Wilayah Aisyiyah (PWA) Jawa Barat itu dihadiri ratusan kader Aisyiyah, tokoh masyarakat, serta unsur pemerintah daerah dan provinsi.
Menurut Dedi, pembangunan tidak hanya bertumpu pada kebijakan pemerintah, tetapi juga membutuhkan partisipasi organisasi masyarakat yang memiliki jaringan hingga tingkat desa dan keluarga.
“Saya mengajak seluruh organisasi kemasyarakatan, baik keagamaan maupun nonkeagamaan, untuk melangkah pada hal-hal yang lebih nyata. Kalau kita hanya melakukan pembinaan di internal organisasi, manfaatnya akan sangat terbatas,” ujar Dedi.
Ajak Aisyiyah Dampingi Anak Rentan dan Keluarga Broken Home
Dalam kesempatan tersebut, Dedi menyoroti meningkatnya persoalan sosial yang dialami anak-anak dan remaja, khususnya mereka yang tumbuh dalam keluarga tidak utuh maupun keluarga pekerja migran.
Menurutnya, berbagai kasus tawuran, kekerasan remaja hingga penyalahgunaan senjata tajam tidak bisa diselesaikan hanya melalui pendekatan hukum, tetapi juga membutuhkan pendekatan sosial dan emosional.
Ia berharap kader-kader Aisyiyah dapat hadir langsung di tengah masyarakat untuk menjadi pendamping keluarga serta memberikan perhatian kepada anak-anak yang kehilangan figur orang tua.
“Anak-anak yang ibunya bekerja menjadi TKI sering kekurangan kasih sayang. Ada juga anak-anak perempuan dari keluarga broken home yang menghabiskan waktu hingga larut malam di luar rumah. Saya berharap Aisyiyah hadir menghampiri mereka, memeluk mereka dengan kasih sayang, mengajak ke majelis, mengantar pulang, bahkan menjadi ibu angkat bila diperlukan,” katanya.
Menurut Dedi, pendekatan berbasis keluarga seperti ini dinilai lebih efektif membangun karakter generasi muda dibandingkan hanya mengandalkan penegakan hukum setelah masalah terjadi.
Kolaborasi Pemerintah dan Organisasi Masyarakat Dinilai Semakin Penting
Dedi menegaskan, penyelesaian persoalan sosial membutuhkan kerja sama lintas sektor antara pemerintah daerah, organisasi masyarakat, tokoh agama, dunia pendidikan, hingga masyarakat.
Ia berharap program-program sosial yang dijalankan organisasi seperti Aisyiyah dapat terintegrasi dengan kebijakan pemerintah daerah sehingga menghasilkan dampak yang lebih luas.
Selain persoalan remaja, Gubernur juga menyoroti sejumlah isu strategis lainnya seperti kemiskinan, perlindungan anak yatim, rehabilitasi rumah tidak layak huni, penurunan stunting, penanganan kematian ibu dan bayi, pembangunan jalan, hingga perbaikan jaringan irigasi.
Menurutnya, seluruh persoalan tersebut harus tetap menjadi prioritas meski kondisi fiskal daerah menghadapi tekanan.
“Kita ingin membereskan semua itu dengan kondisi anggaran yang semakin berat karena dalam dua tahun terakhir terjadi pemotongan anggaran sekitar Rp3,6 triliun,” ujarnya.
Aisyiyah Tegaskan Komitmen Dakwah Kemanusiaan
Ketua Pimpinan Wilayah Aisyiyah Jawa Barat, Ia Kurniati, menegaskan bahwa organisasi yang dipimpinnya akan terus menjalankan dakwah kemanusiaan sebagai bagian dari upaya membangun kehidupan masyarakat yang damai, harmonis, dan sejahtera.
Ia mengatakan tema Milad ke-109, “Memperkokoh Dakwah Kemanusiaan untuk Mewujudkan Perdamaian”, menjadi komitmen Aisyiyah dalam memperkuat ruang dialog, memperluas gerakan sosial, serta mendukung kebijakan yang berpihak kepada masyarakat.
“Aisyiyah Jawa Barat berkomitmen untuk terus memitigasi konflik melalui ruang dialog yang mencerahkan, menghadirkan kebijakan yang adil, dan menyebarluaskan nilai-nilai perdamaian demi masa depan generasi penerus,” ujarnya.
Pemkab Garut Dorong Sinergi Memutus Rantai Kemiskinan
Bupati Garut Abdusy Syakur Amin turut mengapresiasi kiprah Aisyiyah yang selama ini aktif mendampingi masyarakat melalui bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, hingga pelayanan sosial.
