LOMBOK TIMUR, cimutnews.co.id — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mulai memperkuat kompetensi pemandu wisata gunung di Nusa Tenggara Barat (NTB) melalui pelatihan Tailor Made Training (TMT).
Sebanyak 17 peserta mengikuti pelatihan yang berlangsung pada 15–18 Agustus 2026. Program tersebut digelar Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Lombok Timur bersama Asosiasi Pemandu Gunung Indonesia (APGI) NTB.
Sekilas, pelatihan ini terlihat sebagai langkah penting untuk menjawab kebutuhan industri pariwisata alam. Namun, ada pertanyaan yang lebih besar: seberapa jauh pelatihan tersebut mampu menjawab persoalan keselamatan, profesionalisme, dan kualitas layanan pemandu gunung di lapangan?
Bukan Sekadar Mengantar Wisatawan ke Puncak
Direktur Bina Standardisasi Kompetensi dan Program Pelatihan (Stankomproglat) Kemnaker Abdullah Qiqi Asmara mengatakan profesi pemandu gunung memiliki tanggung jawab besar, terutama dalam memastikan keselamatan dan kenyamanan wisatawan selama pendakian.
Menurut Qiqi, seorang pemandu harus memahami karakter medan, mampu menghadapi situasi darurat, berkomunikasi dengan wisatawan, sekaligus memiliki kepedulian terhadap lingkungan.
“Pemandu gunung bukan sekadar orang yang mengantarkan wisatawan menuju puncak. Mereka memiliki tanggung jawab untuk memastikan perjalanan berlangsung aman,” ujar Qiqi dalam keterangannya melalui siaran pers Biro Humas Kemnaker, Jumat (21/8/2026).
Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa standar profesi pemandu gunung tidak hanya berkaitan dengan kemampuan membawa wisatawan melewati jalur pendakian.
Ada aspek keselamatan yang jauh lebih kompleks.
Mulai dari membaca kondisi medan, mengambil keputusan ketika cuaca berubah, menghadapi kondisi darurat, hingga memastikan wisatawan memahami risiko selama berada di kawasan gunung.
TMT Disusun Mengikuti Kebutuhan Lapangan
Berbeda dengan pelatihan yang menggunakan materi seragam, TMT dirancang berdasarkan kebutuhan pekerjaan dan karakteristik peserta.
Pendekatan tersebut diharapkan membuat keterampilan yang diberikan lebih mudah diterapkan ketika peserta kembali menjalankan tugas di kawasan pendakian.
“Melalui Tailor Made Training, peserta memperoleh keahlian yang sesuai dengan kebutuhan pekerjaan sehingga dapat diterapkan dalam situasi nyata di lapangan,” kata Qiqi.
Pelatihan Pemanduan Wisata Gunung juga dirancang dengan mempertimbangkan karakteristik industri pariwisata alam. Materi pembelajaran mengacu pada standar kompetensi agar peserta dapat menjalankan pekerjaan sesuai tuntutan profesi.
Namun fakta di lapangan menunjukkan bahwa kompetensi di ruang pelatihan hanyalah satu bagian dari persoalan.
Pemandu nantinya tetap berhadapan dengan kondisi alam yang tidak selalu dapat diprediksi, karakter wisatawan yang berbeda-beda, serta tuntutan keselamatan yang dapat berubah dalam hitungan waktu.
Baru 17 Peserta, Kemnaker Siapkan Batch Berikutnya
Pelatihan yang digelar di Lombok Timur ini merupakan batch pertama. Kemnaker menyebut program tersebut akan dilanjutkan dengan batch berikutnya dengan jangkauan peserta yang lebih luas.
Rencana tersebut menjadi penting karena kebutuhan tenaga pemandu tidak berhenti pada 17 orang yang mengikuti pelatihan pertama.
Di sisi lain, belum ada penjelasan rinci mengenai berapa jumlah pemandu gunung yang menjadi sasaran keseluruhan program, berapa banyak yang nantinya akan mendapatkan pelatihan, serta bagaimana evaluasi terhadap peserta setelah kembali bekerja di lapangan.
Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai ukuran keberhasilan program.
