KOTA BANDUNG, cimutnews.co.id — Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyiapkan penggabungan OPD Jawa Barat sebagai bagian dari strategi efisiensi anggaran. Rencana tersebut disampaikan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi seusai mengikuti Rapat Paripurna DPRD Jawa Barat, Jumat (11/9/2026).
Dari hasil penelusuran CimutNews.co.id, kebijakan tersebut belum merupakan perubahan struktur yang telah berlaku. Dedi menyebut sejumlah perangkat daerah kemungkinan akan digabung atau mendapatkan tambahan fungsi, dengan penerapan yang diarahkan mulai tahun anggaran berikutnya.
Dedi Mulyadi: Struktur Lebih Sedikit, Fungsi Lebih Banyak
Dedi mengatakan penyederhanaan organisasi ditujukan untuk mengurangi biaya rutin pemerintahan. Penghematan tersebut antara lain diharapkan muncul dari pengurangan kebutuhan kantor, perjalanan dinas hingga belanja Alat Tulis Kantor (ATK).
“Ya efisiensi. Agar strukturnya sedikit tapi fungsinya banyak,” kata Dedi seusai rapat paripurna DPRD Jawa Barat, Jumat (11/9/2026).
Menurut dia, ruang fiskal yang diperoleh dari efisiensi tersebut selanjutnya dapat diarahkan lebih besar kepada kebutuhan pembangunan yang langsung berkaitan dengan masyarakat.
Tiga sektor yang secara eksplisit disebut Dedi sebagai prioritas adalah pendidikan, kesehatan dan infrastruktur. Dengan demikian, rencana restrukturisasi OPD tidak hanya menyangkut perubahan nomenklatur birokrasi, tetapi juga dikaitkan dengan strategi pengalokasian belanja daerah.
Enam Kelompok OPD Masuk Rencana Penataan
Dedi memaparkan sejumlah perangkat daerah yang kemungkinan mengalami penggabungan atau penambahan unsur. Rinciannya meliputi:
- Bappeda dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- Dinas Lingkungan Hidup dengan tambahan unsur tata ruang;
- Dinas Koperasi dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
- DP3AKB dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- Dinas Sumber Daya Air dengan Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang;
- Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dengan Dinas Pemuda dan Olahraga.
Pola tersebut menunjukkan bahwa pemerintah provinsi sedang melihat kemungkinan perumpunan fungsi yang memiliki keterkaitan pekerjaan. Namun, bentuk organisasi akhir, pembagian tugas, nomenklatur baru dan struktur kelembagaannya masih membutuhkan proses kebijakan lebih lanjut.
Portal resmi Pemprov Jawa Barat saat ini mencatat terdapat 47 perangkat daerah di lingkungan pemerintah provinsi. Struktur perangkat daerah tersebut mencakup unsur sekretariat, inspektorat, dinas dan badan
Penggabungan OPD Bukan Sekadar Mengurangi Jumlah Kantor
Secara tata kelola, penggabungan organisasi pemerintah memiliki konsekuensi yang lebih luas dibanding sekadar menyatukan dua nama dinas.
Perangkat daerah dibentuk untuk menjalankan urusan pemerintahan tertentu. Karena itu, perubahan struktur harus tetap memastikan fungsi pelayanan publik tidak terputus meskipun organisasi dibuat lebih ramping.
Kerangka nasional mengenai perangkat daerah diatur antara lain melalui PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, yang telah diubah dengan PP Nomor 72 Tahun 2019. Regulasi tersebut menjadi salah satu landasan pengaturan kelembagaan perangkat daerah di Indonesia.
Dengan kata lain, efisiensi struktur tidak otomatis berarti seluruh fungsi harus dipangkas. Tantangannya adalah memastikan satu organisasi baru mampu menangani fungsi yang digabung tanpa menciptakan birokrasi yang justru lebih berat di dalam.
Ada Risiko Jika Efisiensi Hanya Berhenti pada Struktur
Dari perspektif pengelolaan keuangan daerah, penggabungan OPD berpotensi mengurangi biaya administratif yang berulang. Pengurangan unit organisasi dapat berdampak terhadap kebutuhan ruang kerja, dukungan kesekretariatan, perjalanan dinas serta belanja operasional.
Namun, efisiensi baru benar-benar terasa apabila penghematan tersebut diterjemahkan menjadi peningkatan belanja yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Jika hanya terjadi perubahan struktur tanpa perubahan pola kerja, penghematan fiskal yang diharapkan belum tentu optimal.
Hal lain yang perlu diperhatikan adalah masa transisi. Penggabungan sejumlah fungsi membutuhkan penataan pegawai, pembagian kewenangan, sistem kerja, aset, anggaran serta indikator kinerja. Proses tersebut harus dirancang agar pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu.
Anggaran 2027 Menjadi Titik Penting
Dedi menyatakan rencana penggabungan tersebut akan berkaitan dengan pelaksanaan anggaran tahun berikutnya. Artinya, perubahan kelembagaan akan memiliki konsekuensi terhadap penyusunan program dan pengalokasian APBD.
Jawa Barat sendiri telah memiliki RKPD 2026 yang ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 23 Tahun 2025. Dokumen tersebut menjadi bagian dari kerangka perencanaan pembangunan daerah.
Karena rencana penggabungan diumumkan pada September 2026 dan diarahkan untuk berlaku pada anggaran berikutnya, tahap berikutnya menjadi penting untuk melihat bagaimana perubahan organisasi tersebut diterjemahkan ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran.
Ukuran Keberhasilan Bukan Jumlah OPD
Hal paling penting dari rencana ini bukan berapa banyak OPD yang akhirnya dilebur, melainkan berapa besar biaya birokrasi yang benar-benar dapat dialihkan menjadi layanan publik.
Jika efisiensi menghasilkan ruang fiskal untuk sekolah, fasilitas kesehatan, jalan, irigasi atau layanan dasar lainnya, maka restrukturisasi memiliki dampak langsung terhadap masyarakat. Sebaliknya, apabila penggabungan hanya mengubah papan nama dan struktur organisasi tanpa memperbaiki produktivitas, tujuan efisiensi akan sulit diukur.
Karena itu, publik perlu melihat indikator setelah kebijakan diterapkan: berapa biaya operasional yang berhasil ditekan, berapa anggaran pembangunan bertambah, serta apakah kualitas pelayanan publik ikut meningkat. (Siti)
Berita Terkait :
Milangkala Tatar Sunda Dibuka di Sumedang, Dedi Mulyadi Soroti Fakta Sejarah Mahkota Binokasih
Tragedi Pesta Pernikahan di Garut, Mahasiswa Desak Polda Jabar Beri Kepastian Hukum
Hari KI Digelar Meriah, Perlindungan Karya Masih Dipertanyakan
Terungkap, DPRD Jabar Soroti Ketahanan Keluarga di Era Digital