Ia berharap kolaborasi antara pemerintah daerah dan organisasi perempuan tersebut terus diperkuat untuk mempercepat pengentasan kemiskinan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Garut.
Menurutnya, pembangunan sosial akan lebih efektif apabila dilakukan secara gotong royong dengan melibatkan organisasi masyarakat yang telah memiliki basis pelayanan hingga tingkat akar rumput.
Konteks Nasional: Penguatan Ketahanan Keluarga Jadi Prioritas Pemerintah
Penguatan ketahanan keluarga saat ini menjadi salah satu agenda pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029. Pemerintah mendorong sinergi antara pemerintah daerah, organisasi masyarakat, lembaga keagamaan, dan dunia pendidikan untuk meningkatkan kualitas keluarga sebagai fondasi pembangunan sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045.
Di sisi lain, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN juga menempatkan penguatan fungsi keluarga sebagai strategi utama dalam mencegah stunting, meningkatkan kualitas pengasuhan anak, serta mengurangi berbagai persoalan sosial yang muncul di tingkat keluarga.
Sementara itu, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) terus mendorong pembentukan lingkungan yang aman bagi perempuan dan anak melalui penguatan perlindungan keluarga, pencegahan kekerasan, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam pendampingan anak.
Data Resmi: Tantangan Sosial Masih Menjadi Agenda Besar Jawa Barat
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Jawa Barat merupakan provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia. Besarnya jumlah penduduk menghadirkan peluang pembangunan sekaligus tantangan dalam penyediaan layanan pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, hingga penciptaan lapangan kerja.
Di sektor kesehatan, pemerintah juga terus menargetkan penurunan prevalensi stunting sebagai bagian dari percepatan pembangunan kualitas sumber daya manusia. Berbagai program lintas kementerian dan pemerintah daerah dijalankan melalui pendekatan konvergensi yang melibatkan organisasi masyarakat dan kader di tingkat desa maupun kelurahan.
Kondisi tersebut menjadikan keterlibatan organisasi perempuan seperti Aisyiyah memiliki posisi strategis karena memiliki jaringan pelayanan yang telah berkembang melalui sekolah, layanan kesehatan, kegiatan sosial, hingga pemberdayaan keluarga.
Analisis: Pendekatan Sosial Dinilai Lebih Efektif Menyentuh Akar Permasalahan
Ajakan Gubernur Jawa Barat kepada Aisyiyah menunjukkan adanya pergeseran pendekatan penyelesaian masalah sosial yang tidak hanya bertumpu pada kebijakan birokrasi, tetapi juga memperkuat peran masyarakat sipil. Pendekatan berbasis komunitas dinilai mampu menjangkau kelompok rentan yang sering kali belum tersentuh layanan formal pemerintah.
Dalam banyak kasus, persoalan tawuran remaja, kekerasan terhadap anak, hingga putus sekolah berawal dari lemahnya pengawasan keluarga, tekanan ekonomi, maupun minimnya ruang pendampingan di lingkungan sekitar. Kehadiran organisasi masyarakat yang memiliki kedekatan dengan warga berpotensi memperkuat sistem perlindungan sosial berbasis komunitas.
Di sisi lain, tantangan fiskal yang disampaikan Gubernur menunjukkan pentingnya kolaborasi multipihak. Ketika ruang anggaran pemerintah semakin terbatas, keterlibatan organisasi masyarakat dapat menjadi faktor pengungkit dalam memperluas jangkauan pelayanan sosial tanpa sepenuhnya bergantung pada pembiayaan pemerintah.
Ke depan, efektivitas kolaborasi tersebut akan sangat ditentukan oleh integrasi program, kejelasan pembagian peran, serta mekanisme evaluasi bersama agar setiap intervensi benar-benar berdampak terhadap penurunan angka kemiskinan, peningkatan kesejahteraan keluarga, dan perlindungan anak di Jawa Barat. (Siti)
Berita Terkait :
Polres Blitar Kota Gelar Apel Operasi Lilin Semeru 2025,Siapkan Pengamanan Natal Dan Tahun Baru 2026
Polres Blitar Masuk 55 Satuan Kerja Polri Berpredikat WBK Tahun 2025
Permohonan Klarifikasi APBD 2024 Belum Dijawab, Pemkab Gresik Diminta Tetapkan Jadwal Audiensi Resmi
Tingkatkan Keamanan Lingkungan, Kapolres Blitar Salurkan Sarana Kontak HT untuk Poskamling