Apakah keberhasilan hanya dihitung dari jumlah peserta yang mengikuti pelatihan, atau juga dari kemampuan mereka menerapkan standar keselamatan ketika menghadapi situasi nyata?
Keselamatan Wisatawan Menjadi Titik Penting
NTB memiliki potensi wisata alam yang besar. Aktivitas pendakian menjadi salah satu bagian dari pengalaman wisata berbasis alam yang membutuhkan sumber daya manusia dengan kemampuan khusus.
Karena itu, kualitas pemandu memiliki hubungan langsung dengan pengalaman wisatawan.
Pemandu yang memahami medan dan prosedur keselamatan dapat membantu mengurangi risiko selama perjalanan. Sebaliknya, keterbatasan kompetensi berpotensi membuat persoalan kecil di jalur pendakian berkembang menjadi keadaan darurat.
Kemnaker sendiri menempatkan keselamatan wisatawan sebagai salah satu fokus utama pelatihan.
Qiqi berharap peningkatan kualitas sumber daya manusia dapat mendukung pengelolaan destinasi pendakian yang bertanggung jawab dan berkelanjutan di NTB.
Kolaborasi Pemerintah dan Asosiasi Profesi
Pelatihan ini juga memperlihatkan pola kerja sama antara pemerintah, lembaga pelatihan, asosiasi profesi, dan sektor pariwisata.
Qiqi menilai kemitraan BPVP Lombok Timur dan APGI NTB merupakan bagian dari pengembangan ekosistem pelatihan vokasi yang disesuaikan dengan kebutuhan industri.
“Kolaborasi ini menjadi bagian dari pengembangan ekosistem pelatihan vokasi yang melibatkan pemerintah, lembaga pelatihan, asosiasi profesi, dan sektor pariwisata,” ujarnya.
Model tersebut menarik karena kebutuhan industri pariwisata tidak selalu dapat dijawab hanya melalui pelatihan berbasis teori.
Pengetahuan harus berujung pada kemampuan praktis.
Terlebih, profesi pemandu gunung berhadapan langsung dengan wisatawan dan lingkungan alam yang memiliki risiko tersendiri.
Pekerjaan Rumah Setelah Pelatihan
Pelatihan empat hari tentu menjadi modal awal. Tetapi pekerjaan sesungguhnya dimulai ketika peserta kembali ke lapangan.
Hingga kini, belum semua aspek keberlanjutan program dijelaskan secara rinci, termasuk bagaimana mekanisme pemantauan kompetensi peserta setelah pelatihan, bagaimana standar tersebut diterapkan oleh pelaku wisata, dan apakah batch berikutnya akan menjangkau kawasan pendakian secara lebih luas.
Pertanyaan lainnya adalah bagaimana memastikan standar keselamatan tidak berhenti sebagai materi pelatihan, tetapi benar-benar menjadi kebiasaan dalam setiap perjalanan wisata gunung.
Sebab, bagi wisatawan, kualitas pemandu bukan sekadar soal pelayanan.
Di balik perjalanan menuju puncak, ada persoalan keselamatan yang tidak bisa ditawar.
Program TMT di Lombok Timur setidaknya telah membuka langkah awal untuk memperkuat kompetensi pemandu gunung. Namun, apakah pelatihan ini nantinya benar-benar mampu menciptakan standar baru keselamatan dan profesionalisme pemandu gunung di NTB?
Jawabannya akan terlihat bukan di ruang pelatihan, melainkan ketika para pemandu kembali berhadapan dengan medan sebenarnya. (Timred/CN)
Berita Terkait :
PTPP Tegaskan Komitmen Transparansi: Perkuat Implementasi Keterbukaan Informasi Publik di Monev KIP 2025
Pengawas Madrasah Kabupaten OKI H. Ahmad Bermawi meraih Anugerah Pengawas Madrasah Inovatif Nasional 2026 atas dedikasi dan inovasinya dalam pembinaan madrasah.
Mendagri Minta Pemda Manfaatkan DTSEN Versi 3 Tahun 2026, Kebijakan Daerah Harus Berbasis Data Terbaru
Menaker Yassierli: AI Tidak Menghapus Pekerjaan, tetapi Mengubah Cara Bekerja; Kampus Diminta Percepat Adaptasi SDM
