PAGAR ALAM, cimutnews.co.id – Pemerintah Kota Pagar Alam, Sumatera Selatan, memperkuat evaluasi tata kelola pemerintahan melalui Pemeriksaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (GWPP) Tahun 2026. Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pagar Alam, Zaily Oktosab Fitri Abidin, memimpin rapat persiapan pemeriksaan bersama Tim Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Senin (28/9/2026).
Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Besemah Satu, Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam, tersebut menekankan pentingnya kelengkapan dokumen, validitas data, serta tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan. Evaluasi ini mencakup tiga aspek utama, yakni aspek umum pemerintahan, pelayanan dasar, dan pelaksanaan Program Strategis Nasional (PSN).
Pemeriksaan GWPP 2026 Jadi Momentum Evaluasi Tata Kelola Pemerintahan
Pemeriksaan GWPP merupakan bagian dari upaya pengawasan dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dalam pelaksanaannya di Pagar Alam, kegiatan ini melibatkan unsur Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan serta jajaran OPD di lingkungan pemerintah kota.
Sekda Zaily Oktosab Fitri Abidin menyampaikan apresiasi kepada tim pemeriksa atas pelaksanaan kegiatan tersebut. Ia sekaligus meminta seluruh OPD agar kooperatif dan segera melengkapi dokumen maupun data yang dibutuhkan selama proses pemeriksaan.
Penekanan tersebut menjadi penting karena pemeriksaan tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan administrasi, tetapi juga menilai kesesuaian pelaksanaan tugas pemerintahan dengan ketentuan yang berlaku. Kelengkapan bukti dan ketepatan informasi menjadi bagian penting dalam mendukung proses evaluasi yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan.
Tiga Aspek Utama Pemeriksaan GWPP di Pagar Alam
Ketua Tim Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Edward Murod, menjelaskan bahwa pemeriksaan GWPP Tahun 2026 di Kota Pagar Alam mencakup tiga aspek utama.
- Aspek umum penyelenggaraan pemerintahan
Aspek umum berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah, termasuk pemenuhan kewajiban administratif, pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah, serta kepatuhan terhadap ketentuan pemerintahan yang berlaku.
Dokumen yang disiapkan OPD perlu menggambarkan pelaksanaan kegiatan secara jelas, didukung bukti yang relevan dan data yang valid. Hal ini diperlukan agar proses pemeriksaan dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai pelaksanaan pemerintahan di daerah.
- Aspek pelayanan dasar kepada masyarakat
Pelayanan dasar menjadi salah satu fokus pemeriksaan karena berhubungan langsung dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat. Kualitas layanan publik tidak hanya dilihat dari keberadaan program, tetapi juga dari pelaksanaan, capaian, serta bukti pertanggungjawabannya.
Bagi Pemerintah Kota Pagar Alam, evaluasi pada aspek ini dapat menjadi bahan untuk mengidentifikasi kendala pelayanan, memperbaiki koordinasi antar-OPD, serta mendorong peningkatan kualitas layanan yang dirasakan masyarakat.
- Aspek Program Strategis Nasional
Aspek ketiga mencakup pelaksanaan Program Strategis Nasional (PSN). Pemeriksaan ini berkaitan dengan bagaimana pemerintah daerah mendukung dan melaksanakan program prioritas nasional sesuai kewenangan serta tanggung jawab masing-masing perangkat daerah.
Kesiapan dokumen dan data pelaksanaan menjadi penting untuk memperlihatkan keterkaitan antara kebijakan nasional dan implementasinya di tingkat daerah.
OPD Diminta Siapkan Dokumen Valid dan Tindak Lanjut Terukur
Edward Murod meminta seluruh OPD menyiapkan dokumen secara lengkap dan valid, memberikan keterangan yang benar serta dapat dipertanggungjawabkan, dan menindaklanjuti setiap masukan maupun rekomendasi pemeriksaan secara tepat dan terukur.
Arahan tersebut menempatkan kesiapan administrasi sebagai salah satu unsur penting dalam kelancaran pemeriksaan. Setiap perangkat daerah perlu memastikan bahwa informasi yang disampaikan sesuai dengan kondisi pelaksanaan kegiatan, bukan sekadar memenuhi daftar persyaratan dokumen.
Dalam konteks pengawasan pemerintahan, rekomendasi pemeriksaan juga memiliki arti penting sebagai dasar perbaikan. Temuan dan masukan yang ditindaklanjuti secara konsisten dapat membantu perangkat daerah memperbaiki kelemahan administrasi, meningkatkan koordinasi, serta memperkuat akuntabilitas pelaksanaan program.
Penguatan Pengawasan dan Akuntabilitas Pemerintah Daerah
Pemeriksaan GWPP 2026 di Pagar Alam memiliki arti strategis dalam mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan. Pemeriksaan yang mencakup aspek umum, pelayanan dasar, dan PSN memberikan ruang evaluasi terhadap berbagai bidang penyelenggaraan pemerintahan, sekaligus mengidentifikasi hal-hal yang masih perlu dibenahi.
Dari sisi administrasi, kelengkapan dan validitas dokumen menjadi fondasi penting untuk menghasilkan evaluasi yang akurat. Sementara dari sisi pelayanan publik, hasil pemeriksaan dapat menjadi bahan bagi OPD untuk menilai kesesuaian antara perencanaan, pelaksanaan program, dan kebutuhan masyarakat.
Hasil pemeriksaan diharapkan berlanjut menjadi perbaikan
Tantangan berikutnya adalah memastikan setiap rekomendasi pemeriksaan ditindaklanjuti secara nyata. Evaluasi akan memberikan manfaat lebih besar apabila hasilnya diterjemahkan menjadi langkah perbaikan, disertai penanggung jawab, target penyelesaian, dan pemantauan berkala.
Dalam jangka pendek, kesiapan OPD dapat membantu memperlancar proses pemeriksaan dan memperjelas pertanggungjawaban setiap perangkat daerah. Dalam jangka panjang, konsistensi tindak lanjut berpotensi memperkuat budaya kerja yang transparan, tertib administrasi, dan berorientasi pada hasil.
Pelayanan Publik Menjadi Tolok Ukur Penting
Salah satu aspek yang mendapat perhatian dalam pemeriksaan ini adalah pelayanan dasar. Fokus tersebut relevan karena keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan pada akhirnya juga tercermin dari kualitas layanan yang diterima masyarakat.
Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa evaluasi administrasi sejalan dengan upaya meningkatkan mutu pelayanan. Dokumen yang lengkap harus mencerminkan pelaksanaan program yang dapat diverifikasi, sedangkan rekomendasi pemeriksaan perlu diarahkan pada pembenahan proses kerja dan penyelesaian kendala pelayanan.
Pemeriksaan yang mencakup tiga aspek sekaligus membuka peluang untuk melihat keterkaitan antara tertib administrasi, mutu pelayanan dasar, dan pelaksanaan program nasional. Dengan demikian, hasil evaluasi berpotensi menjadi instrumen perbaikan lintas-OPD, bukan semata-mata kegiatan pemeriksaan dokumen.
Meski demikian, efektivitas pemeriksaan baru dapat dinilai setelah hasil evaluasi dan tindak lanjutnya diketahui. Informasi mengenai temuan, nilai hasil pemeriksaan, tenggat penyelesaian rekomendasi, maupun capaian masing-masing OPD belum disampaikan dalam keterangan kegiatan ini.
Sekda Pagar Alam Dorong OPD Kooperatif
Sekda Zaily menegaskan pentingnya dukungan seluruh perangkat daerah dalam memenuhi kebutuhan tim pemeriksa. Koordinasi dan keterbukaan informasi diharapkan dapat membantu proses pemeriksaan berjalan lancar serta menghasilkan evaluasi yang bermanfaat bagi peningkatan kinerja pemerintahan.
Sementara itu, Edward Murod menyampaikan bahwa hasil pemeriksaan akan menjadi bahan evaluasi berharga bagi Pemerintah Kota Pagar Alam untuk memperbaiki penyelenggaraan pemerintahan ke depan.
Pemeriksaan GWPP 2026 pun diharapkan tidak berhenti pada pemenuhan kewajiban administratif. Konsistensi dalam memperbaiki kelemahan, menindaklanjuti rekomendasi, dan meningkatkan kualitas pelayanan menjadi bagian penting dari upaya membangun pemerintahan daerah yang akuntabel serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat. (Hafis)
Berita Terkait :
Wakil Wali Kota Pagar Alam Hadiri Kunjungan Dubes Palestina di Pondok Pesantren Darussalam Lahat
Maulid Nabi di Pagar Alam Jadi Momentum Perkuat Keteladanan dan Kehidupan Sosial Warga
KUPA PPASP Pagar Alam 2026 Masuk Tahap Pandangan Fraksi DPRD, Eksekutif Diminta Cermati Catatan
Pemkot Pagar Alam Normalisasi Drainase Jelang Musim Hujan, Sampah Jadi Perhatian
